Presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan kabinetnya pada Minggu sore dan melantik para menteri keesokan harinya. Analis, politisi, dan pelaku bisnis merespons susunan kabinet itu secara beragam, sementara media memberitakannya dengan nada umumnya dingin. Susunan kabinet ini mencerminkan pengaruh besar Megawati Soekarnoputri, ketua PDIP dan mantan presiden (2001–2004), terhadap pilihan Jokowi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Jokowi lebih memprioritaskan urusan domestik ketimbang hubungan luar negeri. Publik menaruh harapan besar pada Jokowi. Mereka ingin ia menangani tantangan strategis yang selama ini pendahulu abaikan. Publik berharap Jokowi membentuk pemerintahan yang bersih dan profesional. Mereka juga ingin pemerintah menegakkan kesetaraan di depan hukum. Publik berharap kebijakan yang konsisten memulihkan ekonomi dan memperbaiki anggaran yang kacau. Publik menginginkan program sosial lebih efektif bagi masyarakat miskin. Menanggapi tingginya harapan publik, Jokowi awal Agustus berjanji membentuk kabinet kecil yang mayoritas anggotanya profesional.
Namun, tuntutan politik dari PDIP dan partai koalisinya menimbulkan kendala nyata bagi Jokowi dalam memilih menterinya. Susunan kabinet baru ini jelas tidak sepenuhnya terdiri dari orang-orang kepercayaan presiden. Setelah KPU menegaskan kemenangannya, Jokowi berjanji membentuk kabinet profesional. Ia mengumumkan kabinet sehari setelah pelantikan, tetapi pengumuman menteri terlaksana enam hari kemudian. Penundaan ini memperlihatkan betapa rumitnya mengakomodasi berbagai kepentingan. Meskipun tim transisi membantu sejak awal Agustus, perebutan posisi kabinet berlangsung hingga detik terakhir sebelum pengumuman. Jokowi mengangkat 19 profesional dari berbagai latar belakang. Ia juga menunjuk 15 politisi mewakili partai pendukung: PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP. Jokowi menunjukkan komitmen menjaga integritas kabinet; untuk memastikan calon bersih dari korupsi, ia berkonsultasi dengan KPK dan PPATK guna memeriksa latar belakang kandidat. Media melaporkan banyak calon dipanggil ke istana dan berspekulasi bahwa Jokowi mewawancarainya secara pribadi. Susunan kabinet tetap mencerminkan pengaruh besar Megawati atas Jokowi. Sebelumnya ia menempatkan Rini Soemarno, salah satu ajudannya, dalam tim transisi untuk menunjukkan otoritas; kini ia mengangkat Rini menjadi Menteri BUMN.
Kurang Berpengalaman
Partai PDIP mengangkat Puan Maharani, putri Megawati yang terkenal ambisius, menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meskipun banyak pihak khawatir ia kurang berpengalaman dan kapasitas menangani isu strategis. Partai itu juga menempatkan kadernya di tiga kementerian lain: Dalam Negeri, Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Koperasi dan UKM. Publik melihat Jokowi sebagai sosok baru yang berasal dari luar oligarki politik yang lama berkuasa di Indonesia. Namun susunan kabinetnya menunjukkan kepemimpinan ini belum sepenuhnya memutus hubungan dengan masa lalu, karena wakil presidennya, mantan Ketua Golkar Jusuf Kalla, juga berperan dalam pemilihan anggota kabinet. Walau Jokowi cermat memilih calon menteri berdasarkan integritas, keputusan ini belum memenuhi harapan aktivis hak asasi manusia. Jokowi mengecualikan Wiranto, Ketua Hanura dan mantan jenderal angkatan darat, dari tim; ia menunjuk Ryamizard Ryacudu, mantan komandan angkatan darat pada masa kepresidenan Megawati, sebagai Menteri Pertahanan.
Dengan menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, Jokowi membentuk Kementerian Koordinator baru untuk urusan kemaritiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta menunjuk Indroyono Soesilo, seorang pakar dan birokrat senior, sebagai pemimpinnya. Kalangan bisnis kurang antusias terhadap tim Jokowi. Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, menunjukkan rekam jejak kuat dalam ekonomi regional dan desentralisasi fiskal, namun ia perlu memperkuat kemampuan politik dan penguasaan kebijakan makroekonomi untuk menghadapi mayoritas oposisi yang kurang bersahabat di parlemen. Andrinof Chaniago, Kepala Bappenas, belum memiliki pengalaman di bidang kebijakan ekonomi dan perencanaan pembangunan, sehingga belum terbukti mampu melaksanakan tugas tersebut. Penekanan pemerintah pada urusan domestik juga tercermin dari pengangkatan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri. Sebagai duta besar perempuan pertama Indonesia dan kini perempuan pertama yang menjabat posisi menteri ini, ia memiliki rekam jejak kuat, terutama dalam penanganan isu hak asasi manusia—seperti negosiasi perdamaian Aceh dan penjadwalan ulang utang—yang lebih berkaitan dengan persoalan dalam negeri daripada isu internasional yang biasanya menjadi sorotan Kementerian Luar Negeri.
Latar Belakang Kabinet
Anggota kabinet memiliki latar belakang akademis yang beragam: termasuk dua rektor universitas, beberapa profesor dan sejumlah pemegang gelar PhD. Di sisi lain, ada Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang tidak menamatkan pendidikan SMA. Mayoritas politisi dalam kabinet hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang sarjana. Hal ini menegaskan sikap pragmatis Jokowi, yang lebih mengutamakan integritas dan kemampuan daripada latar belakang akademis formal. Namun, pengamat meragukan beberapa penunjukan politisi karena menilai mereka kurang memiliki keahlian khusus yang relevan dengan tanggung jawab portofolio masing-masing. Misalnya, para pengamat menilai reformasi birokrasi yang sangat diperlukan mungkin sulit terlaksana di bawah kepemimpinan Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, karena pejabat Partai Hanura ini dianggap kurang berpengalaman dalam bidang reformasi administrasi.
Di sisi lain, Siti Nurbaya dari Partai NasDem memiliki pengalaman di Kementerian Dalam Negeri yang berbeda dengan peran barunya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, penunjukan Saleh Husin dari Hanura sebagai Menteri Perindustrian mengejutkan kalangan bisnis karena dianggap kurang berpengalaman dalam tugas strategis yang terkait dengan jabatan ini. Secara umum, Kabinet Kerja Jokowi dinilai belum memenuhi ekspektasi publik Indonesia. Namun, sejalan dengan sistem presidensial di negara ini, penting memberi kesempatan yang adil kepada para anggota kabinet untuk menunjukkan kinerjanya. Jokowi perlu menegaskan bahwa mereka dapat diganti kapan saja jika kinerjanya tidak memenuhi harapan presiden dan rakyat Indonesia. Jokowi menjadi presiden pertama yang berasal dari luar lingkaran elite politik tradisional Indonesia. Beban yang dipikul pemerintahannya sangat besar, begitu pula implikasinya bagi masa depan demokrasi di negara ini.
