Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih pada hari Senin untuk membahas sejumlah isu, yang menurut pemerintah diperkirakan akan berfokus pada investasi, perdagangan dan pengembangan teknologi digital.
Meskipun Gedung Putih belum merilis rincian agenda pertemuan, sejumlah analis memperkirakan bahwa pembahasan akan mencakup isu krisis kabut asap serta berbagai persoalan hak asasi manusia, termasuk kebijakan hukuman mati Indonesia yang menuai kontroversi dan hak-hak perempuan. Di luar pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga dijadwalkan berdiskusi dengan para pemimpin Kongres Amerika Serikat.
Dalam upaya memperluas akses internet secara nasional, Presiden Jokowi bersama sejumlah tokoh teknologi yang turut serta dalam kunjungannya dijadwalkan bertemu dengan para eksekutif dari Microsoft, Facebook dan Apple saat berkunjung ke Silicon Valley pada akhir pekan ini.
Menurut data dari Bank Dunia, hanya sekitar 17% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 250 juta jiwa memiliki akses terhadap internet.
Pada hari Sabtu, seorang juru bicara pemerintah menyampaikan bahwa Presiden Jokowi berencana berdiskusi dengan Google mengenai kemungkinan memperluas akses internet ke wilayah terpencil di kepulauan Indonesia melalui teknologi balon udara. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengungkapkan bahwa Apple telah menunjukkan ketertarikannya untuk mendirikan pusat riset dan pengembangan di Indonesia.
Menjelang kunjungan tersebut, sejumlah organisasi hak asasi manusia menyerukan kepada Presiden Obama agar mendesak pemimpin Indonesia terkait kebijakan hukuman mati, yang sejak masa kepemimpinan Jokowi tahun lalu telah menyebabkan eksekusi terhadap sedikitnya 12 warga asing oleh regu tembak.
Seluruh terpidana mati merupakan individu yang telah dinyatakan bersalah atas pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kasus narkotika.
Dalam laporan yang dirilis bulan ini, Amnesty International mengungkapkan bahwa sekitar 50% narapidana hukuman mati yang diwawancarai di Indonesia menyatakan pernah mengalami penyiksaan, pemukulan atau tekanan untuk mengakui tuduhan kejahatan yang diarahkan kepadanya.
Dalam pernyataan terpisah, Human Rights Watch mendesak Presiden Obama agar memanfaatkan pertemuannya di Gedung Putih untuk menyoroti dan menangani eskalasi ancaman terhadap hak-hak perempuan serta kebebasan beragama di Indonesia.
Human Rights Watch menyoroti kebijakan kontroversial yang mewajibkan pelamar perempuan di kepolisian dan militer Indonesia untuk menjalani tes keperawanan, sebuah praktik yang secara luas dipandang sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran martabat oleh komunitas internasional.
HRW juga menyoroti kebijakan pemerintah daerah di Indonesia yang menetapkan aturan mengenai cara perempuan duduk di atas sepeda motor, serta membatasi pilihan jenis rok dan jilbab yang diperbolehkan untuk dikenakan.
