Saat Presiden Barack Obama menyambut Presiden Joko Widodo di Gedung Putih pada hari Senin, tampak sejumlah kesamaan yang mencolok antara keduanya. Berusia sama, yakni 54 tahun, dan berasal dari luar lingkaran politik tradisional, dengan perjalanan menuju kekuasaan yang cepat dan penuh harapan akan perubahan. Namun, bagi keduanya, semangat optimisme di awal masa jabatan mulai meredup seiring dengan hasil yang kurang memuaskan pada tahap awal kepemimpinannya.
Presiden Jokowi memulai kunjungannya ke Amerika Serikat pada hari Sabtu, hanya beberapa hari setelah menandai satu tahun masa jabatannya. Fokus utama lawatan ini adalah memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi. Selain pertemuan dengan Presiden AS di Ruang Oval, Jokowi juga dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Kamar Dagang AS serta sejumlah manajer investasi di AS. Setelah itu, ia akan melanjutkan kunjungan ke Silicon Valley untuk berdialog dengan CEO Apple, Tim Cook, dan para eksekutif dari perusahaan teknologi besar lainnya. “Tujuan utama kunjungan ini adalah mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika,” kata Jokowi sebelum keberangkatannya. “Khususnya dalam sektor investasi, perdagangan, ekonomi digital dan ekonomi kreatif.”
Meski kunjungan ini diwarnai dengan semangat optimisme, berbagai persoalan domestik tetap menjadi bayang-bayang yang menyertai perjalanan Presiden Jokowi. Berikut adalah empat isu utama yang menjadi tantangan bagi kepemimpinannya:
1. Lingkungan
Kebakaran hutan yang telah terjadi selama berbulan-bulan di wilayah Sumatra dan Kalimantan, serta baru-baru ini meluas ke bagian timur Indonesia, terus memburuk dan menimbulkan kabut asap yang berdampak pada jutaan penduduk di dalam negeri maupun di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand bahkan Filipina.
Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat dan China, dengan penyebab utama berupa kerusakan lahan gambut, kebakaran hutan dan deforestasi. Kebakaran hutan yang terjadi belakangan ini—yang diduga dipicu oleh aktivitas petani serta perusahaan kelapa sawit dan kayu pulp yang membuka lahan gambut—telah menimbulkan dampak signifikan. Berdasarkan studi dari Profesor Guido van der Werf, sejak bulan September 2015, tingkat emisi harian akibat kebakaran hutan di Indonesia bahkan telah melampaui emisi harian dari perekonomian Amerika Serikat.
Menyusul kegagalan upaya multinasional dalam mengendalikan kebakaran dan jatuhnya korban jiwa di kalangan anak-anak akibat kabut asap, Presiden Jokowi telah memerintahkan para menterinya untuk menyiapkan langkah evakuasi massal bagi warga. Meski demikian, ia mendapat kritik karena dinilai lamban dalam merespons bencana tahunan yang dipicu oleh aktivitas manusia. “Situasi ini mencerminkan lemahnya kepemimpinan Indonesia dalam menangani persoalan kabut asap,” ujar Natalie Sambhi, analis Indonesia dari Australian Strategic Policy Institute.
2. Hak Asasi Manusia
Presiden Obama, yang pernah menghabiskan sebagian masa kecilnya di Jakarta, telah beberapa kali menyampaikan pujian terhadap Indonesia. Salah satunya terjadi saat pertemuan pertamanya dengan Presiden Jokowi, tak lama setelah kemenangan Jokowi dalam pemilu tahun sebelumnya. Dalam pandangan Obama, Indonesia merupakan simbol demokrasi, toleransi dan keberagaman.
Namun, setelah satu tahun masa kepemimpinannya, semangat reformasi dan komitmen Presiden Jokowi terhadap hak asasi manusia dinilai mulai memudar. Hal ini disebabkan oleh pendekatannya yang tegas dalam menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika, serta kecenderungannya untuk tidak bersuara terhadap berbagai bentuk intoleransi yang masih dialami oleh kelompok minoritas agama di Indonesia.
Pada bulan ini, sekelompok kelompok muslim ekstremis melakukan pengepungan dan pembakaran terhadap sebuah gereja di Kabupaten Aceh Singkil, dengan dalih bahwa bangunan tersebut tidak memiliki izin resmi. Menyusul insiden tersebut, pemerintah daerah mengambil tindakan dengan meruntuhkan sembilan gereja lainnya dan berencana untuk membongkar satu gereja tambahan. Sementara itu, Wali Kota Bogor mengeluarkan surat edaran pada minggu lalu yang melarang pelaksanaan perayaan keagamaan oleh komunitas muslim Syiah.
Presiden Jokowi menunjukkan keengganan untuk mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk tragedi pembantaian massal tahun 1965. Walaupun ruang diskusi publik mengenai peristiwa yang menewaskan antara 500.000 hingga 1 juta orang komunis dan yang diduga komunis kini lebih terbuka dibandingkan sebelumnya, muncul kecenderungan baru yang mengkhawatirkan, yakni upaya resmi untuk mengaburkan fakta-fakta terkait tragedi tersebut.
Pada awal bulan ini, Tom Iljas, seorang mantan eksil politik berusia 77 tahun yang menetap di Swedia, ditahan dan dideportasi dari Indonesia setelah berusaha mengunjungi lokasi kuburan massal yang diyakini sebagai tempat ayahnya dimakamkan, salah satu korban pembantaian. Di Salatiga, aparat kepolisian menyita dan membakar majalah kampus yang memuat laporan mengenai peristiwa tersebut. Sementara itu, Festival Penulis dan Pembaca Ubud terpaksa membatalkan sejumlah acara yang membahas tragedi 1965, menyusul ancaman pencabutan izin dari pemerintah daerah.
3. Ekonomi
Perlambatan ekonomi dunia telah menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merosot tajam, menjadikannya salah satu mata uang dengan performa terburuk di kawasan Asia.
Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi pada pertengahan bulan Agustus 2015 mendapat apresiasi karena melibatkan sejumlah tokoh terkemuka dalam tim ekonominya. Di antaranya Thomas Lembong, seorang eksekutif investasi lulusan Harvard, yang ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel, serta Darmin Nasution, mantan gubernur bank sentral dan teknokrat senior, yang dipercaya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Tim ekonomi baru ini telah meluncurkan beberapa paket kebijakan, dengan paket kelima diumumkan pekan lalu. Menurut Metta Dharmasaputra, Direktur Eksekutif Katadata, meskipun terlambat, langkah perombakan ini merupakan arah kebijakan yang tepat.
Walaupun Jokowi kerap menegaskan kepada para pelaku bisnis dan pemimpin politik internasional bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi asing, sejumlah kebijakan ekonominya justru menunjukkan kecenderungan proteksionis. Hal ini terlihat dari regulasi terkait sektor pertambangan dan teknologi, kenaikan tarif impor untuk berbagai barang konsumsi, serta pembatasan yang lebih ketat dalam perekrutan tenaga profesional asing.
Metta menyatakan bahwa kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat akhir bulan ini kemungkinan dimaksudkan untuk mengklarifikasi sinyal yang membingungkan, termasuk membuka peluang bagi Indonesia untuk bergabung dengan Kemitraan Trans-Pasifik yang diprakarsai AS, mitra dagang lama negara ini.
4. Kebijakan Luar Negeri
Meski pencalonan Jokowi sebagai presiden sempat didukung oleh sejumlah selebritas internasional seperti Sting, gitaris Guns N’ Roses Ron ‘Bumblefoot’ Thal dan Jason Mraz, kebijakan luar negerinya lebih berfokus pada kepentingan dalam negeri daripada isu global. Menurut Sambhi, kebijakan luar negeri Jokowi terutama digerakkan oleh agenda domestik, berbeda dengan era SBY yang lebih mempertimbangkan status internasional.
Isu Laut China Selatan diperkirakan akan menjadi salah satu agenda pembahasan dengan Presiden Obama. Indonesia, yang tidak terlibat sebagai pihak penggugat dalam sengketa tersebut, memilih untuk tidak mengambil peran utama dalam memediasi konflik antara China dan negara-negara ASEAN yang lebih kecil seperti Vietnam dan Filipina. Meski waspada terhadap potensi campur tangan China di wilayah Natuna yang berada di lepas pantai Kalimantan, Indonesia juga berupaya mempererat hubungan investasi dengan China. Sebagai contoh, China berhasil memenangkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui proses penawaran yang kontroversial, yang memicu kekecewaan Jepang.
Menurut Sambhi, hubungan yang kompleks dengan China membuat Indonesia sulit mengambil sikap tegas terkait Laut China Selatan. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan Indonesia dalam ASEAN, karena lebih memilih menjalin hubungan bilateral dengan China dan membiarkan negara-negara ASEAN lainnya melakukan hal serupa.
