Pada awal pagi tanggal 1 Oktober 1965, tujuh kesatuan militer melakukan pergerakan menuju kediaman tujuh jenderal tertinggi dalam struktur Angkatan Darat.
Tiga individu kehilangan nyawa, tiga lainnya ditahan, sementara satu orang, Panglima TNI Abdul Haris Nasution, berhasil lolos, meskipun putrinya yang baru berusia lima tahun mengalami luka serius akibat tembakan.
Tiga jenderal yang telah ditangkap kemudian dibawa ke sebuah pangkalan udara utama di wilayah Jakarta Selatan, di mana dibunuh dan jenazahnya yang telah dimutilasi dibuang ke dalam sebuah sumur.
Peristiwa ini memberikan dampak besar terhadap arah sejarah modern, memicu salah satu tragedi pembantaian massal paling mengerikan di abad ke-20, menghancurkan Partai Komunis terbesar ketiga di dunia, serta mengantarkan seorang jenderal ke kursi kekuasaan selama 30 tahun, yang kemudian menempatkan negara ini secara tegas dalam pengaruh Amerika Serikat sepanjang Perang Dingin.
Meski telah berlalu setengah abad, rangkaian peristiwa ini tetap menyisakan banyak tanda tanya, sebab pelaku utama di balik serangan terhadap para jenderal serta tujuan sebenarnya dari aksi tersebut masih belum terungkap secara jelas.
Dampak dari peristiwa-peristiwa berikutnya masih membekas dalam ingatan kolektif masyarakat hingga hari ini, dengan jutaan keluarga yang menderita akibat trauma dari aksi pembantaian dan penahanan yang kejam, atau diliputi rasa bersalah karena terlibat dalam kejadian tersebut.
Lubang Buaya
Setiap tahunnya, stasiun televisi menyiarkan film yang merepresentasikan versi resmi dari kejadian tersebut, sementara upacara peringatan rutin digelar di sekitar sumur yang berada di pangkalan udara, lokasi yang kini dikenal dengan sebutan Lubang Buaya.
Kisah ini menceritakan tentang percobaan kudeta yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam narasi tersebut, para anggota partai digambarkan sebagai sosok yang keji dan brutal, yang menyebabkan penderitaan luar biasa hingga menewaskan enam jenderal dan satu letnan.
Namun yang lebih signifikan, doktrin Soeharto menampilkan komunisme sebagai ancaman jahat dan tidak beragama yang bisa menyebar apabila masyarakat lengah—dan hal ini secara implisit menjadi pembenaran bagi kelangsungan pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoriter.
Namun, selama masa pemerintahan Soeharto, kebebasan untuk membicarakan peristiwa tersebut sangat terbatas. Di sejumlah desa terpencil di wilayah Jawa, terdapat tempat-tempat di mana pembunuhan terhadap individu yang dicurigai sebagai komunis pernah terjadi.
Generasi muda mencoba mencari jawaban dari orangtuanya, namun yang ditemui hanyalah diam tanpa penjelasan.
Apa yang Terjadi pada Tahun 1965?
Ketegangan antara pihak militer dan Partai Komunis memuncak saat enam jenderal kehilangan nyawa dalam serangan malam hari yang dilakukan oleh pasukan yang diduga memiliki afiliasi atau simpati terhadap kelompok komunis.
Sekumpulan perwira militer yang dipimpin oleh seorang kolonel dari pasukan pengawal istana Presiden Soekarno dituding berusaha melakukan kudeta.
Jenderal Soeharto memimpin operasi penumpasan terhadap kelompok komunis yang berlangsung dengan kekerasan, mengakibatkan tewasnya ratusan ribu orang yang dicurigai memiliki pandangan politik kiri.
Lebih banyak orang lainnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara tanpa melalui proses peradilan.
Pada tahun 1966, Presiden Soekarno dipaksa untuk menyerahkan wewenang darurat kepada Jenderal Soeharto, yang kemudian secara resmi menggantikan posisi presiden pada tahun berikutnya dan memimpin negara selama tiga dekade lebih.
Sebagian orang mengalami kehancuran hidup akibat gejolak tahun 1965—terhalang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena memiliki nenek yang pernah dikaitkan dengan kelompok komunis, atau kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak karena pernah dipenjara sebagai tahanan politik (tapol).
Sampai tahun 1995, para mantan tahanan politik—yang jumlahnya diperkirakan mencapai 100.000 orang dan pernah ditahan dalam kondisi memprihatinkan tanpa proses hukum antara tahun 1965 hingga 1979—memiliki kartu identitas nasional yang diberi tanda huruf ET, singkatan dari eks-tapol.
Sampai saat ini, para mantan tahanan politik masih menyuarakan keluhan mengenai perlakuan diskriminatif yang dialami.
Runtuhnya kekuasaan Soeharto akibat gelombang aksi massa yang meledak secara mendadak pada tahun 1998 berhasil menghapus rasa takut yang selama ini membungkam segala bentuk pembicaraan mengenai peristiwa tahun 1965.
Situasi ini membuka kesempatan bagi para penyintas tragedi pembantaian untuk menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa narasi resmi yang selama ini diterima ternyata sebagian besar merupakan bentuk propaganda.
Pada tahun 1965, situasi diliputi oleh ketegangan yang intens. Sistem parlementer yang sebelumnya masih dalam fase awal telah digantikan sejak tahun 1959 oleh pemerintahan tunggal di bawah Presiden Soekarno, pendiri bangsa yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang dinamis.
Pemberontakan serta usaha kudeta telah berhasil ditumpas; negara ini terus berada dalam situasi yang nyaris konflik; telah berjuang merebut dan akhirnya menguasai wilayah Nugini yang sebelumnya berada di bawah kendali Belanda. Sementara itu, pasukan terlibat pertempuran dengan tentara Inggris yang menjaga federasi Malaysia yang baru dibentuk.
Soekarno menentang dominasi imperialisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dan sebagai bentuk protes, menarik Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat yang sama, kondisi perekonomian negara nyaris mengalami kehancuran.
Lemah dan Kurang Terencana
Di tengah situasi yang penuh gejolak, Partai Komunis Indonesia (PKI), yang memiliki sekitar tiga juta anggota dan kemungkinan didukung oleh 20 juta simpatisan, berupaya memperluas pengaruhnya. Mereka juga berusaha memperkuat kekuasaan di wilayah Jawa yang padat penduduk dengan mendorong program redistribusi tanah—yang dalam beberapa kasus dilakukan secara paksa—dan sering kali merugikan para pemilik tanah dari kalangan muslim ortodoks.
Angkatan Darat, yang saat itu mendapat pelatihan dari Amerika Serikat dan memainkan peran strategis dalam sektor industri nasional, menganggap partai tersebut sebagai ancaman—terutama karena usahanya merekrut simpatisan dari kalangan militer. Di tengah memburuknya kondisi kesehatan Soekarno, konflik antara kedua pihak tampak semakin sulit dihindari.
Namun, usaha kudeta terhadap para jenderal senior tersebut berlangsung secara lemah dan tanpa perencanaan yang matang.
Gerakan ini dipimpin oleh sejumlah perwira militer berpaham kiri dari tingkat menengah, namun hanya memperoleh dukungan terbatas dari beberapa kesatuan militer. Ketua PKI, DN Aidit, turut terlibat dalam proses perencanaan, meskipun tokoh yang paling berpengaruh dalam aksi tersebut adalah Sjam Kamaruzaman—seorang agen yang dikenal misterius—yang memimpin Biro Khusus, sebuah unit PKI yang kurang dikenal dan memiliki misi untuk menyusup ke dalam tubuh angkatan bersenjata.
Namun, mayoritas anggota kelompok tersebut tidak mengetahui adanya rencana tersebut dan tidak berada dalam posisi yang siap untuk mengambil keuntungan darinya.
Secara mengejutkan, para pelaku justru tidak memperhitungkan Jenderal Soeharto, yang saat itu memimpin Konstrad, satuan cadangan strategis yang memiliki peran krusial.
Pasca pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998, Kolonel Latief—satu-satunya pelaku yang masih hidup—mengungkapkan bahwa ia telah memberitahu Soeharto mengenai rencana tersebut beberapa hari sebelumnya dan meyakini bahwa Soeharto mendukungnya. Namun, keyakinan itu ternyata merupakan kesalahan perhitungan yang sangat fatal.
Soeharto memimpin aksi balasan yang berlangsung dengan cepat dan efektif, berhasil melumpuhkan kelompok pelaku dalam kurun waktu satu hari. Para tokoh utama PKI ditangkap; sebagian, termasuk Aidit, dieksekusi tanpa melalui proses hukum, sementara lainnya dihadapkan ke pengadilan yang pada akhirnya juga berujung pada eksekusi lebih lanjut.
Militer menguasai saluran-saluran media dan memanfaatkan kekuasaannya untuk membangkitkan kemarahan publik terhadap PKI.
Setelah itu, aksi pembantaian pun terjadi. Dalam kurun waktu empat bulan, jumlah korban jiwa diperkirakan mencapai sedikitnya 500.000 orang.
Pada tahun 2001, seorang pria asal Pasuruan, Jawa Timur, yang terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut mengungkapkan bahwa membawa para korban ke dermaga, memukulinya hingga tewas, lalu membuang jasadnya ke laut. Menurut kesaksiannya, para korban tidak memberikan perlawanan, dan ratusan orang kehilangan nyawa di lokasi tersebut.
Sama seperti mayoritas warga di wilayah Jawa tersebut, ia merupakan pengikut setia Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi Islam tradisional yang memiliki puluhan juta anggota.
PKI dipandang sebagai lawan yang tidak beragama dan cenderung mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap para pendukungnya. Di kemudian hari, Abdurrahman Wahid—tokoh NU yang kharismatik dan dikenal sebagai muslim reformis, serta menjabat sebagai presiden pada tahun 1999—sering mengungkapkan bahwa pengetahuannya tentang kekejaman yang dilakukan oleh sebagian pengikut NU pada tahun 1965 menjadi alasan utama dirinya enggan mendukung upaya menggulingkan Soeharto, karena khawatir hal tersebut akan memicu kembali konflik komunal yang berdarah.
Namun kini telah diketahui bahwa aksi pembunuhan massal umumnya baru berlangsung setelah pasukan khusus militer yang dikirim oleh Soeharto tiba di lokasi, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kekuasaan rezimnya. Militer memegang peran kunci dalam pelaksanaan kekerasan tersebut.
Pasukan ini berada di bawah komando Kolonel Sarwo Edhie, yang secara kebetulan merupakan mertua dari Susilo Bambang Yudhoyono, presiden keempat setelah era Soeharto, yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2014.
Seluruh rangkaian peristiwa ini turut menjelaskan mengapa, bahkan setelah 17 tahun berlalu sejak kejatuhan Soeharto, diskusi yang mendalam mengenai tragedi tahun 1965 masih belum benar-benar terjadi.
Militer, yang masih menjadi institusi berpengaruh, berisiko kehilangan banyak kepentingan apabila keterlibatan dan perannya yang selama ini tidak transparan mulai diungkap dan diperbincangkan secara terbuka.
Jutaan individu yang terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut enggan untuk membahas atau mengungkapkan keterlibatannya.
Selama berpuluh-puluh tahun, PKI telah menjadi sasaran kampanye demonisasi yang intens, sehingga para simpatisannya menghadapi kesulitan besar untuk menyuarakan pendapat atau mengungkapkan pandangannya secara terbuka.
Kuburan Massal Digali
Dua film luar biasa karya sutradara asal Amerika, Joshua Oppenheimer, yang baru-baru ini dirilis, menampilkan para pelaku dan korban yang merekonstruksi kembali peran serta kenangannya terkait pembantaian tahun 1965. Karya ini untuk pertama kalinya berhasil menarik perhatian dunia internasional secara lebih luas terhadap tragedi tersebut.
Pertunjukan ini telah diselenggarakan dan memicu beragam tanggapan, mulai dari kemarahan dan kebingungan hingga, bagi sebagian orang, munculnya rasa penasaran untuk memahami lebih dalam.
Di sejumlah wilayah, keluarga korban telah mulai membuka kembali lokasi-lokasi kuburan massal yang diketahui keberadaannya guna mencari jenazah atau sisa-sisa kerabatnya.
Para aktivis di Belanda telah membentuk sebuah pengadilan rakyat dengan tujuan untuk merekam dan mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu.
Presiden Joko Widodo pernah menyatakan komitmennya untuk mengadakan penyelidikan yang didukung oleh negara, namun hingga kini belum menunjukkan tindakan nyata, dan menolak menyampaikan permintaan maaf kepada para korban atas nama pemerintah.
Dari tahun ke tahun, jumlah saksi mata yang pernah menyaksikan tragedi mengerikan ini terus berkurang, seiring dengan usianya yang menua dan semakin sedikit yang masih hidup untuk memberikan kesaksian.
Kesempatan untuk mendokumentasikan secara menyeluruh kekejaman masa silam semakin menipis, begitu pula peluang untuk meredakan bayang-bayang kelam sejarah yang penuh luka.
