Sepanjang 2025 pasar modal menyajikan fenomena menarik. Rupiah melemah sekitar 3,5% terhadap dolar, namun IHSG menguat 22% sepanjang tahun. Biasanya aliran modal ke saham domestik menguatkan mata uang lokal, sehingga kondisi ini bertentangan dengan kebiasaan.
Tidak menguatnya rupiah menunjukkan bahwa investor domestik kemungkinan besar menopang kenaikan pasar saham. Data tahun lalu memperkuat dugaan ini. Investor ritel kecil meningkatkan aktivitas tajam, menyumbang sekitar 50% volume perdagangan harian pada 2025. Angka itu naik dari sekitar 33% tahun sebelumnya.
Dominasi investor lokal di pasar saham tidak selalu negatif. Kondisi ini menunjukkan pendalaman pasar dan penguatan basis investor domestik yang mengurangi kerentanan terhadap pelarian modal, kecuali jika pelaku pasar menaikkan valuasi saham secara artifisial tanpa dukungan fundamental dan kinerja keuangan.
Pekan lalu pasar terkontraksi tajam: Bursa menghentikan perdagangan pada Kamis setelah aksi jual besar menekan indeks turun 8%, lalu menghentikan lagi pada Jumat karena hal serupa. Aksi jual dua hari ini menghapus sekitar $80 miliar nilai pasar. Pada Jumat, Kepala Bursa Efek Indonesia beserta tim pimpinan di OJK mengajukan pengunduran diri.
Aksi jual bermula pada Kamis setelah MSCI, penyedia indeks investasi global, memberi peringatan kepada Bursa Efek Indonesia. MSCI menyoroti beberapa masalah; salah satunya ketentuan free float yang hanya mewajibkan perusahaan IPO menawarkan minimal 7,5% saham untuk diperdagangkan.
Dengan kata lain, hingga 92,5% saham bisa tetap terkonsentrasi pada beberapa pemegang swasta—seringkali pendiri, eksekutif atau keluarganya. Jarangnya perdagangan sebagian besar saham membatasi mekanisme penemuan harga di pasar bebas. Kondisi ini juga membuka peluang bagi praktik perdagangan terkoordinasi yang dapat mendorong kenaikan harga saham, salah satu kekhawatiran MSCI.
Perbaikan Regulasi
MSCI memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak memperbaiki regulasi dan tata kelola, MSCI dapat menurunkan status pasar Indonesia dari negara berkembang menjadi pasar perbatasan. Penetapan tersebut krusial karena banyak investor institusional menyusun portofolio berdasarkan klasifikasi indeks. Beberapa bulan lalu penyedia indeks lain menaikkan status Vietnam menjadi pasar negara berkembang; jika Indonesia turun peringkat sementara negara tetangga naik, ini akan menjadi kemunduran signifikan.
Untuk memulihkan kepercayaan pasar, pemerintah bisa menerapkan reformasi yang mewajibkan porsi saham publik lebih besar—mendekati 20%. Otoritas pasar seharusnya sudah mendorong regulasi semacam ini. Selain itu, regulator perlu menelaah ketat perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan tinggi dan valuasi yang tampak tidak sejalan dengan pendapatan. Meskipun regulator telah mengumumkan rencana penanganan, pasar belum tentu langsung yakin.
Sejumlah saham unggulan, seperti bank besar dan perusahaan telekomunikasi, memang berfundamental kuat; banyak yang mayoritas dimiliki negara namun memiliki saham beredar yang signifikan dan pendapatan stabil. Sebaliknya, beberapa emiten lain, termasuk yang baru IPO, menunjukkan kepemilikan sangat terkonsentrasi dan valuasi yang relatif tinggi dibandingkan pendapatannya.
MSCI menilai regulator harus lebih serius menangani masalah ini, tetapi tampaknya ragu regulator akan bertindak tanpa tekanan eksternal, sehingga mereka mengeluarkan peringatan. Dalam jangka panjang, kontraksi pasar pekan lalu bisa jadi positif jika memaksa regulator mengambil langkah yang diperlukan untuk memperbaiki tata kelola bursa. Mengingat pesatnya pertumbuhan pasar modal dan sektor keuangan beberapa tahun terakhir, pengawasan regulasi yang lebih ketat menjadi kebutuhan mendesak.
Bukan sekadar soal memperbaiki citra di mata investor asing dan penyedia indeks. Dengan besarnya aliran modal domestik dan partisipasi jutaan investor ritel di Bursa Efek Indonesia, masalah tata kelola harus ditangani agar tidak merugikan investor kecil akibat kelalaian regulasi. Saat ini kita hanya bisa mengamati dan menunggu apakah peringatan MSCI akan mendorong reformasi yang nyata.
