Koalisi Presiden Prabowo Subianto menghadapi ketegangan terkait program makan bergizi gratis. Kasus keracunan, dugaan korupsi, dan turunnya dukungan publik memperburuk situasi. Dua partai koalisi mulai menjauh dari program tersebut setelah evaluasi internal. Partai lain khawatir kebijakan itu dapat merugikan elektabilitasnya, menurut sumber Reuters. Ketiga partai ini secara bersama-sama menguasai lebih dari seperempat kursi dalam koalisi mayoritas yang mengendalikan sekitar 80% kursi DPR. Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo memegang sekitar 15% kursi parlemen. “Kesetiaan tentu memiliki batas,” kata seorang anggota salah satu partai. Ia menambahkan bahwa hasil survei internal menunjukkan tingkat elektabilitas partainya mengalami penurunan sepanjang periode Januari hingga Juli. Anggota partai ini mengingatkan bahwa soliditas koalisi dapat melemah apabila pelaksanaan program tersebut tidak menunjukkan perbaikan hingga pertengahan 2027. Kondisi ini berpotensi memperdalam perpecahan politik menjelang pemilu pada awal 2029. Presiden Prabowo Subianto, yang pekan ini memasuki tahun kedua masa jabatannya, nyaris tidak menemui perlawanan di parlemen.
Legislator PDIP turut menyetujui seluruh rancangan undang-undang usulan pemerintah, meski berada di luar koalisi. Prabowo menjadikan program makan bergizi gratis sebagai salah satu janji utama dalam kampanyenya, dengan target penerima manfaat mencapai 83 juta anak dan ibu hamil. Insiden keracunan makanan, kendala logistik, dan dugaan korupsi memicu pertanyaan tentang keberlanjutan program beranggaran besar tersebut. Menurut hasil survei SMRC pada awal Oktober, mayoritas responden, sekitar 62%, menyatakan penolakan terhadap program tersebut. Di tengah kondisi tersebut, publik mencatat tingkat dukungan terhadap Prabowo berada di level terendah sejak ia menjabat presiden. Data SMRC menunjukkan tren penurunan kepuasan publik terhadap Prabowo dalam beberapa bulan terakhir. Angkanya turun dari 81% pada November tahun lalu menjadi 66,4% pada Maret, lalu 51% pada Juli, sebelum mencapai 44,5% pada Oktober. Survei terbaru menunjukkan dukungan terhadap program makan bergizi gratis turun dari 62% menjadi sedikit di atas sepertiga responden.
Dugaan Korupsi
Mantan kepala program dan dua pejabat lainnya menghadapi penangkapan pada Juni atas dugaan korupsi. Pada 31 Agustus, puluhan keluarga melaporkan pemerintah ke polisi dalam kasus pertama sejak Januari 2025. Empat insiden terpisah pada awal bulan lalu membuat sekitar 1.700 orang jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan program tersebut. Sejak peluncuran program, kasus keracunan yang terkait dengannya telah mencapai sedikitnya 57.000 orang. Juru bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan tidak ada tanda-tanda keretakan di dalam koalisi. Ia menambahkan bahwa program tersebut sejak awal dirancang sebagai kebijakan publik dan bukan untuk meraih keuntungan dalam kontestasi politik. “Setiap partai memiliki agenda dan target politiknya masing-masing, dan kami menghargai hal tersebut. Apa pun sikap yang mereka ambil, baik terkait program makan bergizi gratis maupun dukungan terhadap Prabowo, kami tetap menghormatinya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa BGN terus melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program tersebut.
Partai Amanat Nasional (PAN), yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program tersebut. Wakil Ketua PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa berbagai kendala dalam pelaksanaannya perlu diselesaikan secara bersama-sama dan melalui pendekatan yang terstruktur. Seorang petinggi dari partai koalisi kedua menyebut keluhan masyarakat terhadap program tersebut semakin meningkat. Menurutnya, partai telah mengarahkan para anggota legislatif untuk mulai menyampaikan masukan dan kritik secara terbuka terhadap skema ini dengan tetap menjaga etika dan kesantunan. Sejumlah petinggi partai menyebut kedua pihak memilih untuk menyampaikan kritik dan kekhawatirannya secara terbuka, sembari mendorong pemerintah agar melakukan berbagai perbaikan dalam pelaksanaan program tersebut. Sebagai respons atas insiden keracunan makanan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia juga mendatangi dan menjenguk sejumlah anak yang terdampak akibat kejadian tersebut.
Turut Berkontribusi
Sebagai putra Joko Widodo, Gibran memiliki keterkaitan dengan sosok yang pernah mengalahkan Prabowo dalam dua pemilihan presiden berturut-turut pada 2014 dan 2019. Namun pada 2024, dukungan Jokowi turut berkontribusi terhadap keberhasilan Prabowo meraih kemenangan. Di tengah berbagai sorotan, Prabowo tetap berdiri di belakang program tersebut. Pada Februari, ia mencoba meredam kekhawatiran publik dengan menyatakan bahwa jumlah kasus keracunan makanan yang tercatat masih tergolong kecil jika dibandingkan secara statistik. Ia menegaskan bahwa secara keseluruhan program ini berjalan sukses, dengan tingkat keberhasilan yang menurutnya mencapai 99,99%.
Pada Agustus lalu, ia menyatakan komitmennya untuk menyempurnakan pelaksanaan program tersebut dan mengatasi berbagai kendala yang muncul di lapangan. Menurutnya, program makan bergizi gratis tetap menjadi prioritas dan akan dilanjutkan, sembari diiringi upaya penyempurnaan serta penguatan efisiensi dalam pelaksanaannya. Menurut Burhanuddin Muhtadi, peneliti tamu senior di Yusof Ishak Institute, Singapura, program tersebut telah memunculkan tekanan politik yang semakin besar bagi partai-partai koalisi. Para menteri dari partai-partai tersebut kerap menjadi sasaran kritik dan serangan di media sosial ketika membahas program ini.
Citra Politik
Menurutnya, nasib program tersebut memiliki kaitan erat dengan citra politik Prabowo. Karena menjadi salah satu janji utama dalam kampanye 2024, kegagalannya berpotensi menimbulkan dampak politik yang signifikan bagi presiden. Menurut Burhanudin, Prabowo dapat mengarahkan program tersebut kepada kelompok yang lebih spesifik agar lebih mudah dikelola dan lebih efisien dari sisi anggaran. Namun, ia menilai pemerintah belum menunjukkan perubahan berarti dari pendekatan yang bersifat universal, sebagaimana tercermin dalam besarnya alokasi dana yang disiapkan untuk tahun depan. Komitmen pemerintah terhadap program tersebut tercermin dari alokasi anggaran yang mencapai Rp240 triliun pada tahun 2027.
Tantangan yang mengiringi program tersebut datang pada saat Prabowo juga harus menghadapi sejumlah persoalan ekonomi nasional. Selain keluhan terkait biaya hidup, pemerintah juga menghadapi peringatan dari MSCI yang mempertimbangkan untuk mengeluarkan Indonesia dari indeks pasar sahamnya, sebuah langkah yang dapat mengurangi daya tarik Indonesia di mata investor internasional. Mohammad Ezha Fachriza Roshady menilai bahwa publik membutuhkan bukti nyata dari Prabowo. Menurutnya, komitmen dan integritas tidak cukup ditunjukkan melalui pernyataan, tetapi harus tercermin dalam langkah dan kebijakan yang konkret.
