Presiden Sudan Omer Hassan al‑Bashir membatalkan rencana kunjungannya ke Indonesia pada hari Senin. Penyelenggara menjadwalkan kehadirannya pada konferensi Gerakan Non‑Blok.
Pemerintah Sudan menyatakan sejumlah negara menolak memberikan izin terbang di wilayah udara mereka, sehingga pemerintah membatalkan rencana perjalanan Bashir.
Pejabat tidak mengungkapkan identitas negara-negara yang terlibat maupun alasan keputusan mereka kepada publik.
Seorang penyelenggara konferensi mengonfirmasi Bashir membatalkan partisipasinya pada detik terakhir. Penyelenggara itu menolak menjelaskan alasan pembatalan. Panitia merencanakan menggelar konferensi pers untuk membahas hal ini pada Selasa malam.
Situasi rencana kunjungan ini mengingatkan peristiwa serupa pada 2011 ketika Bashir terlambat tiba di China satu hari. Dua negara menolak mengizinkan pesawatnya masuk, sehingga perjalanan itu menjadi penuh tantangan. Penolakan memaksanya berbalik arah dan mengubah jalur penerbangan untuk menghindari kemungkinan penangkapan.
Arab Saudi menolak akses penerbangan Bashir menuju Iran pada 2013 karena Bashir tidak memperoleh izin resmi sebelumnya.
Pejabat menyusun rencana perjalanan Bashir dengan sangat hati-hati. Bashir menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan genosida, kejahatan perang, dan pelanggaran kemanusiaan.
Pihak Kepresidenan Sudan sejauh ini belum memberikan komentar atau pernyataan resmi terkait pembatalan rencana kunjungan tersebut.
Meski belum ada pernyataan resmi, beberapa laporan media mengutip sumber di Kementerian Luar Negeri Sudan. Laporan itu menyebut pembatalan terkait aturan protokoler dan ketentuan konstitusional tentang perjalanan kepala negara ke luar negeri. Peraturan melarang presiden bepergian ke luar negeri sebelum proses pemilu selesai dan pelantikan resmi terlaksana.
Ali al‑Sadiq, juru bicara Kementerian Luar Negeri Sudan, menyampaikan pada Minggu bahwa Bashir akan berangkat ke Indonesia pada Senin. Konferensi tingkat tinggi itu memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika pertama yang digelar Indonesia pada 1955.
Ia menganggap rencana perjalanan tersebut sebagai hal yang wajar dan tidak menimbulkan risiko, terutama setelah menerima undangan resmi dari pihak mitra di Indonesia.
Alasan Perubahan
Kementerian Luar Negeri Sudan menyampaikan pada hari Senin bahwa Menteri Luar Negeri Ali Karti, bukan Presiden Bashir, akan memimpin delegasi negara itu dalam pertemuan puncak. Pernyataan itu tidak menjelaskan alasan perubahan tersebut.
Karena Indonesia tidak tergabung sebagai anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC), negara ini tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan Bashir kepada lembaga peradilan tersebut.
Bashir disebut sebagai salah satu pemimpin negara asing yang telah memastikan akan menghadiri konferensi tersebut.
Pada tahun 2011, pemimpin Sudan membatalkan rencana kunjungannya ke Malaysia, negara di kawasan Asia Tenggara, setelah muncul kontroversi terkait kemungkinan kehadirannya di sana.
Pada saat itu, seorang pejabat Malaysia menyatakan bahwa apabila Bashir memilih untuk menghadiri undangan tersebut, kehadirannya berpotensi menimbulkan rasa malu bagi Malaysia.
Bashir tidak mengakui legitimasi pengadilan internasional tersebut, dan menilainya sebagai instrumen kolonial yang menyasar negaranya serta benua Afrika secara keseluruhan.
Pada bulan Juli 2013, Bashir dengan cepat meninggalkan Abuja, ibu kota Nigeria, kurang dari sehari setelah tiba untuk menghadiri pertemuan puncak regional. Kepergiannya terjadi setelah para aktivis mengajukan tuntutan hukum yang bertujuan mendorong pemerintah agar menangkapnya.
Pada bulan September 2013, pemerintah Amerika Serikat menolak permohonan visa Bashir yang diajukan untuk menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
Human Rights Watch (HRW) menyambut baik keputusan pembatalan tersebut dan menyerukan agar Bashir menyerahkan diri kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Menurut Elise Keppler, Direktur Asosiasi Keadilan Internasional di Human Rights Watch, langkah Bashir untuk memperkuat legitimasi dirinya justru berbalik merugikan, dan ruang geraknya semakin terbatas. Ia menegaskan bahwa Bashir seharusnya menyerahkan diri untuk menghadapi berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya.
