Pihak berwenang mengkategorikan peristiwa ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Para ahli menyebutnya sebagai kerusakan lingkungan terbesar abad ke-21. Jelas merupakan krisis iklim paling parah yang melanda dunia saat ini. Sejak Agustus, peladang dan perusahaan membakar hutan di Indonesia untuk membuka lahan perkebunan, praktik yang telah berlangsung puluhan tahun. Namun El Nino tahun ini membuat kondisi sangat kering sehingga asap beracun menggantung dan bertahan lama di udara. Situasi semakin parah karena sekitar separuh kebakaran terjadi di lahan gambut yang menyimpan banyak karbon. Emisi dari kebakaran hutan belakangan ini bahkan melampaui total emisi seluruh perekonomian Amerika Serikat. Hujan singkat pekan ini di Sumatra dan Kalimantan memberi sedikit kelegaan, tetapi krisis masih jauh dari berakhir. Kebakaran dan kabut asap akan terus terjadi jika perusahaan terus merusak hutan dan mengeringkan lahan gambut.
Pemerintah lemah dalam menegakkan kebijakan. Inilah cara menghentikan bencana ini secara permanen: hentikan praktik pembukaan hutan. Menghentikan perusakan hutan adalah langkah paling mudah untuk mencegah perubahan iklim yang berbahaya. Langkah ini juga paling hemat biaya untuk mengurangi risiko bencana iklim. Para ekonom memperkirakan kabut asap tahun ini akan menyebabkan kerugian sekitar Rp200 triliun bagi perekonomian Indonesia. Semua pemasok komoditas pertanian harus segera menghentikan pembukaan hutan dan pengembangan di lahan gambut. Pihak berwenang harus mengawasi mereka dan menuntut pertanggungjawaban atas setiap kegiatan berisiko atau melanggar hukum. Mengembalikan kelembapan, memulihkan dan meregenerasi. Tahun lalu Presiden Joko Widodo berkomitmen melindungi lahan gambut dengan menutup kanal untuk mencegah pengeringan di Sumatra; sejak langkah ini, kawasan tersebut nyaris tidak terdampak kebakaran musim ini.
Moratorium Izin
Minggu lalu ia menegaskan kembali komitmennya dengan menyerukan moratorium pemberian izin konsesi di lahan gambut, setelah asap menewaskan setidaknya 10 orang akibat penyakit pernapasan. Kini giliran presiden untuk menunaikan janji tersebut. Mengembalikan genangan air dan menerapkan langkah pengelolaan air lain di lahan gambut kritis bisa secara signifikan menurunkan risiko kebakaran; solusi ini telah lama diajukan Greenpeace. Telah diketahui apa yang terjadi musim kemarau lalu dan terdapat peta sebagai buktinya. Peneliti Greenpeace menganalisis 112.000 titik panas yang tercatat antara 1 Agustus hingga 26 Oktober; temuan mereka menunjukkan hampir 40% kebakaran terjadi di dalam area konsesi yang dipetakan, yakni lahan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan untuk penebangan atau pengembangan perkebunan. Analisis pemetaan menunjukkan banyak konsesi memiliki titik panas kebakaran, dan penelitian menyoroti Asia Pulp & Paper sebagai perusahaan yang paling sering terkait.
Tidak mengherankan: mereka pemegang konsesi terbesar di Indonesia dengan rekam jejak deforestasi, dan satu-satunya perusahaan yang mempublikasikan peta akurat lokasi konsesinya serta konsesi pemasoknya. Baru-baru ini pemerintah menolak permintaan Greenpeace untuk membuka peta konsesi terbaru bagi kepentingan analisis. Perusahaan lain pun hanya mengungkapkan sedikit data tentang lahan yang mereka kuasai dan konsesi pemasoknya, sehingga timbul pertanyaan tentang apa yang sebenarnya disembunyikan. Mengatasi kebakaran memerlukan kerja sama. Satu-satunya cara menghentikannya adalah menghentikan deforestasi. Greenpeace mengimbau perusahaan kelapa sawit dan kertas untuk bersatu dan menerapkan larangan total terhadap pembukaan hutan serta pengembangan lahan gambut di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kemampuan untuk mewujudkannya; jika korporasi bisa menghancurkan hutan dunia, mereka juga bisa membantu menyelamatkannya.
