Melihat perjalanan Indonesia selama lebih dari setengah abad mengungkap perubahan besar yang sering luput dari sorotan utama. Perubahan itu mencakup bidang ekonomi, sosial, dan politik secara mendalam. Narasi tersebut terus dipantau oleh Bulletin of Indonesian Economic Studies atau BIES. Jurnal terbitan Australian National University ini terbit setiap empat bulan sejak edisi perdana Juni 1965. Saat itu, kondisi Indonesia berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Perekonomian terus melemah setelah mengalami kemunduran selama puluhan tahun. Hiperinflasi tidak terkendali hingga mesin pencetak uang hampir mengalami kerusakan. Sekitar 60% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan yang sangat rendah. Sebagian besar masyarakat masih buta huruf. Lebih dari satu dari sepuluh bayi juga tidak mampu bertahan hingga usia satu tahun. Negara mengalami kebuntuan politik yang parah, sebuah pertanda awal akan terjadinya korban jiwa dalam jumlah besar. Pemerintah memutus hubungan dengan komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia.
Indonesia lalu memilih bergabung dengan poros Peking, Pyongyang, Hanoi, Phnom Penh, dan Jakarta. Poros ini dipandang sebagai kumpulan kekuatan baru yang sedang bangkit. Pada masa itu, banyak pihak mulai mempertanyakan keutuhan wilayah Indonesia. Dalam literatur ekonomi pembangunan, para ahli dahulu sering menggambarkan Indonesia sebagai negara yang tertinggal secara kronis. Namun, Indonesia kemudian mencatat salah satu perubahan paling dramatis dalam sejarah ekonomi modern. Soeharto mulai memimpin Orde Baru sejak awal 1966. Rezim ini mendorong pembangunan ekonomi cepat yang berlangsung selama beberapa dekade. Dalam 50 tahun berikutnya, Indonesia meningkatkan pendapatan per kapita sekitar enam kali lipat. Hanya sedikit negara yang mampu menandingi capaian ini. Hampir tidak ada negara di luar Asia Timur yang berhasil meraih prestasi serupa. Karena itu, Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai bagian dari Keajaiban Asia Timur. Perubahan ekonomi yang cepat ini juga mendorong kemajuan sosial yang sangat besar.
Tingkat Kemiskinan
Tingkat kemiskinan turun menjadi sekitar 10% dari populasi, sementara indikator pendidikan, kesehatan dan gizi menunjukkan perbaikan signifikan. Lebih penting lagi, manfaat pertumbuhan ekonomi tersebar relatif merata di seluruh 34 provinsi serta 520 kabupaten dan kota. Pada tahun-tahun penting, seperti 1945, 1966, dan 1998, ramalan kehancuran Indonesia sempat menguat. Namun, pada setiap momen itu, Indonesia berhasil membuktikan bahwa prediksi tersebut keliru. Pada 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan setelah pasukan Jepang mundur dari wilayahnya. Saat itu, Indonesia hampir belum membentuk sebagai negara-bangsa yang utuh. Pemerintah kolonial sebelumnya hanya membangun sedikit institusi negara modern. Pada 1945, para pengamat memperkirakan jumlah lulusan perguruan tinggi hanya sekitar 2.000 orang. Sementara itu, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia melalui konflik berdarah. Konflik tersebut berlangsung hingga tercapainya gencatan senjata pada 1949. Pada 1998, Indonesia kembali menghadapi tekanan besar akibat krisis keuangan Asia. Krisis itu mengguncang fondasi ekonomi sekaligus tatanan politik nasional.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu krisis ekonomi terdalam dalam sejarah modern. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot sekitar 20 poin persentase. Kondisi sebelum krisis berubah menjadi kontraksi ekonomi pada tahun 1998. Tekanan politik yang semakin kuat setelah krisis memicu gelombang demonstrasi besar-besaran. Gelombang demonstrasi itu akhirnya menjatuhkan pemerintahan Soeharto, yang sebelumnya banyak pihak anggap sangat kuat dan sulit tergoyahkan. Kejatuhan Soeharto menciptakan kekosongan kelembagaan karena selama ini banyak pihak memandangnya sebagai figur sentral pemerintahan. Pada saat yang sama, krisis ekonomi dan keuangan menghantam Indonesia dengan sangat keras. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS jatuh dari sekitar Rp2.500 menjadi Rp17.500. Penderitaan sosial juga meluas, termasuk melalui konflik antaretnis yang serius. Dalam situasi itu, Indonesia belum memiliki arah dan mekanisme kelembagaan yang jelas untuk keluar dari krisis. Pada masa tersebut, banyak pengamat mulai memprediksi kemungkinan Indonesia mengalami nasib seperti Yugoslavia.
Prediksi Menguat
Prediksi itu semakin menguat setelah rakyat Timor Timur memilih merdeka melalui pemungutan suara pada 1999. Setelah itu, Indonesia memasuki periode penuh gejolak dan ketidakpastian. Dalam rentang enam tahun, Indonesia mengalami pergantian lima presiden. Meski demikian, Indonesia menjalani proses transformasi yang sangat signifikan. Proses itu secara bertahap memulihkan stabilitas tata kelola pemerintahan. Pada saat yang sama, perekonomian Indonesia kembali tumbuh dengan cukup kuat. Sejumlah studi akademis komparatif juga menegaskan kecepatan pemulihan Indonesia. Di antara negara-negara berkembang, belum ada contoh lain yang mampu menandingi keberhasilan tersebut. Indonesia berhasil memulihkan kondisi ekonomi dan politik dari situasi yang sangat sulit pada periode 1997–1999. Pada masa itu, banyak pihak menilai kondisi Indonesia hampir tanpa harapan. Selama 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004–2014, Indonesia menjaga keberlangsungan demokrasi yang masih muda. Pemerintahan SBY juga memperkuat kembali fondasi pertumbuhan ekonomi. Sebagian kalangan sempat kecewa dengan gaya kepemimpinan SBY yang sangat hati-hati.
Ia sering merespons persoalan ekonomi dan politik dengan pendekatan yang penuh pertimbangan. Namun, banyak pihak tetap sulit menyangkal warisan kepemimpinannya. SBY meninggalkan Indonesia dalam kondisi yang lebih stabil, aman, damai, dan sejahtera daripada masa sebelumnya. Joko Widodo, penerus SBY, terpilih sebagai presiden karena besarnya dukungan publik terhadap figur yang dipandang sebagai sosok di luar lingkaran elite politik. Ia berasal dari latar belakang yang sederhana, tidak memiliki hubungan dengan dinasti politik besar, serta tidak bertumpu pada mesin partai yang kuat. Pada masa awal pemerintahannya, atau ketika ia belum genap setahun memimpin, penilaian yang bersifat final terhadap kepemimpinannya masih dianggap terlalu dini. Sebelumnya, Jokowi dikenal berhasil saat menjabat sebagai Wali Kota Solo di Jawa Tengah, lalu melanjutkan kiprahnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, pemerintahan yang dipimpinnya menghadapi tantangan dalam menyusun arah kebijakan yang utuh mengenai prioritas dan strategi pembangunan.
Tingkat Kerumitan
Berbagai tekanan yang muncul, baik dari dalam maupun luar koalisi pemerintah, menunjukkan betapa rumitnya memimpin Indonesia sebagai negara yang sangat kompleks, majemuk dan penuh kepentingan yang beragam. Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, peningkatan kemakmuran Indonesia akan membawa manfaat yang sangat besar bagi sekitar 260 juta penduduknya. Dampak positif tersebut juga akan dirasakan oleh kawasan sekitarnya, terutama oleh sekitar 620 juta penduduk yang tinggal di 10 negara anggota ASEAN. Tentu, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan besar. Kinerja ekonomi pada masa demokrasi belum sepenuhnya mampu menyamai pencapaian yang pernah diraih pada era Soeharto. Walaupun tingkat kemiskinan telah mengalami penurunan yang signifikan, sebagian besar penduduk Indonesia masih berada dalam posisi rentan: mereka tidak lagi tergolong miskin, tetapi juga belum mencapai tingkat kesejahteraan yang benar-benar stabil. Dalam 10 tahun terakhir, kesenjangan sosial-ekonomi juga meningkat cukup tajam. Selain itu, kekayaan ekosistem tropis Indonesia kini menghadapi tekanan dan ancaman yang semakin serius.
Korupsi, skala besar maupun kecil, masih menjadi persoalan yang luas. Nasionalisme ekonomi pun tetap memiliki pengaruh kuat dalam arah kebijakan negara. Di sisi lain, Indonesia masih kekurangan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur fisik. Seperti halnya Australia, Indonesia juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru berupa rendahnya harga komoditas di pasar global. Berbagai persoalan tersebut, bersama dengan isu-isu penting lainnya, secara rutin dikaji dalam jurnal BIES yang terbit setiap empat bulan sekali, terutama melalui rubrik Survey of Recent Developments serta sejumlah tulisan analitis dari para pakar. Jurnal ini dirintis oleh mendiang Profesor Heinz Arndt, seorang akademisi visioner dengan dedikasi yang besar, dan memperoleh dukungan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). BIES menjadi bentuk kolaborasi antara para akademisi di ANU, sejumlah mitra akademik di Indonesia, termasuk empat orang yang pernah menjadi anggota kabinet pada akhir masa pemerintahan SBY, serta para peneliti dari berbagai universitas di Australia dan negara-negara lain.
