Seperti pepatah, yang mendesak sering kali menggeser yang lebih penting. Kita patut mengkhawatirkan berbagai persoalan luar negeri. Banyak di antaranya merupakan krisis nyata, seperti terorisme di Timur Tengah dan dalam negeri, sikap agresif China di Laut China Selatan, serta dugaan pengkhianatan Barack Obama terhadap Iran melalui perjanjian nuklir yang lemah. Namun, kita juga menghadapi ancaman lain yang belum banyak kita sadari, yaitu kemungkinan runtuhnya kepemimpinan Joko Widodo di Indonesia secara tiba-tiba. Masyarakat di seluruh negeri menyambut kemenangan Jokowi dengan antusias. Banyak pihak memandangnya sebagai tokoh liberal modern dari generasi baru Indonesia. Saat memimpin Solo sebagai wali kota, ia memilih calon wakil kepala daerah keturunan Tionghoa. Selama menjabat Gubernur Jakarta, ia juga menunjukkan kinerja yang baik. Ia menolak praktik korupsi dan memperoleh apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Ia mengalahkan Prabowo Subianto, seorang jenderal dari era Soeharto, dengan selisih tipis, sehingga kita semua merasa lega. Sayangnya, kita terlalu cepat merasa lega.
Kepresidenan Jokowi kini berubah menjadi kekacauan parah. Perekonomian Indonesia mengalami stagnasi; pertumbuhan pada kuartal pertama turun menjadi 4,7%. Sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan tahunan tahun ini akan jauh di bawah 5%. Sebelumnya, di era Susilo Bambang Yudhoyono ekonomi sering tumbuh sekitar 6%, dan pada masa Soeharto mencapai sekitar 8%. Pertumbuhan di bawah 6% tidak cukup untuk menyerap para pencari kerja baru setiap tahun. Banyak ekonom menilai Indonesia sebenarnya memerlukan laju pertumbuhan sekitar 8% agar hal ini tercapai. Karena pada masa SBY negara relatif stabil dan tumbuh lebih cepat, muncul narasi yang terkenal sebagai Indonesia Bangkit. Narasi stereotip ini biasanya sudah ketinggalan dalam waktu sekitar setahun. Jika pertumbuhan ekonomi terus berada di bawah 5% selama beberapa kuartal ke depan, narasi baru akan menggambarkan Indonesia sebagai negara yang mengalami stagnasi.
Kebijakan Proteksionisme
Kebijakan nasionalisme ekonomi Jokowi berubah menjadi proteksionisme yang merugikan pertumbuhan. Retorika tentang swasembada pangan di berbagai sektor justru mendorong kenaikan harga dan membuat jutaan orang kembali jatuh ke dalam kemiskinan. Jokowi menjanjikan kebangkitan ekonomi melalui reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur dan pengembangan jaringan transportasi maritim. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur, tetapi hasilnya belum terlihat secara nyata. Jokowi hanya menguasai sedikit kursi di parlemen sehingga ia kesulitan menjalankan banyak kebijakannya. Megawati Soekarnoputri, pemimpin partai pendukung utama Jokowi, bersama sejumlah tokoh politik berpengaruh, membentuk susunan kabinet yang kemudian mengecewakan banyak pihak. Meskipun muncul wacana perombakan kabinet, Jokowi menghadapi kesulitan mengganti para menteri dengan kinerja terburuk karena partai politik menempatkan mereka dalam kabinet. Penurunan harga komoditas menghantam perekonomian Indonesia, dan jika pertumbuhan berkepanjangan turun di bawah 4,5%, Jokowi akan menghadapi masalah yang sangat serius.
Namun, masalahnya lebih dari sekadar ekonomi. Jokowi terbukti lemah dalam mengelola politik; hampir tak ada tokoh berpengaruh yang merasa berutang budi kepadanya, dan satu-satunya modal politiknya, popularitas, terus menurun. Sejak runtuhnya Soeharto dan munculnya era demokrasi, dua institusi menonjol dan memperoleh kredibilitas: media, yang aktif mengungkap korupsi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mengajukan tuntutan mengejutkan dengan menggunakan bukti penyadapan yang cermat. Langkah itu menjerat sejumlah tokoh berpengaruh dan membuat KPK berhadapan dengan musuh-musuh kuat, terutama dari parlemen, kepolisian, dan partai-partai politik yang merasa rugi.
SBY kerap melakukan kompromi yang lazim dalam pemerintahan, tetapi selalu melindungi KPK—baik karena keyakinannya maupun karena besarnya dukungan publik terhadap lembaga ini. Di era Jokowi, kepolisian yang dekat dengan Megawati nyaris berkonfrontasi dengan KPK. Pihak berwenang kini memenjarakan sejumlah pejabat senior KPK atau menghadapkan mereka pada tuduhan yang banyak orang Indonesia anggap tidak berdasar. Di parlemen ada rancangan undang‑undang yang akan memangkas kekuasaan KPK secara drastis. Jokowi, berbeda dengan SBY, tidak mampu memberikan perlindungan kepada KPK.
Calon Kapolri
Di bawah desakan Megawati Soekarnoputri, Jokowi mengajukan calon Kapolri yang sedang KPK selidiki atas dugaan korupsi. Penolakan publik memaksa pemerintah membatalkan pencalonan tersebut. Namun, pihak terkait kemudian mengangkat orang yang sama sebagai Wakapolri tanpa sepengetahuan Jokowi hingga akhirnya memimpin kepolisian. Pada saat yang sama, banyak tokoh masyarakat sipil yang sebelumnya mendukung Jokowi mulai kehilangan semangat, menghentikan aktivitasnya, bahkan sebagian mengalami penahanan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan ketidakstabilan politik. Banyak pihak juga menilai ketegangan antara TNI dan Polri semakin meningkat. Megawati memberikan dukungan kepada kepolisian, sementara Jokowi semakin mendekati militer. Akibatnya, Jokowi berada dalam posisi yang semakin terisolasi. Meski pemerintah berupaya menarik investasi asing, sejumlah kebijakan justru dipandang menghambat masuknya investasi tersebut.
Jokowi dinilai tidak terlalu menaruh perhatian pada kebijakan luar negeri, selain kerap menyampaikan retorika nasionalis. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dianggap tidak memiliki pengaruh besar terhadap keputusan presiden dan dinilai kurang efektif dalam menjalankan perannya. Penunjukan Retno disebut berasal dari Megawati Soekarnoputri. Megawati dikenal cenderung memilih dua kelompok figur, yakni loyalis senior yang telah lama mengabdi dan memiliki kesetiaan pribadi yang kuat kepadanya, atau tokoh yang masih relatif junior sehingga merasa berutang budi atas kepercayaan yang diberikan dan kemudian menunjukkan loyalitas. Retno dinilai termasuk dalam kelompok kedua. Sejumlah kalangan elite di Indonesia mulai mempertanyakan kemampuan Jokowi untuk mempertahankan posisinya sebagai presiden dalam enam bulan mendatang. Meski demikian, mekanisme pemakzulan presiden kini tidak mudah dilakukan. Para lawan politiknya juga harus memperhitungkan bahwa apabila Jokowi tidak lagi menjabat, kepemimpinan akan beralih kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang dipandang memiliki karakter politik lebih kuat.
