Indonesia menyuguhkan beragam peluang bagi para calon pengusaha dan investor. Sebagai negara dengan ekonomi yang tengah tumbuh, masih memiliki ruang besar untuk pengembangan lebih lanjut. Kekayaan sumber daya alam serta besarnya jumlah konsumen dalam negeri menjadi keunggulan tambahan yang mendukung iklim bisnis di tanah air.
Walau sektor infrastruktur sebelumnya kurang mendapat perhatian, pemerintah kini tengah melakukan berbagai upaya perbaikan. Langkah-langkah ini turut berkontribusi dalam meningkatkan minat investor asing. Pada tahun 2012, investasi langsung asing (FDI) naik signifikan sebesar 22,4% daripada tahun sebelumnya.
Mengapa Indonesia Menarik bagi Bisnis
Terdapat sejumlah faktor yang menjadikan sebagai destinasi menarik bagi pelaku usaha dan investor internasional. Selama resesi global terakhir, perekonomian nasional tampil lebih baik daripada negara tetangga dan kemudian mencatat pertumbuhan signifikan beberapa tahun berikutnya.
Menurut data Bank Dunia, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 6,1% pada tahun 2012. Kinerja kuat sektor manufaktur dan industri serta meningkatnya aktivitas di pertanian, kehutanan, pertambangan, dan jasa perhotelan serta restoran mendorong perkembangan ekonomi tersebut. Analis memperkirakan PDB per kapita akan mencapai $8.883 pada 2020.
Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kesepuluh di dunia, dengan cepat memperkuat perannya sebagai kekuatan utama di panggung global. Ekspansi kelas menengah mendorong tingginya konsumsi domestik yang menopang pertumbuhan ekonomi. Boston Consulting Group, firma konsultan manajemen internasional, memproyeksikan bahwa jumlah kelas menengah ini akan meningkat tajam, hampir dua kali lipat dari 74 juta menjadi 140 juta orang pada tahun 2020.
Indonesia menawarkan akses luas terhadap tenaga kerja muda yang terus bertumbuh, dengan sekitar setengah dari populasi berusia 29 tahun ke bawah. Ketersediaan sumber daya manusia produktif, lokasi geografis strategis, dan kekayaan alam melimpah menjadikan Indonesia mitra ekonomi bernilai bagi negara-negara berpertumbuhan tinggi seperti China dan India.
Tantangan Berbisnis di Indonesia
Meskipun menawarkan berbagai keunggulan bagi investor asing, negara ini tetap menyimpan sejumlah tantangan yang perlu pemerintah perhatikan.
Merintis bisnis baru di Indonesia bukan tanpa tantangan. Berdasarkan laporan Bank Dunia dan International Finance Corporation, negara ini menempati posisi ke-128 secara global dalam hal kemudahan berusaha. Kompleksitas prosedur yang harus bisnis lalui untuk mendirikan usaha baru memengaruhi peringkat tersebut.
Untuk mendirikan usaha di Indonesia, pelaku bisnis umumnya harus melalui sembilan tahapan, lebih banyak dibandingkan rata-rata lima langkah yang diterapkan di negara-negara anggota OECD. Proses ini dapat berlangsung hingga 47 hari bagi sebagian besar perusahaan baru. Selama tahap pendirian, pelaku usaha perlu berkoordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Proses pendaftaran properti di Indonesia tergolong panjang dan berbiaya tinggi. Untuk menyelesaikannya, diperlukan enam tahapan yang memakan waktu sekitar 22 hari. Tahapan tersebut meliputi verifikasi sertifikat tanah serta pelunasan pajak atas akuisisi properti. Secara keseluruhan, biaya yang dibutuhkan jauh melampaui rata-rata negara-negara anggota OECD.
Sistem perpajakan di Indonesia tergolong luas dan kompleks, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha. Dalam satu tahun, bisnis harus menyelesaikan 51 jenis pembayaran pajak, yang secara rata-rata menghabiskan waktu sekitar 259 jam. Tarif pajak perusahaan ditetapkan sebesar 25%, dengan proses pelaporan dan pembayaran yang memerlukan sekitar 75 jam. Sementara itu, kewajiban terkait iuran jaminan sosial dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara kumulatif menambah beban waktu hingga 184 jam.
Terakhir, Indonesia mengalami kurangnya transparansi dan tata kelola perusahaan yang kuat. Negara ini juga memiliki korupsi dan kejahatan terorganisir yang signifikan. Perusahaan-perusahaan lokal seringkali mengeluhkan sulitnya menyelesaikan perselisihan industrial, sehingga uji tuntas yang ekstensif harus dilakukan sebelum menandatangani kontrak apapun.
