Komnas HAM Minggu meminta pemerintah menghentikan pelatihan militer dasar bagi calon pengelola koperasi Desa Merah Putih setelah lima peserta meninggal. Pemerintah meluncurkan program itu pada Juli lalu dan menargetkan pendirian 80.000 koperasi desa untuk menciptakan lapangan kerja serta mendukung pertumbuhan 8% pada 2029. Program ini merancang koperasi-koperasi tersebut agar menjual barang kebutuhan pokok, gas LPG bersubsidi, dan pupuk.
Kementerian Pertahanan memulai pelatihan militer wajib bagi hampir 35.000 calon manajer koperasi pada 14 Juni dan menutupnya pada 31 Juli. Kementerian tersebut menyelenggarakan kegiatan itu di beberapa satuan latihan militer regional. Pramono Ubaid Tantowi dari Komnas HAM menyarankan pemerintah menghentikan pelatihan militer dasar bagi calon pengelola. Menurutnya koperasi harus fokus pada manajemen, layanan anggota, dan tata kelola organisasi. Kementerian Pertahanan menyatakan lima peserta meninggal antara 17 dan 26 Juni karena berbagai penyebab. Penyebab termasuk serangan jantung, sengatan panas, tuberkulosis, dan pneumonia.
Mayor Jenderal Ketut Gede Wetan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kementerian, mengatakan kelima peserta memiliki kondisi medis berbeda dan telah menerima perawatan sesuai prosedur standar. Ketut menyatakan semua peserta telah diperiksa secara medis sebelum pelatihan dan dinyatakan dalam kondisi sehat. Ia menyatakan pelatihan ini tidak menitikberatkan keterampilan tempur dan tidak melibatkan aktivitas fisik yang berat. Kementerian Pertahanan menyatakan akan mengevaluasi penilaian ini secara menyeluruh, termasuk pemantauan kesehatan, deteksi dini risiko peserta dan penyesuaian intensitas kegiatan; Kementerian Kesehatan juga akan dilibatkan.
Pramono menyatakan peningkatan kapasitas pengelola koperasi harus menitikberatkan penguatan kemampuan manajerial, kepemimpinan dan literasi keuangan. Ia mengatakan pelatihan militer dasar tidak langsung berkontribusi pada pencapaian kompetensi tersebut. Komisi ini meminta pemerintah menyelidiki kematian tersebut dan mendesak polisi segera melakukan otopsi forensik untuk mengumpulkan bukti penyebab kematian dalam penyelidikan pidana. Sejak menjabat pada 2024, Prabowo, mantan jenderal, memperluas keterlibatan militer dalam urusan sipil, termasuk program unggulannya.
