Sudah lama politik Indonesia tidak sedinamis ini. Tiga bulan setelah pemerintahan baru, euforia kemenangan pemilu meredup dan realisme yang lebih tenang menggantikannya. Struktur kekuasaan Indonesia cenderung labil dan mengalami pasang surut. Pemerintahan Jokowi menampilkan keseimbangan kekuasaan yang lebih longgar daripada era pendahulu, sehingga perkembangan sulit terprediksi. Presiden menghadapi tantangan utama mengkonsolidasikan kekuasaan dalam 100 hari pertama. Kemenangan pemilu tidak memberi kebebasan penuh karena ia terikat pada dukungan Megawati Soekarnoputri. Jokowi dan beberapa aktor kecil koalisi membagi peran besar dalam pemilihan kabinet. Meski banyak yang mengira oposisi parlemen akan menghambat reformasi, masalah terbesar justru dari partainya sendiri.
Cara presiden menangani masalah ini dan tolok ukur tiga bulan pertama mulai memperlihatkan karakter kepemimpinannya. Hal itu juga menunjukkan perlunya menyesuaikan ekspektasi dan meningkatkan kehati-hatian dalam bertindak. Pendukungnya terkesan oleh sikap tenangnya menghadapi serangan oposisi dan oleh pencabutan subsidi bahan bakar. Namun, tantangan paling besar bagi kekuasaannya sampai sekarang adalah cara ia menangani penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Para pengamat menilai Megawati memilih Budi, mantan ajudannya, dan mereka melihat dorongan pengangkatannya sebagai reaksi atas penunjukan Luhut. Luhut, mantan komandan pasukan khusus dan sekutu dekat Jokowi, telah menjalin hubungan dengan Jokowi sejak Jokowi menjadi pengusaha furnitur. Banyak pihak menilai pengangkatan Luhut sebagai Kepala Staf bertujuan menyeimbangkan kekuatan yang membatasi kewenangan kepresidenan Jokowi.
Penunjukan Kapolri
Penunjukan Budi Gunawan memicu protes besar setelah KPK menunjukkan indikasi bahwa ia berstatus tersangka. Beberapa sumber internal menduga langkah ini adalah taktik Jokowi untuk menggagalkan calon pilihan Megawati, sementara pihak lain berpendapat Budi banyak membantu Jokowi selama kampanye. Bagaimanapun, upaya presiden mengkonsolidasikan kekuasaan bertentangan dengan kekhawatiran luas dari basis pendukungnya yang mengecam sikapnya menentang KPK. Setelah hampir seminggu ketegangan, Jokowi mengumumkan penundaan keputusan mengenai pencalonan Budi Gunawan, meskipun tidak membatalkannya sepenuhnya. Salah satu sorotan lain pada tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi adalah komitmen kuat untuk menegakkan kebijakan maritim. Sesuai janjinya melindungi cadangan ikan Indonesia dari penangkapan ilegal oleh armada asing, pihak berwenang menyita kapal-kapal dari Thailand dan Vietnam lalu menenggelamkannya. Walau Indonesia pernah melakukan penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal sebelumnya, penerapan kebijakan yang lebih keras kali ini menimbulkan kekhawatiran di kawasan.
Pemerintahan di bawah presiden ini menghadapi kesulitan mengelola persoalan regional dan internasional yang rumit, karena gaya kepemimpinan yang cenderung menyederhanakan masalah dan lebih memprioritaskan urusan domestik. Pernyataan awal Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyebut Indonesia akan mengurangi keterlibatan di panggung internasional memicu tanda tanya, padahal maksudnya keterlibatan ini tetap berlanjut. Jokowi menegaskan bahwa ia kurang berminat menghadiri konferensi internasional daripada pendahulunya; kemungkinan besar ia tidak akan hadir di Davos. Namun, fokus pada kepentingan domestik tidak menghalangi Indonesia untuk memproyeksikan nilai dan tanggung jawab di kawasan. Pemerintah dapat merumuskan kebijakan maritim tegas sebagai kebijakan berbasis aturan untuk membantu negara-negara ASEAN mendorong China menaati hukum internasional di Laut China Selatan.
Kebijakan Luar Negeri
Sebagian besar gesekan awal dalam kebijakan luar negeri kemungkinan akan mereda seiring stabilnya pemerintahan. Jokowi jelas tidak berniat menjadi juru bicara internasional seperti Susilo Bambang Yudhoyono. Namun itu tidak berarti pemerintah boleh mengabaikan isu penting seperti demokrasi, perubahan iklim, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Presiden perlu menunjuk juru bicara dan utusan andal untuk menyampaikan pesan tersebut. Banyak mantan pejabat dan diplomat berpengalaman siap mengisi peran itu. Meski populer, Jokowi perlu percaya pada kemampuan orang lain untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah.
Di dalam negeri, Jokowi mengecewakan banyak kaum liberal pendukungnya karena sikapnya yang lamban menanggapi pelanggaran hak asasi manusia. Ia membutuhkan dua minggu untuk mengumumkan penyelidikan resmi atas penembakan lima warga sipil di dataran tinggi Papua pada pertengahan bulan lalu. Ada tanda-tanda kembalinya peran militer dalam mendorong pembangunan di tingkat desa dan indikasi peningkatan anggaran pertahanan. Sementara itu, komunitas internasional terkejut oleh penolakan tegas presiden untuk memberi pengampunan kepada lima warga asing yang dihukum mati karena penyelundupan narkoba pada 19 Januari. Berdasarkan pengamatan sejauh ini, Jokowi cenderung mengambil keputusan secara hati-hati dan konservatif. Gaya ini bisa dipandang sebagai semacam kembalinya pendekatan politik yang mirip dengan puncak kekuasaan Soeharto pada 1980‑an. Karena Jokowi dibentuk oleh nilai-nilai budaya Jawa, ia tampak mengutamakan pertimbangan matang dan kepemimpinan yang mendorong dari belakang, sejalan dengan prinsip Tut Wuri Handayani.
Peristiwa di istana dan sekitarnya selama tiga bulan terakhir menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran. Citra Mr Clean ternoda oleh pengangkatan seorang kepala polisi yang diduga korup; citra Tokoh Rakyat terkikis oleh penunjukan pembantu dekat yang berorientasi pada pola pikir keamanan konservatif. Sangat disayangkan jika gaya kampanye yang lugas dan langsung ini terhambat oleh permainan kekuasaan Jawa yang samar dan ambigu.
