Kementerian Dalam Negeri baru menerbitkan surat edaran untuk mengingatkan seluruh pemerintah daerah tentang sanksi keterlambatan pengesahan anggaran. Surat ini kementerian tujukan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kepala daerah serta anggota dewan akan menerima sanksi jika terlambat menetapkan anggaran daerah. Sanksinya berupa pembekuan atau penangguhan hak finansial, termasuk gaji dan tunjangan bagi gubernur, bupati, wali kota serta anggota dewan. Sanksi ini mencerminkan babak baru hubungan antar-pemerintah. Di bawah UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah berkurang daripada UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah pusat kini memiliki kewenangan yang lebih besar dan lebih tegas, termasuk wewenang memberhentikan kepala daerah yang membangkang. Selama 13 tahun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mengalami banyak gejolak. Pemerintah pusat tampak lemah dan bergantung pada tiga instrumen pengendalian utama. Instrumen tersebut meliputi kebijakan fiskal, pengaturan formasi ASN, serta kewenangan umum seperti pembatalan peraturan daerah.
Dalam aspek fiskal, pemerintah daerah relatif patuh dan disiplin memenuhi ketentuan serta menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat. Menanggapi kondisi yang belum normal, UU Nomor 23 Tahun 2014 menghadirkan kebijakan untuk menata desentralisasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan publik. Untuk pertama kalinya dalam otonomi daerah, undang-undang pemerintahan daerah langsung memuat kewenangan pemerintah pusat sejak awal. Berbeda dari tujuh undang-undang sebelumnya yang mengawali dengan kewenangan daerah, regulasi ini menegaskan peran negara melalui kewenangan pemerintah pusat. Pasal 2 hingga 4 menegaskan adanya hubungan hierarkis antara pemerintah pusat dan daerah. Pasal 5 hingga Pasal 8 mengatur kekuasaan pemerintahan yang berpusat pada presiden sebagai sumber pelimpahan kewenangan daerah. Presiden juga berperan sebagai figur utama dalam membina serta mengawasi pelaksanaan desentralisasi.
Melalui undang-undang baru ini, pemerintah pusat menegaskan bahwa daerah harus memahami seluruh ketentuan dalam kerangka ketaatan pada otoritas pusat. Pemerintah pusat juga menetapkan diri sebagai sumber utama otonomi dan kewenangan serta dapat menarik kembali urusan tertentu secara tegas.
Kedudukan Gubernur
Kedua, undang-undang ini mempertegas kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sebagai tanggapan atas berbagai kasus yang menunjukkan bahwa kewenangan gubernur cenderung melemah sejak berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001. Namun, pemerintah harus memperkuat peran gubernur secara tepat dengan menempatkannya sebagai wakil pusat yang membina dan mengawasi pemerintah kabupaten dan kota. Namun demikian, undang-undang terbaru ini memperkuat kewenangan gubernur secara berlebihan. Regulasi ini memfokuskan pada penguatan provinsi dengan menarik kembali urusan dari kabupaten dan kota, seperti pertambangan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Pemerintah melakukan langkah tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Namun, kebijakan penarikan kembali berbagai kewenangan tersebut mencerminkan bentuk sentralisasi parsial atau mikro yang justru menjauhkan masyarakat dari pusat pengambilan keputusan—yakni birokrasi—yang seharusnya menangani persoalan di tingkat lokal. Paradoks jarak ini berpotensi menimbulkan ketidakefisienan serta menghambat partisipasi publik dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Ketiga, undang-undang terbaru ini menetapkan adanya sanksi administratif bagi pemerintah daerah, termasuk kemungkinan pemberhentian kepala daerah apabila terjadi pelanggaran tertentu. Sejumlah ketentuan dalam undang-undang tahun 2014 menegaskan bahwa apabila kebijakan daerah bertentangan dengan kepentingan nasional serta tidak memenuhi kewajiban pelaporan sesuai peraturan, termasuk tidak membangun sistem informasi keuangan daerah untuk menjamin transparansi pengelolaan anggaran, maka pemerintah pusat akan memberikan sanksi secara bertahap. Pemerintah menerapkan sanksi tersebut secara bertahap, mulai dari pembinaan khusus hingga memberhentikan kepala daerah jika pelanggaran berlanjut. Desentralisasi memang menuntut pemerintah memastikan akuntabilitas yang tegas. Masyarakat akan rugi jika pemerintah daerah terlambat menetapkan anggaran, baik karena faktor politik maupun kendala teknis. Bagaimana jadinya jika pemerintah pusat baru mengesahkan anggaran pada bulan April, Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara) pada bulan Juni, Kabupaten Karo (Sumatra Utara) pada bulan Agustus, atau bahkan sejumlah daerah baru lainnya baru merampungkan anggaran ketika tahun fiskal telah berjalan?
Akuntabilitas Kinerja
Namun, yang dibutuhkan tidak hanya akuntabilitas secara prosedural, melainkan juga akuntabilitas kinerja yang bersifat substansial. Dalam praktiknya, isi perencanaan pembangunan daerah kerap tidak selaras dengan kerangka kebijakan pembangunan nasional. Begitu pula dengan pengalokasian anggaran di daerah yang tidak selalu mencerminkan prioritas serta arah kebijakan anggaran pada tingkat nasional. Kondisi ini berlangsung tanpa adanya pengendalian dan sanksi yang tegas, seolah-olah daerah dibiarkan menunjukkan kinerja yang kurang optimal dalam pembangunan dan pelayanan publik, yang pada akhirnya berdampak langsung pada masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa tata kelola tidak semata-mata berkaitan dengan aturan dan desain kelembagaan, melainkan juga menyangkut aspek politik. Dalam konteks ini, peran kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta para gubernur menjadi sangat penting dalam mengelola hubungan dengan 508 bupati dan wali kota.
Dua kali pertemuan koordinasi nasional antara presiden dan 34 gubernur sejauh ini patut diapresiasi, namun memperluas forum serupa hingga melibatkan para bupati dan wali kota juga menjadi hal yang tidak kalah krusial. Transparansi, komunikasi politik yang terbuka, serta kejelasan arah kebijakan nasional merupakan faktor penting dalam mewujudkan sinkronisasi kebijakan ke depan. Perbedaan pandangan politik di tingkat pusat maupun daerah terbukti telah memengaruhi berbagai wilayah. Oleh karena itu, kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang efektif dan arah kebijakan yang tegas menjadi kunci untuk mengatasi kebuntuan politik. Untuk itu, pemerintah pusat perlu berhati-hati dalam memadukan penerapan sanksi berupa pengurangan dana transfer dengan upaya negosiasi serta fasilitasi yang kuat kepada pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan agar daerah semakin mampu merumuskan kebijakan, disiplin dalam menjalankan hierarki pemerintahan serta bertanggung jawab atas kewenangan yang dimilikinya.
