Indonesia masuk lima negara dengan peningkatan terbaik soal kemudahan berbisnis, namun target Jokowi belum tercapai. Menurut laporan Bank Dunia, peringkat Indonesia naik 15 tempat menjadi posisi 91 dari 190 negara. Meskipun demikian, Jokowi menargetkan posisi 40. Laporan menyebut Brunei, Kazakhstan, Kenya, Belarus, dan Indonesia sebagai pengubah peringkat terbesar 2015/2016. Bank Dunia menilai Selandia Baru sebagai negara termudah berbisnis, menggantikan Singapura setelah satu dekade. Perbaikan dalam memulai usaha, pasokan listrik, pendaftaran properti, dan akses kredit mendorong lonjakan peringkat Indonesia. Perbaikan lain termasuk kepatuhan pajak, perdagangan lintas batas, serta penegakan kontrak. Pada April, Jokowi meluncurkan paket stimulus ke-12 untuk memangkas prosedur, waktu, dan biaya memulai usaha.
Secara keseluruhan, paket deregulasi memangkas jumlah prosedur dari 94 menjadi 49, hampir separuhnya. Waktu penyelesaian prosedur turun drastis dari 1.566 hari menjadi 132 hari. Reformasi lain memangkas biaya dari Rp92,8 juta menjadi Rp72,7 juta. Rodrigo Chaves mengatakan pemerintah telah memperbaiki iklim usaha, terutama dalam tiga tahun terakhir. Misalnya, kini perusahaan hanya membutuhkan 58 hari untuk tersambung ke jaringan listrik, turun dari 79 hari sebelumnya. Para ekonom mengatakan pemerintah masih harus memperbaiki banyak hal agar Indonesia mencapai target Jokowi, yaitu posisi 40. Pemerintah perlu menghapus pungutan ilegal, memangkas regulasi daerah yang berlebihan, dan mendigitalisasi birokrasi. David Sumual menyoroti penggunaan sistem TI menyeluruh oleh negara lain untuk mempercepat proses, bukan prosedur manual. Ia menekankan perlunya birokrasi lebih efisien untuk menurunkan biaya bagi pelaku usaha. Ia memuji langkah pemerintah belakangan ini dalam memberantas pungutan liar dan menerapkan e-logistik, yakni digitalisasi proses logistik yang membantu menyederhanakan birokrasi.
Biaya Tinggi
Latif Adam, ekonom LIPI, mengatakan studi kelompoknya pada 2010 menemukan banyak pungutan ilegal untuk pengangkutan barang di rute Jakarta–Bandung, yang mencerminkan tingginya biaya menjalankan bisnis. Contoh lain tingginya biaya logistik terlihat dari lamanya waktu tunggu kapal di pelabuhan, terutama di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tony Prasetiantono, ekonom Universitas Gadjah Mada, mengatakan Pelabuhan Priok hampir mencapai kapasitas maksimal. Langkah pemerintah meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat daya saing Indonesia di komunitas bisnis internasional, terutama setelah pertumbuhan ekonomi negara ini tercatat paling lambat dalam enam tahun pada 2015. Menurut Kepala BKPM Thomas Lembong, investasi langsung masih menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, meskipun diperkirakan melambat menjadi 12–14% tahun ini dari 19% pada 2015.
Namun, metodologi penyusunan indeks ini mendapat kritik. Dalam laporan 2013, sebuah panel independen yang dibentuk oleh Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menilai indeks tersebut bergantung pada sumber data yang sempit dan berisiko disalahartikan. Panel ini menyimpulkan peringkat tersebut tidak seharusnya dipakai sebagai template tunggal untuk semua kebijakan pembangunan, demikian dilaporkan Bloomberg. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peningkatan tersebut diharapkan menumbuhkan kepercayaan dan memperkuat keyakinan para pelaku bisnis.
