Presiden Joko Widodo merespons maraknya penangkapan ikan ilegal dengan memerintahkan tindakan tegas terhadap kapal asing pelaku pencurian ikan. Dalam pidato di hadapan peserta pelatihan Lemhanas, Jokowi menilai penenggelaman kapal sebagai langkah yang wajar. Ia menyebut negara kehilangan sekitar Rp300 triliun per tahun akibat praktik tersebut. Karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan keras untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Jokowi menegaskan pemerintah tidak perlu menangkap kapal pelaku pencurian ikan, melainkan langsung menenggelamkannya. Para peserta di Istana Kepresidenan menyambut pernyataan itu dengan tepuk tangan. Menurutnya, sekitar 5.400 kapal ilegal masih beroperasi di perairan Indonesia. Ia meyakini penindakan terhadap sebagian kapal sudah cukup menciptakan efek jera. Jokowi menambahkan bahwa penenggelaman 10 hingga 20 kapal dapat memberikan peringatan yang kuat. Namun, petugas harus menyelamatkan seluruh awak kapal sebelum melaksanakan tindakan tersebut.
Untuk merealisasikan rencana ini, Jokowi menyatakan akan menginstruksikan sejumlah pejabat terkait, termasuk Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Marsetio serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, agar menempuh langkah-langkah yang diperlukan. Setelah resmi menjabat sebagai presiden ketujuh Indonesia bulan lalu, Jokowi memperkenalkan doktrin poros maritim sebagai program unggulannya yang bertumpu pada lima pilar utama di bidang ekonomi, keamanan dan pembangunan. Sebagai bagian dari doktrin tersebut, Indonesia berencana mengedepankan diplomasi maritim guna mengatasi berbagai sumber konflik di laut, termasuk penangkapan ikan ilegal, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, pembajakan dan pencemaran lingkungan laut. Indonesia juga bertekad memperkuat kapasitas pertahanan maritim guna melindungi kedaulatan dan sumber daya lautnya, sekaligus berkontribusi pada upaya global dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Dalam rapat kabinet pada Senin, Susi menyampaikan kepada Jokowi bahwa kementeriannya baru saja menyita empat kapal yang terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan utara Kalimantan.
Laut Luas
Meski memiliki kawasan laut yang sangat luas, Indonesia menghadapi penurunan hasil tangkapan ikan yang membuat banyak nelayan hidup dalam kemiskinan. Jokowi menilai kondisi tersebut tidak masuk akal. Saat berkunjung ke Sulawesi Tenggara, ia menemukan sejumlah fasilitas penyimpanan dingin berhenti beroperasi karena minimnya pasokan ikan. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan sektor perikanan.
Di sisi lain, Laksamana Marsetio menyatakan Angkatan Laut memiliki sekitar 60 hingga 70 kapal patroli, tetapi hanya sekitar 15 kapal yang dapat beroperasi setiap hari akibat keterbatasan bahan bakar. Ia mengungkapkan kebutuhan tahunan mencapai 5,6 juta kiloliter, sementara pemerintah baru menjanjikan 13 persen dari jumlah tersebut. Susi sebelumnya mengkritik TNI yang dinilai belum optimal melindungi perairan teritorial Indonesia. Namun, Moeldoko membantah kritik itu dan menegaskan bahwa kendala utama terletak pada masalah logistik. Menurutnya, meski 64 kapal siap digunakan, keterbatasan bahan bakar menghambat pelaksanaan operasi.
