Dua hari sebelum pelantikan 20 Oktober, Presiden Joko Widodo memberi peringatan keras agar Australia tidak menguji kedaulatan kita. Jokowi mengatakan pelanggaran enam kali oleh kapal Angkatan Laut Australia tahun lalu tidak bisa pemerintah terima dan harus berhenti. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pergeseran kebijakan dari “seribu sahabat, nol musuh” ke kepentingan nasional. Dalam konferensi pers, Retno mengatakan menegakkan kedaulatan negara memerlukan sikap tegas dan langkah-langkah jelas.
Insiden sehari sebelumnya terjadi ketika jet tempur mencegat pesawat penumpang Singapura di koridor penerbangan padat di atas Indonesia. Jet tempur memaksa pesawat mendarat, dan otoritas mendenda pemiliknya sebesar $4.900. ST Aerospace memprotes dan mengatakan mereka telah menggunakan rute itu bertahun-tahun tanpa izin Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil. Kita harus membaca kejadian ini dalam bingkai melodrama politik lama di Indonesia. Retorika keras terhadap campur tangan asing bukan hal baru di negeri ini. Pemerintah baru juga menggunakan pendekatan itu sebagai cara mudah dan terduga meraih keuntungan politik domestik. Philips Vermonte menilai bahwa pernyataan Jokowi lebih bertujuan untuk audiens dalam negeri daripada untuk mengubah kebijakan luar negeri. Sikap Jokowi terhadap pelanggaran China di Natuna tampak menerapkan standar ganda, lebih diplomatik daripada nasionalistik.
Kapal China
Pada Maret 2013, kapal-kapal bersenjata China mengintimidasi kapal patroli Indonesia untuk membebaskan nelayan China yang tertangkap. Insiden itu terjadi di perairan dekat Natuna. China memasukkan sebagian perairan Natuna ke klaim garis sembilan titik yang kabur. Klaim itu memperpanjang daftar negara yang berselisih dengan China. China mengklaim agresif sekitar 90 persen Laut China Selatan. Pada April, Panglima TNI Moeldoko menulis opini di Wall Street Journal. Ia berjanji memperkuat kehadiran militer Indonesia di Natuna. Ia juga menyiagakan jet tempur menghadapi berbagai kemungkinan. Namun dua bulan kemudian, saat debat pilpres, Jokowi menyatakan Indonesia tidak bermasalah dengan China. Dalam wawancara berikutnya, ia mengubah narasi ketegangan strategis itu. Jokowi menyarankan Indonesia bisa menjadi penengah netral dalam perselisihan Laut China Selatan.
Namun jangan salah sangka bahwa pemerintahan baru gampang ditaklukkan. Pendekatan yang lebih lunak terhadap sengketa wilayah dengan China jelas dipengaruhi oleh hubungan dagang, karena China adalah pasar ekspor terbesar kedua Indonesia, sedangkan Australia hampir tidak termasuk dalam 10 besar. Intinya, pelajaran yang muncul lebih berkaitan dengan pergeseran keseimbangan kekuatan di kawasan daripada munculnya sikap agresif baru dari Indonesia. Profesor Tim Lindsey menambahkan bahwa Australia perlu menyadari posisi Indonesia yang kian penting di panggung dunia, sementara Australia tidak mengalami perkembangan serupa. Ia memperkirakan dalam sekitar satu dekade Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ketujuh dunia dan menempati posisi kelima pada 2050. Lindsey juga menilai kebijakan Australia saat ini yang mengusir kapal-kapal pengungsi tampak mengabaikan realitas tersebut.
Menanggapi Peringatan
Antje Missbach, peneliti di Sekolah Ilmu Sosial Universitas Monash, mengatakan Australia seharusnya menanggapi peringatan terbaru Jokowi tentang pelanggaran wilayah oleh angkatan laut dengan sungguh‑sungguh dan tidak semestinya meremehkannya dengan alasan angkatan laut Indonesia kecil sehingga tak berbahaya. Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki berbagai cara untuk menyampaikan peringatan ini tanpa harus melibatkan angkatan lautnya, dan mengingatkan kembali pada reaksi saat Australia terakhir menyinggung isu sensitif tersebut, ketika Indonesia menarik duta besarnya selama enam bulan setelah pengungkapan oleh whistleblower Edward Snowden tentang pemantauan terhadap SBY dan istrinya.
Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison menegaskan bahwa memasuki perairan Indonesia bukan kebijakan pemerintah dan menyalahkan pelanggaran sebelumnya pada pemerintahan oposisi yang digantikan setelah pemilu September 2013. Ia mengatakan Australia bekerja sama erat dengan pemerintahan baru Indonesia dalam menangani penyelundupan manusia dan merasa optimis terhadap respons awal, namun menegaskan bahwa optimisme itu berbeda jauh dari ikut campur urusan negara tetangga.
