Pemerintah Indonesia mengubah kebijakan perdagangan komoditas utama secara mendadak; beberapa ahli menyamakannya dengan pengambilalihan paksa industri. Langkah ini dapat menimbulkan dampak global. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peraturan baru yang mewajibkan perusahaan negara mengelola ekspor batubara, minyak sawit, dan ferroalloy. Pemerintah mengharuskan pengelolaan itu mulai paling lambat September. Prabowo mengatakan pemerintah bertujuan meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah berharap langkah ini membantu memulihkan cadangan yang menipis akibat guncangan energi perang di Iran. Karena Indonesia mengekspor komoditas utama, analis memperkirakan aturan baru akan memengaruhi rantai pasokan global. Indonesia adalah pengekspor batubara termal terbesar untuk pembangkit listrik dan minyak sawit untuk kosmetik hingga biofuel. Negara ini juga memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, mineral krusial untuk baterai kendaraan listrik dan pembuatan baja tahan karat.
Para ahli menilai China, sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, akan merasakan dampak paling besar dari perubahan kebijakan ini. Lie Xie dari think tank Third Generation Environmentalism di Inggris mengatakan China memantau ketat nasionalisasi Indonesia. Ia mengatakan China menilai dampak kebijakan terhadap kerja sama masa depan. Arah kebijakan Indonesia selanjutnya sangat penting bagi China, tambahnya. Kecepatan penerapan aturan baru bisa memengaruhi pasokan sumber daya untuk industri teknologi bersih China. Industri teknologi bersih China bergantung pada komoditas Indonesia untuk memenuhi permintaan energi terbarukan yang meningkat. Perusahaan-perusahaan China juga menjadi investor utama di banyak sektor Indonesia, termasuk mineral penting. Li Shuo dari China Climate Hub mengatakan pasokan Indonesia mendukung keunggulan China di kendaraan listrik. Ia menambahkan hubungan kedua negara terus berkembang. Para analis menilai bahwa jika Indonesia melaksanakan sentralisasi perdagangan dengan baik, hal itu dapat menarik lebih banyak investasi AS.
Sinyal Kuat
Bhima Yudhistira mengatakan langkah ini memberi sinyal kuat bahwa investor AS semakin tertarik berinvestasi di Indonesia. Ia menyebut kebijakan baru itu sebagai pengambilalihan agresif yang bisa mendorong peninjauan ulang kontrak di sektor yang perusahaan China kuasai. Prabowo memberi tahu parlemen bahwa eksportir melaporkan penjualan lebih rendah sehingga Indonesia kehilangan sekitar $908 miliar. Ia mengatakan kebijakan ini bertujuan memperketat pengawasan dan menindak penggelapan nilai faktur serta manipulasi harga transfer. Pemerintah mendaftarkan entitas baru pengelola ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia, sehari sebelum pengumuman Prabowo. Danantara, dana kekayaan negara yang diluncurkan presiden tahun lalu, memiliki 99% saham perusahaan itu. Langkah ini akan memperkuat pengaruh pemerintah dalam penetapan harga komoditas. Yvonne Mewengkang dari Kementerian Luar Negeri mengatakan reformasi memperbaiki tata kelola dan memperkuat kredibilitas pengelolaan perdagangan komoditas. Ia menambahkan pengelolaan harus tertib dan akuntabel.
Antara Juni dan Agustus, perusahaan swasta diminta menyerahkan transaksi impor dan ekspornya kepada Danantara; pada September Danantara diperkirakan akan mengelola seluruh transaksi perdagangan dengan pembeli luar negeri. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa akan diadakan penjelasan bagi investor agar semua pemangku kepentingan menerima informasi sebelum 1 Juni, dan pada tahap awal pihaknya menekankan transparansi dalam pelaporan. Para analis perdagangan meragukan bahwa pemerintah bisa mengambil alih seluruh perdagangan di sektor-sektor tersebut secara lancar dalam waktu kurang dari empat bulan. China merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia dan juga salah satu sumber utama investasi asing langsung. Perusahaan-perusahaan China menguasai sektor nikel di Indonesia, dan China menjadi importir utama bagi sumber daya yang terdampak oleh pengambilalihan perdagangan ini. Importir utama minyak sawit, batubara, dan nikel Indonesia—seperti AS, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, serta negara tetangga Malaysia, Vietnam dan Filipina-—juga akan terdampak.
Memperketat Pengendalian
Sejak Prabowo memimpin, pemerintah memperketat pengendalian atas komoditas strategis, menindak tambang ilegal, mengambil alih perkebunan, dan mendorong pengembangan industri pengolahan mineral penting di dalam negeri. Sebelum Prabowo mengumumkan kebijakan, Kamar Dagang China di Indonesia sudah mengirimkan surat protes lima halaman pekan lalu yang menyoroti kekhawatiran investor terhadap ketidakstabilan iklim usaha di Indonesia. Dalam surat ini disebutkan perusahaan-perusahaan China belakangan menghadapi regulasi yang berlebihan, penegakan hukum yang ketat bahkan praktik korupsi dan pemerasan oleh pihak berwenang, yang sangat mengganggu operasi bisnis sehari-hari dan melemahkan kepercayaan investasi jangka panjang. Bhima mengatakan Prabowo mengabaikan keluhan perusahaan-perusahaan China lalu mengambil langkah mengejutkan dengan membentuk badan baru untuk mengendalikan ekspor.
Bhima dari CELIOS menyatakan bahwa dengan memperketat kontrol negara atas sektor-sektor strategis, Indonesia berupaya mendiversifikasi sumber investasi; berkurangnya dominasi China berpotensi menarik minat investor lain, termasuk AS. Ia memperingatkan langkah ini bakal makin memperketat persaingan perebutan sumber daya antara kedua kekuatan besar tersebut. Syahdiva Moezbar dari Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih mengatakan bahwa kemampuan kebijakan baru ini menarik investor baru tergantung pada tingkat transparansi saat dilaksanakan. Perusahaan swasta menyatakan belum menerima penjelasan yang jelas. Eddy Martono, Ketua Asosiasi Minyak Sawit Indonesia, mengatakan bahwa dampak Danantara pada perdagangan berskala kecil, ekspor produk khusus dan industri hilir masih perlu dikaji lebih mendalam. “Eksportir umumnya sudah memiliki jaringan pasar yang stabil; kita harus memastikan pasar-pasar ini tidak hilang akibat pengelolaan yang buruk,” katanya.
