Dalam 18 bulan pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, lanskap hukum berubah cepat dengan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Pemerintah membentuk Satgas PKH lewat Perpres Nomor 5 Tahun 2025, dan satgas itu menagih denda administratif serta mereklamasi kawasan hutan. Peraturan ini memperkuat pelaksanaan Pasal 110A dan 110B UU Nomor 6 Tahun 2023 serta PP Nomor 45 Tahun 2025. Sejak terbentuk pada Februari 2025, Satgas PKH berhasil mengumpulkan Rp41,57 triliun hingga Mei. Jumlah tersebut berasal dari denda administratif, PBB, dan pajak non-properti. Kenaikan bulanan tercatat: Rp13,25 triliun (Oktober 2025), Rp6,62 triliun (Desember 2025), Rp11,42 triliun (April), Rp10,27 triliun (Mei). Hasil ini menegaskan efektivitas fokus pemerintah pada penerimaan negara non-pajak di sektor kehutanan.
Perubahan strategi penegakan hukum yang Undang‑Undang Cipta Kerja atur menjadi dasar keberhasilan fiskal ini. Negara menderegulasi sejumlah norma dan memperluas penggunaan instrumen administratif. Instrumen itu meliputi sanksi administratif, paksaan pemerintah, dan pencabutan izin. Dengan demikian, pendekatan hukum bergeser dari fokus pada hukuman pidana semata. Paradigma baru ini menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Satgas PKH menjadi instrumen utama penegakan administratif, memprioritaskan pemulihan ekonomi dan kepatuhan ketimbang penuntutan pidana. Kebijakan hukum ini memberi keuntungan sekaligus tantangan. Meski Satgas efektif mengumpulkan pendapatan, pemerintah harus menyeimbangkan penegakan agresif dengan supremasi hukum. Saat menagih denda administratif, penegakan harus adil dan transparan. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan melindungi hak pemangku kepentingan di kawasan hutan.
Sektor hukum menjadi fondasi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terlihat dari perannya dalam Asta Cita delapan program prioritas. Dengan menempatkan reformasi politik, hukum dan birokrasi sebagai fokus, pemerintahan menunjukkan komitmen mengatasi masalah sistemik. Kita dapat menilai upaya tersebut dengan memakai kerangka Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga pilar: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
Reformasi Peradilan
Di bawah pemerintahan Prabowo, sejumlah langkah penting menegaskan komitmen terhadap reformasi peradilan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025 menaikkan gaji hakim hingga 280%, dengan rentang baru Rp46,7 juta–Rp110,5 juta. Kenaikan ini bukan sekadar penyesuaian upah, melainkan langkah strategis menuju perubahan sistemik. Pemerintah ingin memperkuat supremasi hukum dan profesionalisme aparat untuk membangun budaya hukum yang inklusif bagi pencari keadilan. Peradilan kuat, menurut Neil Gold, mendorong reformasi pemerintahan dan memicu efek domino memperbaiki tata kelola ekonomi serta sosial.
Kenaikan gaji ini hanya langkah awal dalam strategi reformasi yang lebih menyeluruh. Pemerintah harus meningkatkan kompensasi dan membentuk dasar hukum yang kuat, misalnya Undang‑Undang Jabatan Yudisial, agar peradilan benar‑benar berubah. Undang‑undang seperti ini penting untuk memenuhi amanat Pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Pasal itu menegaskan perlunya lembaga peradilan yang independen dan bebas dari campur tangan eksternal. Transformasi nyata membutuhkan komitmen terpadu dari eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk melampaui insentif fiskal menuju budaya integritas kelembagaan. Seiring reformasi peradilan, pemerintah juga merespons ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum melalui pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Pemerintah membentuk komisi pada Agustus 2025 dan menunjuk mantan hakim MK Jimly Asshiddiqie sebagai ketuanya. Pada Mei komisi itu merilis rekomendasi yang memetakan profesionalisasi kepolisian. Rekomendasi utama meliputi penguatan Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Termasuk juga amandemen UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Serta pelaksanaan Rencana Induk 2029 untuk mewujudkan Polri transformatif dan akuntabel.
Akhirnya, keberhasilan inisiatif ini bergantung pada keberlanjutan kemauan politik dan penerapan rekomendasi menjadi tindakan nyata. Tujuannya beralih dari penegakan hukum reaktif, tercermin dalam sentimen publik “No Viral, No Justice”, menuju sistem stabil, transparan, proaktif. Pemerintah menggabungkan perubahan struktural seperti kenaikan gaji dan pembentukan komisi, serta pembaruan legislatif substantif. Upaya ini bertujuan membangun sistem hukum profesional dalam pelaksanaan dan adil dalam hasil.
Perbaikan Sistemik
Perbaikan sistemik pada lembaga penegak hukum menuntut keteguhan, ketahanan dan komitmen kuat di tengah berbagai tantangan. Pemerintah harus membangun reformasi di atas sistem yang kokoh dan mengutamakan partisipasi publik yang bermakna agar efektif. Dalam kerangka ini, pemerintah harus memperlakukan masukan, kritik, dan pengawasan publik terhadap kinerja penegak hukum sebagai elemen penting reformasi. Pemerintah tidak boleh mengabaikan masukan publik dalam proses reformasi penegakan hukum. Di sistem presidensial, presiden memegang peran strategis mengarahkan perubahan hukum nasional. Presiden harus memastikan reformasi berlandaskan supremasi hukum dan akuntabilitas. Dia juga perlu meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum secara konsisten. Selain itu, presiden wajib menumbuhkan budaya hukum yang menjadikan lembaga penjamin kesetaraan di hadapan hukum.
Pemerintah harus melaksanakan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola birokrasi sebagai respons terhadap perubahan struktural. Dengan 5,3 juta ASN pada September 2025, pemerintah perlu melakukan reorganisasi besar untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Pemerintah perlu menjadikan birokrasi contoh pelayanan publik, memanfaatkan semangat UU Nomor 20 Tahun 2023 untuk membina ASN profesional dan berintegritas. Pemerintah harus mewujudkan pemerintahan bersih, akuntabel, dan transparan. Tindakan itu harus berlandaskan prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pemerintah wajib menetapkan batasan jelas terhadap kewenangan diskresioner administrator.
Integritas dan moralitas pemerintahan menjadi modal krusial bagi penegakan hukum, terutama karena pemerintahan Prabowo menekankan penegakan administratif ketimbang pidana. Pemerintah mempercepat dan memperkuat upaya pemulihan kerugian akibat pelaku swasta dengan menggunakan instrumen administratif untuk melindungi kepentingan negara. Namun pergeseran tersebut menuntut keteguhan pada prinsip supremasi hukum. Pemerintah harus menyelaraskan setiap kebijakan dengan ketentuan hukum dan menjamin perlindungan tinggi bagi warga negara. Pemerintah harus memastikan efisiensi administratif tidak mengorbankan hak-hak dasar warga.
Denda Administratif
Penerapan denda administratif oleh Satgas PKH selama 18 bulan terakhir mencerminkan model penegakan hukum yang berlandaskan Undang‑Undang Administrasi Pemerintahan. Pendekatan ini selaras dengan gagasan negara kesejahteraan, di mana negara berkewajiban meningkatkan kesejahteraan publik melalui tindakan administratif aktif. Dalam kerangka tersebut, lembaga negara menjalankan kewenangan yang bersifat mengikat berdasarkan peraturan tertulis serta kewenangan diskresioner yang tetap tunduk pada pembatasan Asas‑Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Menurut analis peradilan pidana Daniel Ohana, penegakan administratif berbeda dari hukum pidana dalam beberapa aspek utama. Otoritas administratif mengawasi kepatuhan secara langsung, dan standar pembuktian tidak selalu mensyaratkan prosedur formal seperti persidangan pidana. Bukti kesalahan seringkali lebih longgar, sementara sanksi—umumnya denda administratif—tidak melibatkan penahanan atau catatan kriminal. Tindakan lain seperti penyitaan barang, pencabutan izin atau larangan mengikuti tender pemerintah memberi pejabat alat yang fleksibel untuk menegakkan kepatuhan.
Model ini memberi fleksibilitas jauh lebih besar daripada sanksi pidana yang cenderung kaku. Seperti Ohana kemukakan, administrator dapat menerapkan respons bertahap—mulai dari surat peringatan, perintah bersyarat hingga perjanjian yang perlu negosiasi. Menurut teori James Paul Goldschmidt, sanksi semacam ini berfungsi sebagai pemaksaan administratif yang mendisiplinkan masyarakat untuk mendukung upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan publik. Pendekatan kesejahteraan yang Alan Brudner kemukakan menegaskan bahwa keberhasilan sanksi administratif dia ukur dari efektivitasnya dalam mencapai tujuan kebijakan, bukan dari penilaian moral semata. Secara praktis, model ini memindahkan beban pencarian fakta dari pengadilan ke pejabat administratif, sehingga memungkinkan penerapan sanksi yang lebih selaras dengan tujuan pemerintah.
Kepentingan Umum
Pemerintahan Prabowo mendasarkan penggunaan denda administratif pada landasan teori yang kuat. Rilis resmi menyatakan bahwa pemerintah telah menyetorkan puluhan triliun rupiah hasil denda ke kas negara untuk kepentingan umum, sehingga mencerminkan peran negara sebagai penyelenggara kesejahteraan. Pemerintah merancang aturan administrasi untuk menyeimbangkan sifat hukuman denda atas pelanggaran masa lalu dengan tujuan mendorong kepatuhan di masa depan dan membangun kepercayaan dengan entitas swasta. Pada akhirnya, publik dan pengamat akan menilai apakah pengumpulan dana besar itu berhasil menciptakan hubungan yang lebih patuh dan stabil antara pemerintah dan sektor swasta.
Teori menunjukkan denda administratif lebih efektif daripada penegakan pidana. Proses pidana kerap memakan waktu lama dan membebani sistem peradilan, sehingga penyelesaian sering tertunda bertahun-tahun. Sebaliknya, denda administratif bersifat restoratif dan langsung menargetkan pemulihan kerusakan lingkungan. Pendekatan ini umumnya lebih murah dan lebih gesit daripada jalur pidana. Penegakan pidana menghadapi hambatan serius, termasuk proses banding yang panjang, kerusakan lingkungan yang terus berlanjut selama litigasi serta kesulitan membuktikan tanggung jawab perusahaan atau bukti ilmiah di pengadilan. Pemerintah harus mengantisipasi tantangan serius tersebut agar manfaat tidak menimbulkan masalah sistemik baru. Dalam praktik, penerapan denda administratif rentan terhadap celah hukum yang memungkinkan pelaku menggunakan sanksi sebagai jalan pintas untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan berat. Risiko lain, otoritas dapat menetapkan denda terlalu rendah sehingga tidak sebanding dengan keuntungan pelanggaran, mendorong kelonggaran kepatuhan; pelaku swasta mungkin terus melanggar dan menganggap denda sesekali sebagai biaya operasional.
Batas Kabur
Masalah lain muncul dari kaburnya batas antara hukum pidana dan hukum administrasi. Menurut Albertjan Tollenaar, profesor studi hukum empiris di Universitas Groningen, sanksi administratif kini seringkali lebih berat daripada hukuman pidana tetapi tidak disertai perlindungan prosedural yang setara. Tollenaar berargumen bahwa doktrin dasar seperti nulla poena sine culpa harus tetap dijaga bahkan dalam penegakan administratif. Penelitiannya di Belanda menemukan tingkat kesalahan yang tinggi—pengadilan mengurangi 38% dari perhitungan administratif karena ketidakakuratan—yang menunjukkan otoritas administratif mungkin kurang mampu menilai kesalahan dengan ketelitian yang dimiliki pengawasan yudisial. Terakhir, efektivitas penegakan administratif kerap terganggu oleh kesenjangan kapasitas antara otoritas pusat dan daerah. Badan nasional umumnya lebih andal—sekitar 88% keputusannya bertahan—sementara lembaga daerah hanya sekitar 52% keputusannya lolos tinjauan yudisial.
Kesenjangan ini, ditambah kemungkinan rendahnya pemahaman birokrasi di kalangan masyarakat, menimbulkan risiko pemberian denda yang tidak adil tanpa mekanisme banding yang memadai. Meskipun Satgas PKH menawarkan mekanisme pemulihan negara yang cepat, peran pengadilan tetap krusial untuk memverifikasi perhitungan dan memastikan upaya efisiensi tidak mengorbankan prinsip keadilan serta perlindungan hak warga. Pemerintahan Prabowo semakin mengandalkan denda administratif sebagai alat utama penegakan hukum di bidang ekonomi dan sumber daya alam. Keberhasilan Satgas PKH dalam menghimpun puluhan triliun rupiah serta merebut kembali kawasan hutan menunjukkan terobosan penting dalam model ini, yang mencerminkan perubahan mendasar dalam filosofi penegakan hukum. Alih-alih menekankan sifat punitif dari hukum pidana, pendekatan baru ini menitikberatkan pada pemulihan aset dan kompensasi kerugian negara sebagai tujuan hukum utama.
Negara Kesejahteraan
Secara konseptual, pergeseran ini sejalan dengan gagasan negara kesejahteraan, yang menilai tata kelola dari kemampuan negara untuk aktif mewujudkan kepentingan publik. Dengan mengandalkan instrumen administratif, pemerintah memilih cara yang lebih cepat, luwes dan hemat biaya untuk menegakkan kepatuhan dibandingkan proses peradilan konvensional yang seringkali lambat dan berat. Dalam kerangka ini, denda administratif bukan sekadar sanksi; ia berfungsi sebagai alat tata kelola yang halus untuk mengarahkan perilaku korporasi dan pengelolaan lingkungan. Satgas PKH pada dasarnya bertindak sebagai agen restrukturisasi yang mengubah pelanggaran menjadi sumber pendapatan negara sekaligus mendorong reformasi pengelolaan sumber daya alam.
Namun, pergeseran ini membawa tantangan serius: ada potensi negara berubah menjadi mesin administratif besar di mana kekuasaan eksekutif berjalan tanpa pengawasan. Dalam situasi seperti ini, regulator memegang banyak peran sekaligus—merancang aturan, mengawasi, menilai, menagih dan menghukum—semua terkonsentrasi pada satu cabang pemerintahan. Sentralisasi wewenang semacam ini, jika tidak disertai mekanisme pengawasan yang kuat, membuka celah untuk penyalahgunaan. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo harus memastikan denda administratif tidak sekadar menormalisasi pelanggaran lewat pembayaran, melainkan tetap berfokus pada pemulihan lingkungan dan melindungi warga dari tindakan negara yang sewenang-wenang.
Pemerintah juga perlu menutup kelemahan perlindungan hak warga yang melekat dalam rezim administratif dibandingkan rezim pidana. Berbeda dengan hukum pidana yang dilindungi asas praduga tak bersalah dan independensi peradilan, pejabat administratif sering diberi kewenangan luas yang berpotensi menghasilkan keputusan represif. Oleh karena itu, penting memperkuat jaminan hukum melalui perhitungan denda yang transparan, mekanisme keberatan yang efektif serta pengawasan yudisial yang ketat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Menegakkan prinsip proporsionalitas dan mencegah konflik kepentingan menjadi kunci untuk mempertahankan legitimasi model penegakan ini.
Pemulihan Aset
Pemerintah harus memastikan bahwa upaya pemulihan aset tidak sekadar menjadi mekanisme pengumpulan pendapatan. Pemulihan lingkungan yang bermakna menuntut pemulihan fungsi publik dan keseimbangan ekosistem yang rusak akibat pelanggaran. Idealnya, dana denda dialokasikan secara jelas untuk rehabilitasi lingkungan, pemberdayaan komunitas lokal terdampak dan penguatan pengawasan kawasan hutan. Dengan menekankan hasil yang berkelanjutan dan nyata, penegakan administratif dapat benar‑benar melayani tujuan utamanya: meningkatkan kesejahteraan publik dan menegakkan supremasi hukum, bukan hanya menjadi sumber penerimaan negara. Agar reformasi hukum ini berhasil dalam jangka panjang, pemerintahan Prabowo perlu mengutamakan integrasi data dan tata kelola digital dalam kerangka penegakan administratif. Pengelolaan denda administratif bernilai puluhan triliun rupiah menuntut basis data yang andal, kapabilitas audit yang memadai serta sistem pengawasan digital yang transparan. Tanpa fondasi digital yang kuat, bahkan upaya yang bermaksud baik pun berisiko menimbulkan inefisiensi sistemik atau menumpuk masalah hukum di masa depan.
Pemerintah juga perlu aktif memperkuat legitimasi sosial atas kebijakan denda administratifnya. Agar pendekatan ini berkelanjutan, publik harus melihat penegakan administratif sebagai wujud keadilan, bukan sekadar mekanisme untuk menambah penerimaan negara. Oleh karena itu, keterbukaan tentang bagaimana dana tersebut dialokasikan dan digunakan menjadi krusial. Masyarakat perlu menyaksikan bukti konkret bahwa denda tersebut memberi manfaat nyata—misalnya melalui rehabilitasi lingkungan atau peningkatan layanan publik—sehingga kebijakan ini selaras dengan prinsip negara kesejahteraan dan asas hukum administrasi negara.
Akhirnya, cara penegakan administratif dijalankan pada masa pemerintahan Prabowo akan menentukan arah supremasi hukum di Indonesia. Jika disertai akuntabilitas yang kuat, denda administratif bisa menjadi alat efektif untuk pemulihan aset, kompensasi kerugian negara dan modernisasi tata kelola sumber daya alam. Namun tanpa pengawasan memadai, mekanisme ini berisiko memicu sengketa hukum baru atau membuka celah penyalahgunaan wewenang. Keberhasilan pemerintahan seharusnya dinilai bukan hanya dari besarnya dana yang terkumpul, melainkan dari kemampuannya menjaga instrumen administratif ini tetap berada dalam batas‑batas supremasi hukum yang demokratis.
