Menjelang kunjungannya ke Australia, Presiden Indonesia menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan kedua negara dan menyiratkan niat untuk menghapus hukuman mati. Dalam wawancara eksklusif, Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa sikap masyarakat Indonesia terhadap hukuman mati akan berubah. Ia membandingkannya dengan perubahan sikap yang pernah terjadi di Eropa. Menurutnya, mereka sangat terbuka pada beragam opsi. “Saya tak bisa memastikan kapan, tetapi kami berencana bergerak ke arah ini.” Presiden Jokowi akan tiba di Australia besok untuk kunjungan selama dua hari. Panitia menjadwalkan dia untuk berpidato di sidang gabungan parlemen federal di Canberra pada Senin. Pidatonya menandai perbaikan dramatis hubungan bilateral sejak eksekusi dua warga Australia tahun lalu. Pada 2015, Jokowi tidak memenuhi permintaan Australia untuk menyelamatkan anggota Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Regu tembak mengeksekusi kedua warga Australia itu pada April tahun itu meskipun ada bukti penyesalan mereka.
Selama masa jabatannya, ia memperluas penggunaan hukuman mati dan menyetujui putaran eksekusi tambahan pada bulan Juli. Menurut presiden, Indonesia punya aturan dan hukum sendiri yang masih mengizinkan eksekusi, dan inilah yang ia taati. “Kami tetap mempertimbangkan masukan negara lain, namun saya harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.” Eksekusi itu memperburuk ketegangan lama antara kedua negara tetangga. Perselisihan soal perdagangan manusia, pemulangan kapal, skandal mata-mata, dan sengketa perdagangan ternak memicu ketegangan. Namun Presiden Jokowi menegaskan urgensi memulihkan kepercayaan bilateral antara kedua negara. Ia menyatakan nyaman menelepon Perdana Menteri Malcolm Turnbull, yang menunjukkan hubungan antar pemimpin kini berada pada puncaknya. Yang paling penting adalah terbangunnya kepercayaan antar pemimpin negara, kemudian hubungan antarwarga.
Kebijakan Merusak
Ia enggan menilai apakah kebijakan Australia menghentikan arus kapal pencari suaka merusak hubungan. Ia mengatakan perselisihan masa lalu timbul karena kurang komunikasi. Pihak berwenang memperkirakan sekitar 14.000 pencari suaka terdampar di Indonesia. Pemerintah sebelumnya mendesak Australia membantu pemukiman kembali mereka dan membiayai perbaikan fasilitas penahanan. Dalam wawancara ini, Presiden Indonesia mengakui adanya persoalan dan mengimbau Australia untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Dia mengatakan bahwa jika kita duduk bersama membahas masalah ini, kita bisa mencari solusi bersama. Dengan begitu, hubungan kita di masa depan akan menjadi jauh lebih baik. Saat berkunjung ke Jakarta pada Oktober, Menteri Luar Negeri Julie Bishop menekankan perlunya kerja sama antar badan intelijen nasional untuk menangani ancaman dari pejuang asing yang kembali dari Suriah dan Irak. Pihak berwenang memperkirakan sekitar 500 warga Indonesia berangkat ke Timur Tengah untuk bergabung dengan ISIS.
Sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar, Indonesia menurut Presiden Jokowi berhasil menangani radikalisasi, sehingga negara seperti Australia sebaiknya mempertimbangkan pendekatan yang lebih lunak. “Saya yakin pendekatan yang lebih lunak, baik dari segi budaya maupun agama, efektif menekan radikalisme dan terorisme di Indonesia; kami telah menerapkannya selama bertahun-tahun dan merasakan hasilnya.” Kunjungan bilateral ini menjadi yang pertama bagi Presiden Jokowi sejak Australia menarik duta besarnya dari Indonesia lebih dari 18 bulan lalu sebagai protes atas eksekusi terhadap warga Australia; sebelumnya ia sempat menghadiri KTT G20 di Brisbane. Selain isu kepercayaan, kunjungan ke Australia akan berfokus pada perdagangan dan pariwisata; presiden berharap warga Australia mau mengunjungi wilayah-wilayah Indonesia di luar Bali. Dia juga akan menegaskan bahwa peternak Indonesia harus menggemukkan sapi impor dari Australia terlebih dahulu sebelum menggunakannya untuk pengembangbiakan.
Dampak Pemilu AS
Kunjungan ini berlangsung beberapa hari sebelum pemilu AS; presiden menolak mengomentari dampak kemenangan Donald Trump terhadap Indonesia atau poros ke Asia. Ia menyatakan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, serta hubungan ASEAN dengan AS, tetap baik tanpa memandang siapa yang menjabat presiden. Ia berharap tidak terjadi diskriminasi terhadap Muslim di AS maupun Australia, meskipun Trump dan Senator Pauline Hanson menyerukan larangan imigrasi bagi Muslim. Pembahasan Laut China Selatan juga akan menjadi bagian kunjungan dua hari presiden ke Australia, menyusul meningkatnya ketegangan dengan China di perairan sekitar Kepulauan Natuna; Indonesia tidak mengklaim wilayah yang disengketakan tersebut.
Presiden Jokowi tidak merinci kemungkinan patroli laut gabungan antara kedua negara, namun membela latihan militer Indonesia di Laut China Selatan tahun ini. Ia mengatakan latihan di Natuna tidak bermasalah karena itu wilayah kedaulatan Indonesia. Presiden menyatakan tindakan Rodrigo Duterte urusan hukum dalam negeri Filipina; terkait HAM, ia menyambut kunjungan Australia ke Papua dan menegaskan tidak ada masalah. Saat kunjungan Turnbull ke Indonesia pada November lalu, keduanya mengunjungi pasar tekstil besar dan dikerumuni pembeli; diduga kunjungan serupa akan terjadi saat presiden Indonesia berkunjung ke Australia.
