Perusahaan-perusahaan asal China mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih pro-bisnis. Mereka memperingatkan pengetatan kuota bijih nikel akan menaikkan biaya operasional bagi perusahaan. Kenaikan pajak dan penerapan formula harga baru juga menambah beban biaya. Akibatnya, iklim investasi di negara produsen nikel terbesar di dunia bisa terganggu.
Pengirim surat mengirimkan dokumen itu kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyalin salinannya ke Kedutaan Besar China. Kamar Dagang China menyatakan perusahaan-perusahaan China menghadapi regulasi yang terlalu ketat. Mereka juga menyoroti penegakan hukum berlebihan serta dugaan korupsi dan praktik pemerasan aparat.
Lima sumber yang mengetahui persoalan tersebut membenarkan isi surat ini. Mereka meminta agar identitasnya tidak media sebutkan karena tidak berwenang memberikan pernyataan publik.
Pengaduan itu menyoroti tarik-menarik antara upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan masuknya modal China. Modal China selama ini mendorong ekspansi cepat pasokan nikel global.
Surat itu menyebut kenaikan pajak dan royalti. Ada rencana aturan penahanan devisa. Pejabat memperketat penegakan hukum kehutanan. Pemerintah memberlakukan pembatasan visa kerja. Otoritas menangguhkan sementara beberapa proyek besar.
Peringatan Tegas
Peringatan paling tegas ditujukan pada nikel, di mana perusahaan-perusahaan China menguasai pengolahan hilir setelah bertahun-tahun berinvestasi pada pabrik peleburan, fasilitas baja tahan karat dan proyek material baterai.
Kuota penambangan bijih nikel dipangkas drastis tahun ini; pengurangan untuk tambang-tambang besar melebihi 70% sehingga total pengurangan mencapai 30 juta metrik ton, menurut pernyataan kamar dagang.
Surat ini juga menyoroti revisi pada formula penetapan harga patokan bijih nikel yang disebut HPM, menyatakan bahwa perubahan tersebut telah mendorong kenaikan biaya bagi perusahaan dan berpotensi merusak proyek yang sudah berjalan serta menghambat investasi di masa depan.
Pemerintah menunda rencana kenaikan royalti mineral dan bea ekspor sementara mereka menyusun kembali formula yang, menurut pejabat, akan lebih adil bagi negara dan para penambang.
Dalam pernyataan pada Rabu sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa banyak investor asing mengeluhkan banyaknya izin dan lamanya proses persetujuan; ia menyerukan deregulasi untuk mendorong investasi tanpa menyebut negara tertentu.
Tsingshan Group, Zhejiang Huayou Cobalt dan Brunp adalah anggota dewan kamar dagang yang mengoperasikan fasilitas nikel di Indonesia.
