Fasilitas TFFF, taruhan besar Brasil untuk pembiayaan iklim, meraih komitmen sponsor $6,7 miliar di COP30. Jumlah itu jauh di bawah target awal $25 miliar untuk peluncuran penuh. Negara-negara Global Utara enggan berjanji, sering mengutip keterbatasan anggaran domestik. Meski begitu, pejabat Brasil menilai fasilitas ini dapat berjalan bertahap, dengan skala kecil dan waktu lebih panjang.
Pemerintah Brasil mendukung TFFF dan Bank Dunia mengelolanya, dengan mengusulkan skema pembiayaan inovatif untuk konservasi hutan tropis. Rencananya menghimpun $125 miliar modal publik-swasta, lalu menginvestasikannya lewat obligasi berkelanjutan jangka panjang negara berkembang.
Rencana ini awalnya mengharuskan penyediaan modal sponsor junior sebesar $25 miliar, terutama dari pemerintah negara-negara maju. Modal ini berfungsi sebagai jaring pengaman untuk menarik tambahan $100 miliar dari investor swasta. Dana tersebut membayar dividen investor terlebih dahulu, lalu menutup biaya sponsor, dan menyalurkan sisanya kepada negara hutan yang memenuhi syarat.
Mekanisme ini membayar negara-negara hutan tropis $4 per hektare per tahun. Satelit memantau kondisi hutan, dan mekanisme ini mengurangi pembayaran jika terjadi degradasi. Mekanisme ini mengalokasikan 20% dana bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, tetapi skema penyaluran lokal belum jelas.
Brasil mengajukan TFFF sebagai salah satu kontribusi unggulan untuk COP30 di Belém akhir November. Pada KTT 6 November, menteri Brasil meluncurkan inisiatif ini dan menyebut komitmen modal sponsor sebagai keberhasilan. Namun nilainya masih kurang dari seperempat kebutuhan peluncuran penuh. Marina Silva, Menteri Lingkungan Hidup Brasil, menyatakan kegembiraannya dan menilai TFFF telah berjalan sangat baik bahkan sebelum resmi berjalan.
Para pejabat setempat mengakui bahwa mereka akan melakukan penggalangan dana dengan lebih hati-hati. Alih-alih mengejar target sponsor $25 miliar, pemerintah menargetkan menghimpun $10 miliar hingga akhir 2026.
Duta Besar Mauricio Carvalho Lyrio menyatakan modal sponsor $10 miliar akan menarik $40 miliar investasi swasta. Dengan demikian, dana beroperasi dengan total $50 miliar.
Lebih dari Setengah
Silva optimistis mereka telah menghimpun lebih dari setengah target dana. Presiden Lula siap menghubungi para pemimpin dunia untuk mengamankan sisa pendanaan.
Pemerintah mengumumkan bahwa pembayaran awal—yang kemungkinan lebih kecil—akan mulai menyalur kepada negara-negara yang memenuhi syarat pada 2028.
Di Belem, TFFF mendapat dukungan politik kuat: 52 negara dan Uni Eropa menandatangani Deklarasi Peluncuran. Termasuk 34 negara hutan tropis calon penerima pendanaan.
Inisiatif ini juga mendapat dukungan tak terduga: PM Portugal Luís Montenegro mengumumkan kontribusi $1 juta, sementara Indonesia berjanji $1 miliar. Beberapa hari kemudian, miliarder Australia Andrew Forrest menjanjikan $10 juta, pendiri Fortescue Metals Group.
Namun, pihak-pihak terkait tidak merealisasikan komitmen pendanaan lain atau menetapkan syarat-syarat khusus.
Norwegia menjanjikan pendanaan $3 miliar dengan syarat, bergantung pada penyempurnaan model keuangan. Pengelola dana akan mencairkan dana jika modal sponsor tambahan mencapai $10 miliar pada akhir 2026. Setelah itu, pengelola dana akan menyalurkannya bertahap selama 10 tahun.
Prancis mengaitkan investasi $577 juta dengan syarat, termasuk evaluasi berkala, penilaian ilmiah independen, dan komitmen transparansi. Jika semua persyaratan terpenuhi, pihak pemberi dana berjanji akan mencairkan dana itu pada 2030.
Jerman baru mengumumkan kontribusi menjelang penutupan COP30, setelah berminggu-minggu menahan angka, termasuk usai pertemuan tertutup Lula–Merz. Jerman akhirnya menjanjikan hibah $1,15 miliar selama 10 tahun dan mencicilnya sekitar $110 juta per tahun. Skema hibah ini membedakan kontribusi Jerman dari negara lain karena Jerman tidak membebankan kewajiban bunga atas dana tersebut. Namun, ada kekhawatiran bahwa model ini justru dapat membatasi ruang komitmen tambahan untuk pendanaan iklim di kemudian hari.
Anggota parlemen federal Jerman dari Die Linke (Partai Kiri), Charlotte Neuhauser, mengatakan pemerintah menghadapi pemangkasan anggaran akibat ekonomi stagnan. Menurutnya, dalam situasi seperti ini pemerintah mengubah pendekatan terhadap bantuan pembangunan. “Untuk proyek-proyek semacam ini, pertanyaan pertama yang muncul adalah apa manfaatnya bagi Jerman,” ujarnya. “Karena itu, mereka menjadi kesulitan membenarkan investasi tersebut.”
Skema Berbeda
Sebagai oposisi dan juru bicara Partai Kiri untuk keadilan global, Neuhauser mendukung pendanaan Global South lewat skema berbeda. Neuhauser menilai TFFF memperkuat struktur kolonial baru, sehingga Neuhauser menolak TFFF. Neuhauser meminta masyarakat adat dan kelompok terdampak menyampaikan kebutuhan mereka, lalu penyalur menyalurkan dana langsung kepada mereka.
Inggris menghadapi dilema yang tak jauh berbeda. Dalam pertemuan bilateral di Belem, Pangeran William dan Perdana Menteri Keir Starmer menyampaikan pujian terhadap TFFF, yang juga menjadi finalis Royal Earthshot Prize. Pemerintah Inggris sendiri sudah lama mendukung inisiatif ini, bahkan turut membantu merancang konsepnya. Namun, para pejabat memilih tidak mengumumkan besaran kontribusi dana dalam pertemuan puncak tersebut dengan alasan adanya tekanan ekonomi di dalam negeri.
“Inggris akan segera mengumumkan anggaran tahunannya, dan di tengah masyarakat muncul banyak pertanyaan apakah pemerintah baru mengelola belanja negara dengan tepat,” kata Michael Jacob, peneliti senior tamu di lembaga think tank Inggris ODI Global. “Menurut saya, mengumumkan rencana pengeluaran dana besar untuk hutan hujan di negara lain bisa dipandang kurang menguntungkan secara politik.”
Jacob, yang memoderatori sebuah panel di paviliun Inggris pada COP30, juga menyampaikan bahwa Inggris perlu meninjau ulang skema pengelolaan dana tersebut. “Faktanya, pemerintah Inggris belum merasa cukup yakin—secara teknis—untuk menanamkan investasi ke dalam dana ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa situasinya menyerupai dilema ayam dan telur: jika negara-negara maju belum sepenuhnya percaya bahwa model keuangan ini benar-benar solid, maka akan lebih baik apabila mereka bersama-sama mengambil langkah investasi agar keyakinan terhadap mekanisme tersebut bisa terbentuk.
Menyimpan Keraguan
John Nordbo, Kepala Advokasi Iklim CARE Denmark, melihat Eropa semakin mengurangi bantuan pembangunan, dan peningkatan belanja militer turut mendorong tren itu. “Ada kewajiban baru NATO terkait Ukraina, dan kita melihat dampaknya terhadap pendanaan iklim,” ujarnya di Zona Biru COP30. Meski Nordbo menyimpan keraguan terhadap TFFF, ia menekankan bahwa negara-negara di Global Utara tetap memiliki tanggung jawab untuk membantu Global Selatan. Menurutnya, “Uni Eropa memang sulit menunjukkan kepemimpinan dalam COP kali ini, tetapi ada persoalan nyata yang membutuhkan pendanaan.”
China, yang sebelumnya memberi sinyal dukungan dan membuka kemungkinan untuk ikut berkontribusi pada TFFF, juga memilih menahan diri dan belum menyampaikan pengumuman resmi.
Dalam pidatonya di KTT Iklim, Wakil Perdana Menteri China Ding Xuexiang tampak menekankan bahwa tanggung jawab utama berada pada negara-negara maju, seraya mendesak mereka agar memimpin upaya penurunan emisi. Sementara itu, pejabat Brasil kemudian membantah kabar bahwa negara tersebut telah menutup peluang untuk berkomitmen pada dana ini, dan menyatakan harapan bahwa China akan segera mengumumkan investasinya dalam waktu dekat.
Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan di COP30 bahwa ia mendorong negara-negara lain meningkatkan kontribusi dan memanfaatkan peluang dari dana tersebut. “Saya menilai ini sebagai mekanisme yang sangat penting,” ujar Hanif. Ia menambahkan, Indonesia memandangnya sebagai jalan untuk memperkuat kemandirian negara-negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim, khususnya melalui perlindungan hutan tropis.
Analis kebijakan asal Jerman, Max Alexander Matthey, telah mengungkapkan kekhawatiran bahwa yang terwujud nantinya bisa saja hanya Mini-TFFF, yakni skema dengan investasi dari para donor yang jauh di bawah $25 miliar.
Menyusutnya Dukungan
Ia menilai bahwa menyusutnya dukungan dari para sponsor akan menekan masuknya modal swasta dan pada akhirnya melemahkan—bahkan semakin merapuhkan—model keuangan yang sejak awal ia anggap tidak stabil karena bertumpu pada obligasi di pasar negara berkembang. “Jika arah pasar berubah, dana dari para donor bisa lenyap seketika, dan ini dapat menghapus miliaran yang sebelumnya sudah kita kucurkan untuk perlindungan hutan,” ujarnya.
Matthey, salah satu penggagas inisiatif Lelang Dampak Iklim, memperkirakan TFFF tetap menanggung biaya sekitar $300 juta per tahun, meski mereka luncurkan lebih kecil. Matthey menilai biaya sebesar itu dapat menggerus sebagian besar hasil yang TFFF peroleh. “Jika pendapatan TFFF menyusut, TFFF pada akhirnya hanya menutup biaya operasionalnya sendiri, bukan membayar secara berarti untuk hutan hujan,” kata Matthey. “Pada titik itu, pendorong deforestasi akan mengalahkan insentif perlindungan hutan,” tambah Matthey.
Ia mendukung skema TFFF yang menerima pendanaan jangka panjang dan memberikan kepastian lebih besar. “Jika lima negara donor masing-masing menyumbang langsung $500 juta, mekanisme ini menyediakan $2,5 miliar per tahun sebagai imbalan perlindungan hutan yang stabil,” ujarnya. “Mekanisme ini menghilangkan leverage, spekulasi, dan risiko, serta memberikan pembayaran yang dapat kita andalkan untuk membentuk insentif yang tepat,” tambahnya.
Namun, Felix Finkbeiner, pendiri organisasi Plant for the Planet di Jerman, menilai bahwa pengembangan mekanisme tersebut secara bertahap tidak serta-merta menjadi masalah. Lembaga nirlaba yang ia bangun membuat situs web untuk memantau janji, investasi, dan imbalan TFFF. “Saya menilai angka $25 miliar agak arbitrer,” katanya. “Mencapai nominal itu tidak otomatis memicu sesuatu yang ajaib,” lanjutnya. “Kita sudah memiliki sesuatu yang sangat menarik saat ini,” katanya. “Kami akan terus mendorong agar target $25 miliar tercapai, tetapi kami bisa mulai menjalankannya sekarang,” ujarnya.
Opsi Lain
Ia menyebut beberapa opsi lain agar mekanisme tersebut tetap bisa berjalan meski modal awalnya lebih kecil. “Pada tahap awal, TFFF tidak harus langsung membayar penuh $4 per hektare, atau tetap membayar $4 tetapi menyesuaikan ambang batas deforestasi agar lebih banyak negara dapat memenuhi syarat,” katanya. “Angka-angka ini bisa diuji dan disesuaikan—misalnya dengan memberikan pembayaran yang wajar kepada sejumlah kecil negara terlebih dahulu, lalu menata ulang aturan pembayaran seiring meningkatnya investasi.”
Ide lain yang ia ajukan adalah menunda pembayaran kepada negara-negara pemilik hutan sementara dana tersebut terus dihimpun. “Ada opsi untuk tidak langsung membayar negara-negara ini, melainkan menahan keuntungan selama satu atau dua tahun tambahan,” katanya. “Tujuannya agar dana ini bisa ditambahkan ke kumpulan dana donor sebagai bantalan yang lebih besar, sehingga lebih menarik bagi investor swasta untuk ikut masuk.”
Sebuah studi yang dirilis selama COP30 menunjukkan bahwa TFFF bukan satu-satunya dana untuk hutan tropis yang mengalami kesulitan dalam menghimpun pendanaan.
Climate Policy Initiative bersama Universitas Katolik Kepausan Rio de Janeiro memetakan 30 mekanisme pendanaan aktif untuk perlindungan hutan di berbagai belahan dunia—mulai dari program REDD di bawah PBB hingga Dana Amazon. Para peneliti menemukan bahwa total dana yang berhasil dihimpun mencapai $25,9 miliar, namun hampir sepertiganya (31%) masih belum dibelanjakan atau dicairkan.
“Saat ini ada berbagai mekanisme yang berjalan dengan cara yang berbeda-beda di banyak negara,” ujar salah satu penulis studi tersebut, Juliano Assuncao, di COP30. “Namun, terlepas dari keragaman ini, skala pendanaannya secara keseluruhan masih sangat kecil—terutama jika kita mempertimbangkan betapa krusialnya peran hutan dalam menghadapi perubahan iklim.”
Lebih Menonjol
Assuncao menambahkan bahwa, dalam konteks tersebut, TFFF terlihat lebih menonjol dibanding sejumlah inisiatif restorasi maupun skema kredit karbon lainnya. “Pembayaran TFFF dikaitkan dengan jumlah hektare hutan yang masih berdiri. Secara konsep, pendekatan ini memberi kerangka pandang yang lebih luas untuk perlindungan hutan,” ujarnya. Namun ia menekankan bahwa TFFF hanyalah salah satu instrumen; masih dibutuhkan berbagai mekanisme lain agar hutan benar-benar bisa tetap terjaga.
Menurut publikasi tersebut, dunia memiliki sekitar 1,3 miliar hektare hutan tropis yang menyimpan hampir sepertiga dari emisi global historis. Para peneliti menilai bahwa untuk menahan laju perubahan iklim, upaya yang dibutuhkan bukan hanya melindungi, tetapi juga memulihkan hutan. Studi itu juga menyebutkan bahwa pemulihan lebih dari 180 juta hektare hutan yang hilang sejak 2001 berpotensi menyerap lebih dari 49 gigaton CO₂ ekuivalen—angka yang bahkan melampaui emisi global terkait energi pada 2024, sebagaimana dicatat oleh Badan Energi Internasional (IEA).
