Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengunjungi Indonesia untuk pertama kali minggu ini sebagai perjalanan internasional perdananya sejak menjabat. Pertemuan dengan Presiden Joko Widodo menjadi kesempatan meninjau perkembangan hubungan substantif Indonesia dan Filipina sejak terpilihnya Duterte.
Kontroversi sudah mengiringi kunjungan luar negeri pertamanya sebelum Duterte tiba. Pernyataannya di Laos tentang Amerika Serikat, termasuk penghinaan kepada Presiden Obama, memicu kontroversi. Komentarnya di KTT Asia Timur juga menuai kritik. Ledakan di Davao City memaksa pembatalan kunjungan ke Brunei.
Secara substansial, pertemuan dengan Jokowi memang penuh isu yang pengamat perkirakan. Keamanan maritim menjadi prioritas utama, sesuai prediksi pengamat. Fokus itu muncul karena kesepakatan patroli trilateral Indonesia, Filipina, dan Malaysia menanggapi meningkatnya ancaman di Laut Sulu.
Pembahasan juga mencakup Laut China Selatan, wajar karena Filipina termasuk empat negara ASEAN yang mengklaimnya dan Indonesia berkepentingan. Selain itu, kedua negara membahas potensi kerja sama maritim bilateral, seperti pengembangan sumber daya manusia, perikanan dan sumber daya perairan serta pembuatan kapal.
Terorisme dan Ekstremisme
Duterte dan Jokowi juga membahas terorisme serta ekstremisme kekerasan; isu ini relevan karena serangan di Davao City, upaya Duterte menumpas dua pemberontakan di selatan dan kekhawatiran Jokowi terhadap ancaman ISIS.
Kedua pemimpin juga membahas isu narkoba dan menegaskan komitmen mereka pada ASEAN bebas narkoba, meski belum ada rincian apakah Filipina akan menjadikannya prioritas saat menjadi ketua ASEAN 2017. Mereka juga menyinggung nasib terpidana narkoba Filipina Mary Jane Veloso yang menghadapi hukuman mati dan menjadi sorotan publik.
Namun, kasus Veloso justru mendominasi pemberitaan lebih dari yang orang perkirakan sebelum kunjungan, karena laporan awal dari Indonesia dan Filipina berbeda soal apakah Duterte memberi lampu hijau untuk nasib Veloso. Setelah muncul kabar bahwa Jokowi menyetujui eksekusi, juru bicara presiden Ernesto Abella mengklarifikasi pernyataan Duterte, mengatakan Duterte hanya menyatakan tidak akan ikut campur dalam proses hukum.
Ekonomi juga dibahas meski bukan sorotan utama. Duterte menyatakan setelah pertemuan bahwa kedua negara membahas peningkatan konektivitas udara dan laut, serta penguatan perdagangan dan pertukaran antarmasyarakat. Ia juga menyebut Inisiatif Kawasan Pertumbuhan BIMP‑EAGA, inisiatif subregional yang didirikan di Davao City pada 1994. Dengan Filipina memimpin BIMP‑EAGA sejak September 2016 dan menjadi ketua ASEAN pada Januari 2017, pemerintahan Duterte mendapat peluang terlibat dalam isu ekonomi di tingkat subregional dan regional.
