Joko Widodo menolak tawaran pertemuan Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, yang ingin membahas Papua Barat.
Di Noumea, Kaledonia Baru, Jumat lalu Sogavare mengumumkannya saat bertatap muka dengan pejabat Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis.
Perdana Menteri mengadakan tur 13 hari ke ibu kota negara anggota Melanesian Spearhead Group sebagai Ketua MSG.
Sogavare mengatakan kepada rekan-rekannya di FLNKS bahwa kunjungannya ke ibu kota MSG seharusnya berakhir di Jakarta.
Maksudnya adalah membahas opsi pertemuan antara Indonesia dan anggota Gerakan Pembebasan Bersatu Papua Barat, yang mengadvokasi kemerdekaan Papua Barat.
Sogavare menyebutkan bahwa Presiden Indonesia mengindikasikan ketidakminatan membahas masalah Papua Barat.
Langkah Presiden membuat banyak pihak bertanya mengapa Indonesia ingin masuk MSG jika tidak bersedia menangani kepedulian MSG.
“Namun demikian, pemerintah Kepulauan Solomon dan MSG di bawah kepemimpinan saya akan terus mengupayakan penyelesaian masalah Papua Barat.”
Pertemuan Noumea
Di pertemuan di Noumea, juru bicara FLNKS Victor Tutugoro menyampaikan hal penting kepada Sogavare. Ia menegaskan bahwa MSG harus menindaklanjuti isu Papua Barat secara serius dan konsisten.
Tutugoro mengatakan kepada Sogavare bahwa mereka meminta pemerintahnya memfasilitasi dialog antara pemerintah Indonesia dan ULMWP supaya kedua pihak bisa bertemu langsung dan membahas isu Papua Barat.
Dia menegaskan bahwa pemerintah harus memberi ULMWP ruang untuk berbicara langsung tentang permasalahannya.
Dia berterima kasih kepada Tutugoro atas perhatian terhadap isu ini, dan memberi jaminan bahwa ia bermaksud mempertemukan pihak Indonesia dan ULMWP untuk berdiskusi.
Kata Sogavare, perhatian terhadap isu Papua Barat adalah hal yang krusial bagi pemerintah dan masyarakat Kepulauan Solomon.
Dia mengucapkan terima kasih kepada FLNKS atas dukungannya sehingga ULMWP diterima dengan status pengamat pada KTT Pemimpin MSG di Honiara tahun lalu.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah Kepulauan Solomon menegaskan kepeduliannya terhadap isu ini dengan menunjuk utusan khusus Papua Barat tahun lalu.
Namun, ia menyebutkan bahwa utusan khusus itu telah berpaling dan bergabung dengan kelompok independen di parlemen, sehingga pemerintah kini sedang mencari pengganti untuk melanjutkan upaya memajukan isu Papua Barat dan perjuangan penentuan nasib sendiri.
