Sementara Jokowi, para menteri, dan anggota partainya saling menyalahkan, risiko ekonomi justru meningkat. Nilai tukar rupiah sekitar 14.000 per dolar AS, terendah sejak krisis 1997 yang menggulingkan Soeharto dan Orde Baru.
Faktor global seperti pelemahan yuan dan penguatan dolar AS turut melemahkan rupiah. Namun kebijakan pemerintahan Joko Widodo menjadi penyebab utama kemerosotan ekonomi.
Pertengkaran sepele antara Menko Maritim Rizal Ramli dan Wapres Jusuf Kalla menjadi contoh terbaru tindakan merusak yang memicu ketidakpastian besar di pasar.
Meskipun berbagai indikator menunjukkan negara kian mendekati krisis, pemerintah tampak kurang menunjukkan rasa urgensi. Jokowi dan kabinetnya harus segera bertindak dan lebih inovatif merumuskan kebijakan yang berdampak, atau setidaknya menegaskan bahwa mereka memahami betapa seriusnya kondisi ekonomi saat ini dalam menjalankan tugas.
Sayangnya, tidak ada solusi instan untuk masalah ekonomi. Negara mengimpor sekitar 70% bahan baku produksi, sehingga rupiah dan industri rentan terhadap fluktuasi tajam saat dolar menguat. Kita harus mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan impor barang modal secara bertahap, sebuah pekerjaan berat yang memerlukan waktu.
Masalah ini hanya salah satu dari banyak persoalan struktural yang ditinggalkan pendahulu Jokowi, termasuk ketidakpastian hukum dan korupsi yang meluas.
Kita tidak bisa meminta Jokowi menyelesaikan masalah-masalah mendasar ini dalam semalam, apalagi dengan kabinet yang lemah saat ini. Yang harus ditunjukkan sekarang adalah para menteri memiliki rasa urgensi lebih besar dan mampu meyakinkan investor asing bahwa masih ada harapan.
Untuk mewujudkannya, seluruh kabinet harus bekerja sebagai satu tim dan mendukung Jokowi serta JK. Masyarakat juga perlu bersatu sambil terus melawan korupsi dan politisi yang berusaha menjatuhkan pemerintahan dan negara.
