Bonus demografi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat perkembangan sektor pertanian dan industri.
Pemerintah dan generasi muda harus siap menghadapi bonus demografi dengan dominasi usia produktif.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira, menyebut bonus demografi sebagai modal penting pengembangan ekonomi kreatif nasional.
Anggawira menegaskan dalam keterangan tertulis, Jumat, bahwa bertambahnya penduduk usia produktif akan meningkatkan jumlah pengguna internet, yang pada gilirannya memperkuat kemampuan dan gagasan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan bernilai tambah.
Menurutnya, daya tarik ekonomi kreatif semakin meningkat berkat dukungan bonus demografi serta tingginya jumlah pengguna internet.
Ia menambahkan bahwa sektor ekonomi kreatif harus menjadi andalan pembangunan berkelanjutan di masa depan.
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan bonus demografi pada periode 2020–2045.
Nasir, dalam kunjungan kerjanya ke Cirebon, Jawa Barat, baru-baru ini menjelaskan bahwa bonus demografi berkaitan dengan dominasi penduduk usia produktif 15–45 tahun, yang mencapai 67% dan lebih besar daripada jumlah penduduk lanjut usia.
Ia menegaskan Kemenristekdikti membangun melalui peningkatan daya saing untuk memanfaatkan bonus demografi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bonus demografi berdampak positif bila kebijakan ekonomi tepat diterapkan.
JK menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk tidak selalu menjadi beban jika pemerintah mampu menjalankan kebijakan pembangunan.
Wapres mencontohkan Singapura dan China, dengan menekankan bahwa jumlah penduduk besar dapat menjadikan produktif sekaligus konsumen.
India menetapkan kebijakannya dengan berlandaskan gagasan bahwa populasi besar dapat menjadi aset penting bagi pembangunan nasional.
JK menjelaskan bahwa Singapura dahulu memberi insentif bagi ibu yang memilih tidak memiliki anak, namun kini memberikan tunjangan bagi ibu yang memiliki anak.
Ia berharap populasi besar dapat berperan sebagai kekuatan utama yang mendorong pembangunan nasional.
Ia menekankan pentingnya menjadikan 255 juta penduduk sebagai tenaga kerja produktif sekaligus konsumen, dengan pengelolaan yang tepat agar menjadi aset, bukan beban.
Angka Kelahiran
Puan Maharani menyebut pertumbuhan penduduk masih tinggi dengan 4,5 juta kelahiran per tahun.
Ia menjelaskan rata-rata 10 tahun terakhir, tanpa pengendalian populasi bisa 450 juta pada 2035.
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu berusaha menyediakan kebutuhan dasar seperti perumahan, pangan, layanan kesehatan dan lainnya, sambil mengingatkan implikasi dari meningkatnya jumlah penduduk.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa dana abadi LPDP diharapkan mampu mendukung lahirnya generasi emas pada 2045.
“Dengan dukungan dana abadi pendidikan, kita berharap dapat menciptakan generasi emas pada tahun 2045,” ujar Mendikbud beberapa waktu lalu.
Ia berharap dana berkelanjutan membuat Indonesia 2045 lebih unggul dalam sumber daya manusia daripada alam.
Ia memperkirakan bahwa pada 2045, 75% pemuda usia 19–23 tahun akan menempuh pendidikan tinggi.
Ia menegaskan perlunya memanfaatkan bonus demografi dengan memastikan penduduk usia produktif memiliki pengetahuan luas dan kemampuan berinovasi, sehingga pengembangan pendidikan menjadi kunci untuk mewujudkan generasi emas pada 2045.
Ia mengimbau semua pihak aktif mengawasi penggunaan dana agar bermanfaat sesuai tujuan.
Marwan Jafar menegaskan transmigrasi perlu mendapatkan pembenahan sebagai program utama menghadapi pertambahan penduduk.
Marwan menegaskan pada Agustus lalu bahwa bonus demografi bisa menjadi bencana jika tidak mendapatkan pengelolaan dan perencanaan matang.
Ia menegaskan akan menghidupkan kembali program transmigrasi yang selama ini terbengkalai.
Menurutnya, transmigrasi memiliki peran penting karena tingginya laju pertumbuhan penduduk.
Ia menegaskan bahwa program transmigrasi telah memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi di daerah berpenduduk jarang, sekaligus menghadirkan modernitas di Papua.
Menteri menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas guna mendukung pelaksanaan transmigrasi.
