Presiden Joko Widodo menegaskan korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia menyatakan korupsi membuat rakyat miskin, menciptakan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan, dan menghambat kemajuan bangsa. Korupsi juga menjauhkan negara dari kesejahteraan bersama yang seharusnya menjadi tujuan utama pembangunan.
Presiden menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama seluruh rakyat dan negara di dunia. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut B. Pandjaitan, membacakan sambutan tertulis Presiden pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Gedung Sabuga, Bandung, Kamis pagi.
Presiden menjelaskan bahwa korupsi terus berkembang di seluruh dunia. Korupsi berevolusi hingga orang melakukan secara sistematis dan berjaringan. Karena itu, Presiden menegaskan bahwa kita harus berani melakukan pencegahan nyata dan menegakkan hukum dengan tegas untuk melawannya.
Presiden menegaskan bahwa pencegahan memiliki arti yang sama pentingnya dengan penegakan hukum. Ia menyatakan perlunya membangun sistem pemerintahan dan manajemen yang bersih serta bebas dari korupsi, karena sistem yang baik akan efektif mencegah praktik korupsi. Presiden juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat reformasi birokrasi, termasuk perbaikan pelayanan publik dan proses perizinan.
Mekanisme Birokrasi
Jokowi menegaskan bahwa mekanisme birokrasi perlu diarahkan menuju penerapan sistem e-government, seperti pengelolaan arus kas, pajak daring, e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, pemanfaatan sistem whistleblower, dan berbagai inovasi lainnya.
Presiden menegaskan bahwa banyak pekerjaan birokrasi dapat selesai lebih efisien dengan sistem e-government. Ia menekankan pentingnya membangun e-government untuk meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi.
Presiden menegaskan bahwa mencegah dan memberantas korupsi membutuhkan langkah komprehensif. Ia menekankan bahwa masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi. Lembaga penegak hukum perlu bekerja sama, dan eksekutif, legislatif serta yudikatif harus bersinergi.
“Para pemimpin di tingkat pusat maupun daerah perlu menunjukkan teladan yang baik. Mereka harus berada di barisan terdepan dalam mewujudkan kepemimpinan yang bersih dan bebas dari korupsi.”
Acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, tetapi juga oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Ketua KPK Taufikurahman Ruki, Jaksa Agung Prasetyo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Ketua DPD Irman Gusman, Kapolri Badrodin Haiti, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan serta Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
