ETAN mendesak Presiden Obama supaya menuntut Presiden Joko Widodo segera menghentikan pelanggaran HAM.
Hampir 1.400 orang menandatangani petisi yang mendesak Presiden AS mengaitkan dukungan bagi pasukan Indonesia dengan perbaikan HAM.
Koordinator nasional ETAN, John M. Miller, menyatakan Presiden Jokowi berkomitmen meningkatkan HAM di Papua Barat. Dengan mensyaratkan bantuan bagi militer dan polisi Indonesia, Presiden Obama dapat memperkuat kebijakan tersebut sekaligus menekan pihak yang enggan melaksanakannya.
Aparat keamanan bersama beberapa pejabat Jokowi melemahkan komitmen Jokowi terhadap hak asasi manusia.
Obama dan Jokowi akan bertemu di Amerika Serikat pada Senin, 26 Oktober.
Latar Belakang
Dengan dukungan AS, Indonesia mulai mengelola Papua Barat sejak Mei 1963 dan secara resmi memasukkannya pada 1969. Selama lima dekade, masyarakat Papua Barat mengalami berbagai perubahan sosial, budaya dan kepemilikan tanah.
Amerika Serikat memberikan senjata dan pelatihan kepada aparat kepolisian serta militer Indonesia yang beroperasi di Papua Barat.
Freeport McMoRan dan perusahaan AS lainnya menjalankan kegiatan pertambangan yang berdampak pada lingkungan. Sejak Papua Barat bergabung dengan Indonesia, terjadi perubahan demografi dengan masuknya banyak migran. Arus migrasi membuat komposisi penduduk Papua Barat berubah sehingga masyarakat asli tidak lagi menjadi mayoritas.
Langkah pemerintah Indonesia untuk menutupi isu Papua Barat dilakukan dengan membatasi kunjungan wartawan asing serta Pelapor Khusus PBB tentang HAM.
Walau Presiden Jokowi mengumumkan sejumlah langkah positif, sebagian pihak dalam pemerintahannya, termasuk aparat keamanan, menolak perubahan sehingga pelanggaran HAM tetap berlangsung.
Masyarakat Papua Barat tetap menunjukkan penolakan terhadap pemerintahan Indonesia. Kelompok pendukung penentuan nasib sendiri baru-baru ini bergabung dalam Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP), membentuk koalisi luas guna memperjuangkan kepentingannya di tingkat lokal maupun internasional.
Langkah AS membatasi dukungan keamanan, pelatihan dan senjata membantu meyakinkan Indonesia untuk menghargai hak-hak rakyat Timor Timur.
ETAN menyarankan agar bantuan keamanan diberikan dengan syarat adanya persidangan yang kredibel bagi pelaku pelanggaran HAM masa lalu maupun saat ini; pembebasan tanpa syarat bagi tahanan politik; akses penuh ke wilayah Papua dan Papua Barat; serta perundingan internasional antara pemerintah Indonesia dan ULMWP.
