Terpilihnya Indonesia kembali sebagai anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) mencerminkan pengakuan dunia terhadap peran strategis negara ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Sebagai negara yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia telah menegaskan tekadnya untuk menjadi salah satu pusat poros maritim dunia.
Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut sekitar 5,8 juta km² yang mencakup sekitar 70% dari total wilayahnya, sedangkan daratannya hanya sekitar 1,9 juta km².
Garis pantai Indonesia membentang sepanjang 92.000 km, menjadikannya yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.
“Indonesia berminat menjadi anggota IMO karena posisinya yang sangat strategis secara geografis. Dengan duduk di Dewan IMO, Indonesia dapat berperan dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran internasional,” ujar JA Barata, juru bicara Kementerian Perhubungan, dalam pernyataannya.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memimpin delegasi dalam Sidang Majelis IMO ke-29 yang berlangsung di London dari tanggal 23 November hingga 2 Desember 2015.
Dalam pidatonya di Sidang Majelis IMO, Menteri Jonan menegaskan kembali komitmen untuk mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia pada tahun 2019, sebagai wujud keseriusan dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim.
Dalam Sidang Majelis IMO, sang menteri menjelaskan kontribusi serta peran sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, menurut pernyataan Gita Loka Murti dari Kedutaan Besar di London pada tanggal 28 November 2015.
Indonesia telah menjadi anggota IMO sejak tahun 1961. Negara ini pernah duduk sebagai anggota Dewan IMO pada periode tahun 1973–1979, kemudian kembali menjabat pada tahun 1983. Sejak saat itu, Indonesia terus mempertahankan posisinya sebagai anggota Dewan.
Pada Sidang Majelis ke-29 IMO yang berlangsung di London pada tanggal 27 November 2015, Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 20 negara dalam kategori C, dari total 40 anggota Dewan, untuk masa jabatan dua tahunan 2016–2017.
Kategori C mencakup 20 negara yang dipilih karena memiliki kepentingan khusus dalam bidang transportasi atau navigasi laut, dan keikutsertaannya di Dewan bertujuan untuk menjamin keterwakilan seluruh wilayah geografis utama di dunia.
Daftar 20 negara tersebut mencakup Australia, Bahama, Belgia dan Chili serta Siprus, Denmark, Mesir dan Indonesia. Negara lainnya adalah Kenya, Liberia, Malaysia, Malta, Meksiko, Maroko, Peru dan Filipina. Sisanya meliputi Singapura, Afrika Selatan, Thailand dan Turki.
Kategori A mencakup 10 negara yang memiliki kepentingan terbesar dalam penyediaan layanan pengiriman internasional.
Negara-negara dalam kelompok ini mencakup China, Yunani, Italia dan Jepang serta Norwegia, Panama, Republik Korea dan Federasi Rusia. Inggris dan Amerika Serikat melengkapi daftar 10 negara tersebut.
Kategori B terdiri dari 10 negara yang memiliki kepentingan utama dalam perdagangan laut internasional. Negara-negara tersebut meliputi Argentina, Bangladesh, Brasil dan Kanada serta Prancis, Jerman, India dan Belanda. Spanyol dan Swedia melengkapi daftar 10 negara tersebut.
Sebagai salah satu badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, IMO berperan sebagai otoritas global yang menetapkan standar keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan dalam pelayaran internasional.
Organisasi yang beranggotakan 171 negara ini memiliki peran utama dalam membentuk kerangka regulasi bagi industri pelayaran yang adil, efektif serta dapat diadopsi dan diterapkan secara universal.
Dewan IMO berfungsi sebagai badan eksekutif organisasi dan, di bawah pengawasan Majelis, bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas IMO.
Majelis biasanya mengadakan pertemuan rutin setiap dua tahun sekali. Tugasnya mencakup menyetujui program kerja, memberikan persetujuan anggaran, serta menetapkan pengaturan keuangan organisasi.
Dalam kesempatan menghadiri pertemuan itu, Menteri Jonan menyerahkan dokumen ratifikasi Konvensi Pengelolaan Air Ballast (BMW), yang sebelumnya telah ditandatangani di London pada tanggal 24 November 2015.
Dalam siaran persnya, Jonan menyatakan bahwa ratifikasi ini mencerminkan tekad kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan laut.
Menteri menyampaikan bahwa melalui ratifikasi konvensi ini, Indonesia berperan krusial sebagai negara penentu, karena memungkinkan konvensi tersebut diberlakukan secara penuh, efektif enam bulan setelah dokumen Aksesi diserahkan.
Ia menjelaskan bahwa ratifikasi tersebut merupakan wujud kolaborasi Indonesia dengan IMO, yang berlangsung dalam lingkup Proyek IMO-NORAD—inisiatif kerja sama dengan Badan Pembangunan Norwegia—serta mendapat dukungan dari program Globallast.
Pada bulan Oktober 2015, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkolaborasi dengan IMO dan NORAD dalam menyelenggarakan seminar nasional yang membahas kesiapan para pemangku kepentingan terhadap penerapan Konvensi Pengelolaan Air Ballast.
Konvensi tersebut dirancang dan disahkan oleh IMO sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan laut dari ancaman perpindahan organisme akuatik berbahaya yang terbawa dalam air ballast kapal.
IMO memperkirakan bahwa setiap tahunnya kapal-kapal di seluruh dunia mengangkut antara tiga hingga lima miliar ton air ballast.
Ketentuan dalam konvensi ini akan diterapkan pada seluruh kapal dan instalasi lepas pantai yang mengangkut air ballast serta beroperasi dalam pelayaran lintas negara.
Konvensi BMW mewajibkan setiap kapal untuk menerapkan prosedur pengelolaan air ballast guna mencegah penyebaran organisme akuatik yang berbahaya dan invasif melalui air pemberat yang dibawanya.
Penerapan konvensi ini akan dimulai 12 bulan setelah diratifikasi oleh sedikitnya 30 negara anggota IMO yang secara kolektif mencakup 35% dari total tonase kapal dunia.
Istilah Konvensi BMW secara luas digunakan sebagai singkatan dari Konvensi Internasional tentang Pengendalian dan Pengelolaan Air Ballast serta Sedimen Kapal, yang diadopsi oleh IMO pada bulan Februari 2004.
Konvensi ini mensyaratkan dilakukannya evaluasi guna memastikan ketersediaan teknologi yang sesuai untuk memenuhi standar yang ditetapkan.
