Para pelaku sengaja memicu ribuan kebakaran hutan untuk membuka lahan bagi kepentingan industri, dan tindakan itu sangat mematikan.
Kita tengah menghadapi salah satu bencana lingkungan terbesar akibat ulah manusia sejak insiden tumpahan minyak BP di Teluk Meksiko. Kebakaran hutan masif dan tak terkendali melanda berbagai kawasan. Praktik pembakaran lahan sengaja memicu sebagian besar kebakaran untuk membuka perkebunan kelapa sawit dan lahan produksi kertas.
Para pelaku memicu ribuan kebakaran untuk membuka lahan karena biayanya sekitar 75% lebih murah daripada metode lain. Dengan cara membakar hutan, perusahaan dapat memperoleh akses ke lahan dan memulai pembangunan perkebunan industri untuk pulp dan kelapa sawit.
Kebakaran melanda hutan gambut di Kalimantan dan Sumatra, ekosistem lahan basah yang unik sekaligus habitat bagi spesies yang terancam punah. Selama tiga bulan terakhir, asap beracun dari kebakaran ini telah berdampak pada jutaan orang dan menyebabkan korban jiwa. WALHI turun tangan karena krisis ini sangat serius. Organisasi itu menyediakan masker dan layanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Mereka mengevakuasi kelompok rentan ke lokasi yang lebih aman.
Kabut asap pekat kini menyelimuti wilayah ini. Data BMKG mencatat Kota Palangkaraya sebagai salah satu kota dengan tingkat pencemaran udara tertinggi di dunia. Keserakahan perusahaan telah benar-benar menekan kehidupan masyarakat.
WALHI bersama lima kantor regionalnya menyelidiki perusahaan-perusahaan yang terlibat kebakaran hutan. Penyelidikan itu menyoroti perusahaan yang menyebabkan kabut asap. Mereka memetakan konsesi lahan milik perusahaan tersebut serta menelusuri nama-nama yang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebutkan. Banyak dari konsesi tersebut berada di kawasan lahan gambut yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Pemerintah menangkap beberapa eksekutif perusahaan karena terlibat pembakaran hutan ilegal. Beberapa eksekutif itu memasok produk pulp kepada raksasa industri kayu Asian Pulp and Paper (APP).
Membangun Kanal
Para pelaku biasanya memulai pembakaran dengan membangun kanal untuk mengalihkan aliran air dari lahan gambut, sehingga mengeringkannya dan memudahkan api menyebar. Proses ini menghilangkan kehidupan alami di hutan tropis yang lembap, menjadikannya kering dan rentan terbakar. Setelah itu, perusahaan dan kontraktor akan kembali menanami lahan tersebut dengan perkebunan kelapa sawit dan kayu dalam jumlah besar.
Banyak perusahaan telah menerapkan kebijakan tanpa pembakaran atau langkah-langkah keberlanjutan sukarela lainnya dalam rantai pasoknya. APP mengklaim telah menjalankan kebijakan tanpa pembakaran sejak tahun 1996 dan berkomitmen menghentikan kerja sama dengan pemasok yang terlibat dalam pembakaran lahan. Namun, kebakaran yang terjadi saat ini membuktikan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan perusahaan—beserta pemodalnya—untuk mengatur diri sendiri. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang mengikat agar pihak berwenang dapat menghentikan praktik merusak ini di mana pun terjadi.
Masyarakat umum dan kelompok sipil melakukan perlawanan dengan turun ke jalan, melakukan penelitian ilmiah, serta mengajukan tindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang paling bertanggung jawab atas kebakaran, termasuk pemerintah daerah dan nasional yang lalai menangani masalah ini secara memadai.
Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih terstruktur dan sistematis untuk mengatasi persoalan ini, termasuk meninjau seluruh konsesi lahan perusahaan, menindak para eksekutif yang terlibat, serta menjatuhkan sanksi denda yang signifikan. Selain itu, moratorium nasional terhadap pembukaan lahan gambut harus diberlakukan guna mencegah bencana lanjutan yang berdampak besar bagi manusia dan keanekaragaman hayati.
Masalah ini bukan sekadar persoalan lokal atau nasional. Kebakaran hutan menjadi salah satu kontributor utama pemanasan global, dan menjelang KTT Iklim Paris pada bulan Desember 2015, isu ini akan menjadi perhatian utama. Bloomberg melaporkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2015, emisi karbon dari kebakaran saja mencapai 61 megaton, hampir setara dengan 97% dari total emisi harian negara ini.
Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi yang mendorong kebakaran ini bersifat global, melibatkan perusahaan multinasional dan investor yang lebih mengutamakan keuntungan daripada kepentingan manusia. Minyak sawit dan produk pulp yang dihasilkan dari kebakaran mematikan ini akhirnya berakhir di makanan ringan dan kertas cetak yang dikonsumsi masyarakat Barat.
Pada tahun 2014, laporan Friends of the Earth Eropa menekankan keterlibatan bank dan lembaga keuangan internasional dalam mendanai praktik eksploitasi serta penggundulan hutan di sektor industri minyak sawit.
Bagaimana cara memastikan perusahaan benar-benar bertanggung jawab?
Secara historis, hukum internasional lebih menitikberatkan pada peran dan tanggung jawab negara dibandingkan korporasi. Namun, dalam era globalisasi saat ini, perusahaan beroperasi lintas berbagai yurisdiksi nasional dan kerap memanfaatkan kondisi tersebut untuk menghindari akuntabilitas.
Pada bulan Juli 2015, sebuah pertemuan bersejarah PBB di Jenewa dimulai untuk menutup kesenjangan dalam hukum internasional dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan korporasi.
Sulit membayangkan besarnya dampak bencana lingkungan dan sosial yang sedang terjadi. Kebakaran hutan dan kabut asap diperkirakan menimbulkan kerugian hingga $35 miliar, setara dengan sekitar 4% dari produk domestik bruto. Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga terdampak, mengalami penurunan jarak pandang serta penutupan sekolah akibat risiko kesehatan yang serius.
WALHI (Sahabat Bumi Indonesia) turut membantu mengevakuasi kelompok rentan, seperti bayi, balita, ibu menyusui, ibu hamil dan lansia, ke lokasi yang lebih aman.
