Pemerintah berencana mengerahkan kapal militer dan armada feri negara pada Kamis untuk mengevakuasi warga terdampak kabut asap. Pemerintah mengumumkan rencana itu setelah masyarakat dari berbagai daerah mendesak tindakan lebih tegas melalui Twitter.
Pengguna Twitter semakin ramai membicarakan tagar #EvakuasiKami. Tagar itu mengikuti jejak #MelawanAsap dan #RevolusiLangitBiru yang sempat menjadi tren awal bulan ini. Ketiga tagar tersebut mencuat seiring dengan merebaknya kabut asap beracun yang menyelimuti berbagai kota.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah berpeluang menggunakan kapal TNI atau Pelni. Penggunaan kapal itu dapat terjadi dalam empat hingga lima minggu mendatang, termasuk bulan depan.
Luhut menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah menerbitkan instruksi khusus untuk memperkuat respons pemerintah. Ia menjelaskan langkah ini mencakup keterlibatan Kementerian Pendidikan merancang program edukatif. Ia menambahkan Kementerian Pertanian menyiapkan cadangan bahan pangan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan.
Ia menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menginstruksikan mobilisasi semua sumber daya tersedia untuk mengurangi dampak kemanusiaan. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah terbuka untuk menerima bantuan dari negara manapun.
Menurut laporan surat kabar Tribun, warga Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, yang terdampak paling parah oleh kondisi saat ini, telah melakukan pengungsian ke wilayah Kalimantan Timur.
Kualitas Udara
Penurunan kualitas udara yang semakin parah telah mendorong pemerintah daerah Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, untuk kembali mengaktifkan fasilitas penampungan sementara sebagai langkah darurat guna memberikan perlindungan dari kabut asap. Pemerintah menetapkan tiga puskesmas sebagai lokasi penampungan sementara sebagai bagian dari upaya ini.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyatakan kepada Tempo bahwa tingkat polusi udara saat ini berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
Pejabat daerah secara khusus mengimbau para orangtua agar membawa bayi dan balita ke tiga posko yang beroperasi selama 24 jam di wilayah provinsi tersebut. Pada hari Kamis, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Helda Suryani Munir, menyampaikan kepada Tempo bahwa dua ruangan di kantor walikota telah disiapkan untuk menampung warga, namun hingga saat ini baru tujuh keluarga yang memanfaatkan fasilitas tersebut sejak dibuka oleh pemerintah.
Rebecca Henschke melaporkan adanya ancaman terhadap populasi orangutan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada hari Kamis, angin kencang menyebabkan penurunan kualitas udara di Singapura, sehingga tingkat polusi di negara kota tersebut kembali berada pada kategori sedang. Sementara itu, Thailand melaporkan kondisi udara yang tidak sehat di tujuh provinsinya, dengan wilayah selatan Songkhla menjadi yang paling terdampak.
“Situasi ini telah dikategorikan sebagai krisis dan merupakan yang paling parah dalam satu dekade terakhir,” ungkap Halem Jemarican, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Songkhla.
