Meski ketegangan regional akibat kabut asap mereda, situasi ini mencerminkan persoalan berulang dalam hubungan dengan negara tetangga. Kualitas udara, pengaturan wilayah udara, dan pengelolaan aset yang lemah tetap memicu gesekan dalam hubungan Indonesia–Singapura.
Kabut asap yang melanda Singapura saat ini menjadi pengingat akan pentingnya hubungan bilateral antara kedua negara. Singapura terdampak pembakaran hutan di Sumatra yang membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagai negara tetangga, tren di Indonesia juga membawa konsekuensi langsung bagi Singapura.
Hubungan bilateral Indonesia–Singapura relatif lancar pada era Soeharto 1967–1998, sebelum menghadapi tantangan dari dinamika demokrasi populis Indonesia. Beberapa tahun terakhir, interaksi meningkat di politik, bisnis, pariwisata, pendidikan, dan komunitas, seiring investasi dan perdagangan Singapura di Indonesia. Meski demikian, kita perlu memperhatikan dinamika tersembunyi.
Tema yang Berulang dalam Hubungan
Menjelang pilkada sengit Desember 2015, Singapura berpotensi menjadi sasaran kritik kampanye di Sumatra. Risiko ini muncul terutama di Riau dan Jambi, tempat pejabat lokal menjalin kerja sama erat dengan Singapura. Kritik kemungkinan menyoroti petahana yang mengorbankan kepentingan nasional demi keuntungan finansial dan ekonomi dari Singapura. Sikap nasionalis generasi muda digital dapat memperluas kritik terhadap Singapura hingga viral di media sosial.
Pola hubungan bilateral sering memadukan rasa iri, kekhawatiran, dan kecurigaan sebagian kalangan Indonesia terhadap Singapura. Sebagian pihak menilai Singapura meraih keberhasilannya dengan mengorbankan kepentingan Indonesia dan harus berterima kasih atas hal itu. Menanggapi kabut asap, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut Singapura menikmati udara bersih Indonesia selama sebelas bulan tanpa berterima kasih. Namun saat terkena dampak kabut asap selama sebulan, langsung marah.”
Dalam menjalin hubungan dengan Indonesia, Singapura perlu mewaspadai sikap superioritas yang muncul, bahkan dari kelompok masyarakat yang ramah. Meskipun istilah titik merah kecil menjadi simbol penting di Singapura, mayoritas warga Indonesia tidak mengenalnya atau memahami konotasi merendahkannya.
Sebagian pembuat kebijakan Indonesia menganggap Singapura, tanpa kekayaan alam, meraih keuntungan dengan memanfaatkan potensi Indonesia. Gambaran ini menempatkan Indonesia sebagai sosok menarik yang menjadi pusat perhatian. Relasi kedua negara dipandang tidak sejajar, dengan Singapura dianggap bergantung pada Indonesia. Dinamika bilateral menghadapi tantangan utama terkait kabut asap, pengelolaan wilayah udara, dan kepemilikan aset.
Udara Buruk
Pada tahun 2013, ketika musim kabut asap mencapai puncaknya, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat saat itu, Agung Laksono, menyampaikan keluhan bahwa Singapura tidak seharusnya bersikap kekanak-kanakan dan memperbesar masalah tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menerima bantuan dana dari Singapura untuk menangani kebakaran hutan, kecuali jika bantuan tersebut bernilai signifikan.
Singapura mengajukan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kabut asap, berupa pesawat, helikopter, citra satelit serta tim dan perlengkapan pemadam kebakaran dari Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF). Bersamaan dengan itu, Singapura juga meminta data peta konsesi dan daftar perusahaan yang terlibat agar dapat mengambil tindakan. Namun, Indonesia tidak memberikan tanggapan dan justru menolak permintaan tersebut.
Siti Nurbaya Bakar menjelaskan Indonesia baru mempertimbangkan bantuan Singapura jika melibatkan 40 pesawat, bukan satu. Pekan lalu, Indonesia akhirnya menerima bantuan dari sejumlah negara asing, termasuk Singapura, meskipun proses menuju keputusan tersebut memakan waktu beberapa minggu. Yang paling terdampak secara tragis dari kebakaran hutan ini justru adalah masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Wilayah Udara
Sejumlah politisi dan anggota militer Indonesia telah mengusulkan agar Indonesia merebut kembali wilayah udara di atas Riau yang saat ini berada dalam cakupan Wilayah Informasi Penerbangan (FIR) Singapura. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) mengalokasikan wilayah tersebut kepada Singapura sejak 1946 berdasarkan pertimbangan teknis dan operasional. Singapura mengelola FIR yang mencakup sebagian wilayah udara Malaysia dan Indonesia, dan tumpang tindih seperti ini umum terjadi di Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan. Sebagai contoh, FIR Indonesia juga meliputi wilayah udara milik Timor Leste.
Walaupun Indonesia menyatakan bahwa pengelolaan wilayah udara tersebut merupakan bagian dari hak dan kedaulatan nasional karena termasuk dalam wilayah udara teritorial, Singapura menjalankan pengelolaan FIR dengan pendekatan pelayanan publik, mengutamakan efisiensi operasional dan keselamatan penerbangan di ruang udara yang semakin padat. Sayangnya, media Indonesia kerap keliru dalam memahami hal ini, dengan tuduhan bahwa Singapura meraup keuntungan dari biaya navigasi udara, menunda penerbangan di Batam demi kepentingan lalu lintas Changi, serta bersikap tidak adil terhadap maskapai Indonesia dalam penentuan ketinggian penerbangan. Tuduhan-tuduhan tersebut tidak berdasar.
Setiap tahun, Singapura menyetorkan biaya yang dipungutnya kepada Indonesia, dan kedua negara memiliki sistem akuntansi yang transparan dan memadai. Pengelolaan lalu lintas udara dilakukan semata-mata demi efisiensi operasional. Namun, seorang mantan Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia pernah menyatakan bahwa jika Indonesia mengambil alih pengelolaan FIR, maka Singapura akan mengalami kehancuran. Pernyataan tersebut menyederhanakan asumsi bahwa posisi Singapura sebagai pusat penerbangan internasional akan melemah drastis dan berdampak besar terhadap perekonomiannya.
Aset dan Korupsi
Beberapa politisi Indonesia menuduh Singapura melindungi individu yang diduga terlibat dalam kasus korupsi serta menyimpan dana ilegal milik warga Indonesia. Dalam wawancara terkait rencana amnesti untuk pelanggaran keuangan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa meskipun Indonesia terus mengecam para koruptor, mereka justru merasa aman berada di Singapura. Ia juga merujuk pada studi McKinsey yang memperkirakan bahwa aset milik warga Indonesia di Singapura mencapai sekitar 300 miliar dolar AS. Selain itu, sejumlah pejabat Indonesia menuding Singapura telah menghambat proses investigasi keuangan.
Ketika otoritas moneter Singapura mengumumkan penghentian penerbitan uang kertas senilai $10.000 mulai bulan Oktober 2014 karena pertimbangan risiko transaksi tunai dalam jumlah besar dan nilai nominal tinggi, sejumlah pejabat Indonesia menafsirkan langkah tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap tekanan dari Indonesia. Namun, Singapura secara konsisten membantah tuduhan tersebut secara terbuka, bahkan turut membantu proses investigasi yang diminta oleh pihak Indonesia. Meski demikian, tudingan semacam ini cenderung terus muncul. Fakta bahwa para tersangka pelanggaran hukum dapat secara sah meninggalkan Singapura sering kali diabaikan, sementara otoritas Indonesia lebih memilih menyalahkan pihak luar daripada mengatasi akar persoalan secara langsung.
Kasus ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Gayus Tambunan, seorang pegawai pajak yang divonis atas kasus penggelapan pajak senilai Rp160 miliar, sempat tertangkap kamera sedang menyaksikan turnamen tenis internasional di Bali pada bulan November 2010. Sebelumnya, ia juga terlihat berbelanja di Orchard Road bersama istrinya, setelah secara sah bepergian ke Singapura. Meski telah dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan khusus bagi narapidana korupsi di Bandung, ia baru-baru ini kembali terlihat sedang makan di sebuah restoran di Jakarta.
Dampak Regional
Singapura memperoleh manfaat ketika negara-negara tetangganya mengalami stabilitas politik dan kemajuan ekonomi. Negara ini mendukung terciptanya kesejahteraan di Indonesia. Namun, Singapura juga harus menyadari bahwa terdapat kelompok-kelompok di Indonesia dan Malaysia yang memiliki pandangan berbeda. Ketegangan internal di negara-negara tersebut berpotensi berdampak pada Singapura. Dengan meningkatnya dinamika politik di Indonesia, Singapura kerap dijadikan sasaran untuk membangun dukungan dalam negeri dan mengalihkan kritik. Singapura tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari pengaruh lingkungan regionalnya. Tantangan utama dalam kebijakan luar negeri yang berkelanjutan adalah bagaimana tetap menjaga identitasnya sendiri sambil tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga.
