Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berencana menaikkan anggaran pertahanan menjadi 1,5% dari total anggaran negara. Kenaikan itu hampir dua kali lipat dari alokasi saat ini. Ryamizard menyatakan anggaran pertahanan tahun ini mencapai Rp83 triliun. Jumlah tersebut naik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ia menegaskan angka itu hanya setara 0,8% dari anggaran nasional. Ia menilai besaran itu belum memadai untuk menjamin keamanan wilayah luas. Pada hari Kamis, ia mengatakan Jokowi mendorong modernisasi alutsista secara konsisten. Jokowi mendorong kenaikan alokasi anggaran pertahanan hingga 1,5%. Langkah itu sejalan dengan visi dan platform kebijakan pemerintahannya. Ryamizard menekankan bahwa pemerintah sebaiknya mengalokasikan tambahan anggaran untuk modernisasi senjata dan perlengkapan militer. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah perlu mengarahkan anggaran tersebut untuk menunjang kesejahteraan prajurit dan anggota kepolisian.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengalokasikan sebagian dana anggaran untuk memperkuat pertumbuhan industri pertahanan nasional. Indonesia tengah berupaya membangun sektor pertahanannya sendiri guna mengurangi ketergantungan terhadap senjata dan teknologi luar negeri. “Upaya modernisasi dan pengembangan industri pertahanan harus turut mendorong pemanfaatan material dalam negeri,” tambah Ryamizard. Setelah lebih dari satu dekade tanpa pembaruan signifikan dalam sistem persenjataan dan perlengkapan militer, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 menginisiasi program revitalisasi alutsista. Program ini mencakup pembaruan peralatan usang dan memperkuat arsenal militer untuk mencapai kekuatan pokok minimum yang pemerintah perlukan. Pemerintah menyiapkan Rp150 triliun di luar anggaran rutin pertahanan untuk mendukung program yang pemerintah targetkan selesai tahun ini.
Kendaraan Tempur
Pemerintah Indonesia membeli 164 kendaraan tempur dari Jerman dan menjadwalkan pengirimannya pada 2016; pemerintah juga bekerja sama dengan Korea Selatan membangun tiga kapal selam dan baru-baru ini memesan 11 helikopter Eurocopter AS565 Panther untuk memperkuat kemampuan perang antikapal selamnya — semua langkah ini mempercepat modernisasi alat utama sistem persenjataan. Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan bulan lalu bahwa TNI telah mencapai 38% dari target kekuatan pokok minimum dan menegaskan target pencapaian 100% pada 2019.
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Marsetio menyebut kekuatan pertahanan laut saat ini belum mencapai standar kekuatan pokok minimum dan menegaskan upaya TNI Angkatan Laut untuk memenuhi target yang ditetapkan pemerintah. Selain dua kapal selam yang dimiliki, Indonesia hanya mengoperasikan empat fregat untuk mendukung pertahanan maritim; menurut Marsetio, idealnya diperlukan setidaknya 12 kapal selam dan 16 fregat agar visi pemerintah menjadi negara maritim besar dan kuat dapat terwujud, seperti yang disampaikannya pada pameran Indo Defence 2014.
