Pergantian kepemimpinan di Australia pada 14 September 2015, ketika Malcolm Turnbull menggantikan Tony Abbott, tidak berdampak signifikan di Indonesia. Sebagian besar pejabat dan politisi Indonesia memilih tidak berkomentar terbuka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri hanya menyebut Presiden Joko Widodo mengirim surat ucapan selamat kepada Perdana Menteri Turnbull.
Media cetak utama Indonesia menempatkan berita pergantian kepemimpinan Australia itu di halaman dua atau tiga. Mereka juga menempatkannya sebagai sorotan di bagian internasional. Pola serupa muncul saat Gillard menggantikan Rudd pada 2010 dan saat Rudd kembali pada 2013. Peristiwa-peristiwa itu tidak menjadi tajuk utama surat kabar besar seperti Kompas. Meski pemberitaannya relatif terbatas, tampak bahwa publik Indonesia tidak menunjukkan rasa kehilangan atas kepergian Abbott.
Mayoritas media melihat perubahan kepemimpinan itu sebagai peluang memperbaiki hubungan Indonesia dan Australia setelah ketegangan diplomatik selama pemerintahan Abbott. Media menyoroti harapan dialog lebih konstruktif dan kerja sama bilateral yang lebih erat. Salah satu contohnya, Viva.co.id, menilai lengsernya Abbott sebagai awal dari fase baru dalam relasi kedua negara. “Banyak warga Indonesia berharap agar hubungan bilateral semakin solid,” tulisnya, “dan tidak lagi terganggu oleh komentar-komentar dari para pemimpin.”
Masyarakat Indonesia merasa sangat tersinggung oleh pernyataan Tony Abbott. Ia mengaitkan bantuan Australia pasca tsunami dengan upaya membebaskan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Sentimen negatif tersebut turut memengaruhi hampir seluruh pemberitaan terkait pergantian kepemimpinan di Australia. Merdeka.com, misalnya, membandingkan pernyataan Abbott dengan komentar Malcolm Turnbull dalam program Q&A di ABC pada bulan Februari 2015. Dalam ulasan tersebut, Turnbull menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang tidak bisa dipaksa oleh pihak lain. Meskipun ia berharap agar Bali Nine mendapat pengampunan, menolak pendekatan konfrontatif terhadap Indonesia. Artikel ini juga mengutip pernyataan Turnbull: “Tidak ada pemerintah yang senang diperintah oleh pemerintah lain.”
Isu Kontroversial
Sindonews.com mengkritik kepemimpinan Abbott dengan menyoroti lima isu kontroversial yang terjadi selama masa jabatannya. Beberapa isu termasuk penolakan Abbott menyampaikan permintaan maaf atas kasus penyadapan 2013. Kebijakan pemerintah mengembalikan kapal pencari suaka juga memicu kemarahan publik. Ada pula tudingan bahwa pejabat Australia membayar penyelundup manusia untuk mengembalikan kapal ke Indonesia.
Meidyatama Suryodiningrat, pemimpin redaksi The Jakarta Post, mengkritik perdana menteri yang akan meninggalkan jabatan. Ia menyatakan bahwa perdana menteri baru jelas bukan Abbott. Ia mengatakan Turnbull belum banyak berkomentar terbuka tentang Indonesia. Namun Meidyatama menilai Turnbull tampak memahami pentingnya kawasan Asia. Ia juga menilai Turnbull memahami peran Australia di kawasan. Meidyatama menilai pandangan Turnbull lebih sejalan dengan Kevin Rudd. Ia mengatakan pandangan Turnbull berbeda dari Abbott dan John Howard.
Walaupun sebagian besar media hanya menyoroti bahwa Turnbull bukanlah Abbott, sejumlah pihak juga berupaya mengenal lebih jauh sosok pemimpin baru Partai Liberal tersebut. Tempo.co, misalnya, menyoroti pandangan Turnbull terkait pernikahan sesama jenis dan menyebutnya sebagai figur politik yang moderat. Sementara itu, Kompas memberikan ulasan paling mendalam. Dalam artikel panjang yang diterbitkan pada tanggal 16 September 2015, surat kabar nasional ini menyoroti perbedaan Turnbull dengan Abbott dalam dua isu utama: pernikahan sesama jenis dan perubahan iklim. Artikel tersebut juga menyinggung peran Turnbull dalam memimpin Gerakan Republik Australia.
Kompas turut menyoroti reputasi Malcolm Turnbull dalam bidang ekonomi yang dinilai kuat, dan memperkuat liputannya dengan sebuah editorial pada hari Jumat yang membahas tantangan ekonomi yang menanti sang perdana menteri baru. Menurut Kompas, Turnbull menghadapi tugas besar untuk membalikkan tren perlambatan ekonomi akibat menurunnya pendapatan dari ekspor sektor pertambangan, serta mendorong peningkatan kinerja pemerintahan. Meski belum jelas bagaimana strategi Turnbull dalam menghadapi persoalan tersebut, harapannya akan membawa pendekatan kepemimpinan yang segar dan berbeda dari pendahulunya, yang dikenal sering mengulang pernyataan dan kerap melakukan kesalahan dalam berbicara.
Ketidakstabilan Politik
Salah satu tema yang muncul dalam pemberitaan media Indonesia mengenai pergantian kepemimpinan di Australia adalah keheranan atas ketidakstabilan politik di negara yang tergolong makmur tersebut—sebuah sorotan yang juga banyak ditemukan dalam liputan internasional terkait lengsernya Tony Abbott. Detik.com menulis bahwa pergantian perdana menteri baru-baru ini mencerminkan kondisi politik yang tidak stabil di Australia. Kompas pun mengungkapkan hal serupa, dengan mencatat bahwa Malcolm Turnbull menjadi perdana menteri kelima dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, menandakan adanya dinamika politik dan konflik kepemimpinan yang terus terjadi di partai penguasa Negeri Kanguru.
Akhirnya, Antara beralih ke survei berita utama media Australia sebagai bagian dari upayanya untuk memahami Australia yang mengganti perdana menteri dalam semalam. Menemukan banyak kesamaan di antara halaman depan surat kabar Australia, kantor berita tersebut mencatat bahwa NT News mengambil pendekatan yang berbeda, dengan judul “Orang Kaya Menjadi PM.”
