Boediono menjabat sebagai wakil presiden dari tahun 2009 hingga 20 Oktober 2014. Setelah itu, Jusuf Kalla menggantikan Boediono dan mendampingi presiden terpilih Joko Widodo.
Jeffrey A. Sheehan dari Sheehan Advisory LLC membagikan pandangannya tentang Boediono, yang telah ia kenal lebih dari dua dekade. Ia merujuk berbagai percakapan, terbuka maupun tertutup, dan mengambilnya dari buku berjudul sementara There Are No Foreign Lands.
Saya berkenalan dengan Boediono pada 1992 ketika ia menjabat Deputi Fiskal Moneter di Bappenas. Banyak pihak mengakui kemampuannya sebagai teknokrat jujur dan berdedikasi tinggi, sehingga ia terus meraih promosi jabatan. Pada 1997 hingga 1998, ia memimpin Bank Indonesia sebagai Gubernur, lalu menjabat Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Masa itu penuh tantangan, dan Boediono mengendalikan kebijakan ekonomi negara saat krisis Asia akhir 1990-an. Dalam berbagai kunjungan ke Indonesia, saya selalu bertemu dengannya.
Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1998, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengambil alih kursi kepemimpinan. Dalam masa pemerintahannya, Gus Dur tidak memberi Boediono posisi atau peran apa pun. Abdillah Toha, teman kuliah Boediono yang kemudian menjadi penerbit sukses dan anggota DPR, mengenang bahwa Boediono tidak pernah secara aktif mencari jabatan. Pihak lain selalu memintanya bergabung, bukan ia yang meminta. Banyak orang mengenalnya sebagai sosok rendah hati yang tidak mengejar kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Selama dua tahun tidak menjabat, Boediono tidak merasa kehilangan dan lebih menikmati kekuasaan sebagai sarana pengabdian. Setelah tidak masuk kabinet Gus Dur, Boediono kembali ke dunia akademik di Universitas Gadjah Mada untuk melanjutkan mengajar dan meneliti.
Tugas Pemerintahan
Setelah itu, dua presiden berturut-turut memanggil Boediono untuk mengemban tugas di pemerintahan. Presiden Megawati Soekarnoputri menunjuk Boediono sebagai Menteri Keuangan dan ia menjabat dari 2001 hingga 2004. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayakan Boediono sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dari 2005 hingga 2008. Setelah itu, pemerintah melantik Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia hingga 16 Mei 2009. Akhirnya, Presiden SBY mengajak Boediono menjadi calon wakil presiden dalam pemilihan presiden.
Pada tanggal 14 Februari 2014, saya berbincang dengan Boediono mengenai momen penting dalam hidupnya—saat pertama kali masuk ke dunia politik. Ia menjawab dengan sederhana dan tulus, ‘Ketika diminta mencalonkan diri sebagai wakil presiden, saya ragu karena tidak pernah bercita-cita mengambil peran tersebut.’ Saya mendiskusikannya dengan keluarga, bahkan putri saya sempat menolak rencana ini. Namun, akhirnya saya merasa bahwa jika bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara, maka punya tanggung jawab untuk menerima tawaran itu. Jadi, begitulah saya berada di posisi ini,” ucapnya sambil tersenyum.
Pemilihan umum yang berlangsung pada tanggal 8 Juli 2009 menghasilkan kemenangan besar bagi pasangan SBY dan Boediono, yang meraih 61% suara, berjumlah sekitar 73.874.562 suara. Jumlah ini melebihi perolehan suara Barack Obama dan Joe Biden dalam pilpres Amerika Serikat tahun 2008, dengan selisih lebih dari 4,4 juta suara. Menurut pengetahuan saya, angka tersebut menunjukkan jumlah suara terbanyak yang pernah calon raih dalam pemilu presiden bebas, langsung, dan demokratis di tingkat global pada masa itu.
Yopie Hidayat, seorang mantan jurnalis yang pernah menjabat sebagai penasihat khusus wakil presiden untuk urusan komunikasi dan media, pernah menceritakan kepada saya bahwa Boediono merumuskan pernyataan misinya melalui ungkapan Jawa kuno yang terdiri dari tiga prinsip: Sabar, Sareh dan Seleh. Saya meminta wakil presiden menjelaskan makna ungkapan itu, dan ia tertawa sambil membenarkan filosofi tersebut sebagai pedoman. Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Soeharto pernah menggunakan tiga kata yang sama sebagai pijakan pemerintahannya.
Sabar
Istilah “sabar’ mengajarkan pentingnya menahan diri dan tidak bertindak sebelum saat yang tepat tiba. Makna ini mencerminkan sikap menghargai alur kehidupan yang berada di luar kendali pribadi, sekaligus menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap keterkaitan dengan lingkungan sekitar. Nilai ini juga memberi panduan tentang cara menjalin relasi dan bersikap dalam menghadapi orang lain.
Istilah ‘sareh’, yang juga berarti ‘sabar’, menekankan pengendalian diri. Kata ini mengajarkan pentingnya tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Ia mendorong seseorang untuk berusaha dengan maksimal, namun tetap menjaga sikap yang tenang dan penuh kebajikan. Nilai ini menekankan pentingnya kedamaian batin dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks religius, orang memaknai ‘seleh’ sebagai sikap menyerahkan segalanya kepada Tuhan setelah berupaya sekuat tenaga. Secara sekuler, orang menafsirkannya sebagai sikap pasrah pada proses setelah memberikan usaha terbaik. Kedua perspektif itu mengajak seseorang menjaga keseimbangan emosional, tidak larut dalam kekecewaan saat gagal dan tidak terbawa euforia saat berhasil. Intinya, orang harus terus berjuang sepenuh hati sambil menjaga ketenangan batin dan menerima hasil dengan lapang.
Saat saya bertemu Boediono di kantornya pada tanggal 20 Juni 2012, saya mengajukan beberapa pertanyaan seputar pandangannya mengenai kondisi Indonesia dan dinamika global. Saya mencatat bahwa ia baru saja memberikan sambutan dalam acara pembukaan kongres ke-39 Al-Irsyad Al-Islamiyah, sebuah organisasi independen yang telah berdiri sejak tahun 1914 dan berkomitmen terhadap kemajuan di bidang pendidikan, layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pidatonya, ia menyinggung tantangan dalam menjaga kesatuan bangsa sambil tetap menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Saya kemudian menanyakan pendapatnya mengenai ketegangan yang mungkin timbul antara nilai persatuan dan semangat toleransi tersebut.
Arah Dunia
“Bagaimana arah perkembangan dunia di masa mendatang? Terdapat sejumlah tantangan global—seperti krisis iklim, isu lingkungan, kesehatan masyarakat, pandemi dan arus keuangan internasional—yang jelas membutuhkan kerja sama global yang lebih erat, dan pengurangan fokus berlebihan pada kedaulatan nasional. Namun, di sisi lain, sifat dasar manusia sering kali justru mendorong untuk menarik diri ke dalam, memperkuat identitas dan nilai-nilai eksklusifnya ketika berhadapan dengan berbagai ancaman, baik yang berskala lokal maupun global.”
Saya pun mengajukan pertanyaan, “Akankah dominasi kedaulatan nasional dan perpecahan berbasis agama terus berlanjut, atau mungkinkah dunia perlahan mengarah pada pendekatan yang lebih terpadu untuk menghadapi berbagai tantangan ini?”
Boediono menjelaskan bahwa negara, semangat nasionalisme dan nilai religius tetap akan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, meskipun dunia semakin terdampak oleh globalisasi. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak menghambat upaya untuk menyeimbangkan antara identitas nasional—yang berorientasi pada kontrol dan kedaulatan—dengan identitas global yang menuntut keterbukaan dan pengurangan kendali. Prinsip keseimbangan ini, menurutnya, relevan di berbagai sektor, mulai dari isu lingkungan hingga urusan keuangan.
Ia melanjutkan penjelasannya dengan menyatakan bahwa globalisasi merupakan fenomena yang unik. Di satu sisi, membuka peluang bagi pertumbuhan, penyebaran budaya dan peningkatan kesejahteraan. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa risiko berupa krisis-krisis besar yang tak terelakkan. Dalam situasi-situasi genting semacam ini, identitas nasional berperan sebagai landasan yang kokoh dan penopang utama. Ia memandang identitas nasional menempati posisi lebih vital dan akan terus menjadi lebih penting daripada identitas keagamaan.
Saya mengamati banyak persoalan dunia bersifat lintas batas, tetapi tiap negara tetap mendominasi respons kebijakan dengan pendekatan domestik. Saya pun mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana perlunya koordinasi internasional yang lebih harmonis dalam merespons tantangan-tantangan global ini. Secara khusus, saya juga menanyakan pandangannya mengenai potensi ASEAN untuk tumbuh menjadi sebuah entitas yang lebih terintegrasi, sebanding dengan model Uni Eropa.
Sektor Keuangan
“Menurut saya, sektor keuangan merupakan bidang yang paling mendesak untuk diperkuat melalui kerja sama global. Berdasarkan pelajaran dari pengalaman sebelumnya, tingkat risikonya begitu besar sehingga kolaborasi internasional bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan mutlak. Meski peningkatan kerja sama dalam perdagangan internasional juga penting, urgensinya masih berada di bawah sektor keuangan. Bidang keamanan pun menyimpan potensi besar untuk sinergi antarnegara demi manfaat bersama. Namun, terkait kemungkinan ASEAN berkembang seperti Uni Eropa, saya merasa skeptis—pengalaman integrasi di Eropa sejauh ini tampaknya belum memberikan inspirasi yang cukup kuat.”
Saya menanyakan kepadanya tentang seberapa kokoh identitas nasional bangsa ini, mengingat negara ini masih tergolong muda, khususnya dalam perjalanannya sebagai negara demokratis.
“Indonesia memiliki akar peradaban kuno yang khas, tersebar di lebih dari 17.000 pulau, meskipun hanya sepertiganya berpenghuni. Dengan iklim tropis dan kekayaan alam yang melimpah, wilayah ini telah lama menarik perhatian dunia. Dalam sejarahnya, pengaruh Belanda hadir sebagai bagian dari warisan yang lebih luas, termasuk tradisi Hindu dan Islam. Mirip dengan China, bangsa itu menyerap pengaruh luar sambil tetap menjaga keunikan jati dirinya. Semua dinamika ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan bahagia.”
Ia menyatakan negara ini kemungkinan menggunakan lebih dari 400 bahasa dan dialek. Bahasa Jawa merupakan bahasa pertama dan ibu bagi banyak warga. Bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua, sementara bahasa Inggris merupakan bahasa ketiganya.
Entitas Politik
“Sebagai entitas politik, Indonesia merupakan gagasan yang baru muncul pada abad ke-20, dengan Belanda berperan dalam menyatukan wilayahnya. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu nasional—langkah penting yang memperkuat semangat kemerdekaan dan menyatukan identitas bangsa. Belanda menentang penetapan ini karena mereka menganggapnya mengancam kontrol atas masyarakat yang terfragmentasi. Sebelumnya, bahasa Indonesia telah berkembang secara bertahap, seperti penggantian huruf Arab dengan alfabet Romawi di awal abad ke-20, serta perannya sebagai bahasa dagang di kepulauan nusantara. Penolakan terhadap kolonialisme Belanda menjadi pendorong utama dalam lahirnya konsep kebangsaan.”
Saya merenungkan arah modernisasi serta ciri-ciri Indonesia masa kini. Apakah proses tersebut akan mengarah pada westernisasi, atau justru mencerminkan lebih banyak nilai dan karakter khas?
“Budaya dan nilai-nilai Barat terus memengaruhi perkembangan masyarakat dan berlangsung lama selama bertahun-tahun ke depan.”
Di penghujung masa jabatannya sebagai wakil presiden, saya berkesempatan berbincang dengan Boediono di kediaman resmi. Saya pun bertanya, “Dalam perjalanan karier Anda di pemerintahan, proyek apa yang menurut Anda paling memberikan manfaat bagi masyarakat?”
Wakil presiden tampak sedikit canggung dengan pertanyaan tersebut, dan mengakui bahwa kesulitan memberikan jawaban karena tidak terbiasa menilai pencapaiannya secara kuantitatif. Ia lebih memilih untuk terus melangkah menghadapi tantangan berikutnya, daripada larut dalam euforia kesuksesan atau penyesalan atas kegagalan. Prinsipnya: sabar, sareh, seleh. Saya pun tidak memaksa jawaban darinya, meskipun di lain kesempatan saya mengajukan pertanyaan serupa kepada Yopie Hidayat, yang dengan terbuka menguraikan pencapaiannya selama menjabat sebagai wakil presiden.
Pencapaian Terpenting
Menurut Yopie, pencapaian terpenting Boediono terletak pada upayanya membangun fondasi sebagai negara demokrasi modern. Ia dinilai berhasil menciptakan infrastruktur yang mendorong stabilitas dan pemerataan jangka panjang, salah satunya melalui perannya sebagai ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim ini melahirkan sistem jaminan sosial nasional pertama yang berbasis data terorganisasi dan dapat dipercaya. Yopie meyakini bahwa jaminan sosial yang menyentuh kelompok rentan merupakan komponen penting bagi demokrasi yang berkelanjutan. Boediono berupaya merancang sistem yang berbasis data dan terhindar dari pengaruh politik, dan hasilnya dinilai berhasil. Selain memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin, sistem ini juga berkontribusi dalam memberantas korupsi dengan menutup sejumlah celah penyalahgunaan.
“Boediono turut memimpin komite khusus yang menangani reformasi birokrasi daerah, yang selama ini dinilai membengkak dan kurang efektif. Dalam langkah tegas dan dramatis, menginstruksikan penghentian perekrutan pegawai pemerintahan selama 18 bulan. Sikapnya dikenal teguh, tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan politik maupun media. Setiap pengecualian dalam masa moratorium tersebut hanya bisa dilakukan dengan persetujuan langsung dari wakil presiden. Setelah masa kerja komite berakhir, struktur birokrasi daerah mengalami transformasi signifikan. Boediono berperan dalam menanamkan filosofi baru dalam tata kelola aparatur negara, meliputi penjabaran tugas, akuntabilitas, transparansi serta berbagai pembaruan yang bertujuan menekan korupsi dan meningkatkan kinerja.”
“Meski berhasil melakukan reformasi besar, ia melakukannya dengan tenang dan tanpa sorotan publik. Langkah-langkahnya jarang diberitakan media, dan pujian pun minim. Strateginya berlandaskan kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi perubahan besar. Saya teringat saat pertama kali bertemu dengannya, ia berkata, ‘Tak perlu menjual nama saya. Selama program berjalan sesuai rencana, itu sudah cukup. Saya tidak perlu tampil di surat kabar. Mari kita berkolaborasi demi masa depan yang aman di abad berikutnya.'”
Saya melanjutkan dengan menanyakan kepada wakil presiden mengenai tantangan utama yang kemungkinan akan dihadapi negara dalam dua dekade mendatang.
Titik Krusial
“Bangsa saat ini berada pada titik krusial dalam proses evolusinya, dan penguatan lembaga serta sistem politik demokratis menjadi kunci bagi keberhasilan jangka panjang. Indonesia pernah menerapkan demokrasi pada tahun 1950-an, namun gagal memenuhi harapan dan berujung pada rezim otoriter selama 32 tahun. Kini, dengan demokrasi yang masih muda, penting untuk tidak mengulang kegagalan masa lalu. Meski para pendiri terdahulu adalah sosok terbaik dan tercerdas, belum berhasil mengubah kemerdekaan dari Belanda menjadi pondasi yang kuat bagi demokrasi. Maka, dua dekade ke depan akan menjadi periode yang krusial dan penuh tantangan. Perlu transisi politik yang berfokus pada pembangunan institusi dan keberlanjutan demokrasi—bukan sekadar bentuk formal, melainkan pada substansi dan perilakunya. Meski struktur demokrasi telah terbentuk, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mewujudkan demokrasi yang matang.”
“Reformasi sistem pendidikan menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan nasional. Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan memperkenalkan kurikulum nasional terpadu untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah, dengan seluruh materi disampaikan dalam bahasa Indonesia sebagai upaya memperkuat kohesi bangsa. Meski langkah ini mendukung persatuan, tantangan besar yang dihadapi adalah memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak. Untuk mewujudkan semangat kebangsaan, perhatian harus diberikan kepada semua pulau yang dihuni, bukan hanya pulau-pulau utama.”
Ia menyampaikan pandangannya bahwa setiap negara perlu menetapkan kompas moral kolektif sebagai landasan kehidupan berbangsa. Karena itu, nilai-nilai telah ditanamkan dalam kurikulum nasional yang baru, agar dapat diterima dengan mudah oleh anak-anak sejak dini. Namun, penerapan ini harus dimulai dengan pendekatan yang tepat untuk membentuk kompas moralnya. Menurutnya, inilah satu-satunya jalan untuk mewujudkan demokrasi partisipatif yang sejati, meski prosesnya akan memakan waktu bertahun-tahun.
Selanjutnya, saya berdiskusi dengan Farid Harianto, sosok yang dikenal sebagai penasihat informal namun memiliki pengaruh signifikan terhadap Boediono. Dalam percakapan itu, saya memintanya untuk memberikan tanggapan atas pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya.
Perhatian Utama
“Wakil presiden menaruh perhatian utama pada visi jangka panjang, dan kerap merasa kecewa terhadap fokus media yang lebih menonjolkan target-target jangka pendek, seperti pertumbuhan ekonomi triwulanan. Ia memandang masa jabatannya sebagai peluang untuk memperkuat nilai-nilai fundamental dan mendirikan institusi yang mampu menunjang pemerataan, kemakmuran, keberlanjutan serta persatuan bangsa dalam rentang 100 tahun ke depan.”
Menjelang akhir diskusi kami pada tanggal 14 Februari 2014, saya mencatat bahwa para pendiri Amerika Serikat—terutama George Washington—sangat mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan dan keputusannya, menyadari bahwa apa yang dilakukan saat itu dapat menjadi preseden selama puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah keputusan Washington untuk menolak gelar raja. Pemikiran ini mengingatkan saya pada kutipan dari buku Certain Trumpets karya Gary Wills.
Seorang pemimpin tidak hanya perlu diberikan momen bersejarahnya, tetapi juga harus memiliki kepekaan untuk mengenali pentingnya momen tersebut. Dibutuhkan wawasan historis untuk itu. George Washington telah memahami sejak awal bahwa pemisahan bersenjata dari Kekaisaran Inggris akan membawa perubahan besar bagi koloni-koloni yang terlibat. Ia juga menyadari adanya kekuatan-kekuatan yang berpotensi menghambat penyatuan nasional, serta kemungkinan koloni-koloni membentuk arah masing-masing. Dalam kesadaran tersebut, Washington bertindak—baik selama Revolusi maupun setelahnya—sebagai tokoh yang menetapkan preseden bagi sistem tanggung jawab hukum nasional yang mewakili seluruh rakyat Amerika.
Saya menanyakan kepada Boediono apakah keputusan serta langkah-langkahnya selama menjabat sebagai wakil presiden dalam masa demokrasi yang masih berkembang didorong oleh semangat yang sama. Momen itu menjadi sangat bermakna, karena untuk pertama kalinya dalam 90 menit perbincangan kami, ia tidak tersenyum. Dengan nada serius, ia menyatakan, “Jawaban singkatnya adalah, motivasi tersebut hadir dalam setiap tindakan yang saya ambil sebagai wakil presiden.”
