Rakyat berharap Presiden Joko Widodo mampu mengatasi korupsi. Setelah setahun menjabat, laporan Transparency International menilai kemajuan masih minim. Sektor pertahanan yang krusial belum menunjukkan hasil signifikan. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.
Korupsi masih menjadi persoalan serius meski telah dua dekade menjalani demokrasi, akibat warisan kartel partai dan oligarki dari rezim otoriter Soeharto. Pada 2014, sebanyak 82% warga menilai korupsi sebagai masalah besar, sementara 71% berpendapat praktik korupsi semakin meningkat. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-107 dari 175 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International pada tahun yang sama.
Mengapa proses pencapaiannya berjalan begitu lambat?
Jokowi mulai memimpin pada 2014 dengan membawa agenda reformasi, menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Ia dipandang sebagai calon presiden pertama yang tidak terikat dengan oligarki maupun kartel partai. Sebaliknya, dukungan kuat datang dari gerakan akar rumput, sementara pihak oposisi menilai dirinya sebagai figur bersih, jujur, sederhana dan populis. Rekam jejaknya saat menjabat Gubernur Jakarta semakin memperkuat citra tersebut.
Sejak awal, berbagai masalah langsung muncul. Pertikaian tajam antara kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri membuat langkah Jokowi terhambat.
KPK mengungkap bahwa Budi pernah mendapat tuduhan korupsi. Jokowi menolak campur tangan, sementara polisi justru mengkriminalisasi KPK, lembaga yang sebelumnya berhasil memberantas korupsi. KPK biasanya menindak pelaku korupsi berprofil tinggi, sedangkan polisi menyasar pejabat dengan jabatan lebih rendah. Kini, KPK melemah sehingga semakin sulit menindak tokoh korupsi paling berpengaruh.
Jokowi baru bertindak setelah terlambat, dengan kompromi yang lemah. Budi tidak lagi diajukan sebagai Kapolri, meski kemudian dilantik sebagai Wakapolri. Namun, dampak buruk sudah terjadi: Jokowi terlihat enggan membela KPK. Alih-alih menunjukkan ketegasan, ia justru memperlihatkan betapa berat tugas yang ia tetapkan sendiri.
Ada Harapan
Harapan tetap ada. Sektor pertahanan, misalnya, mulai melakukan langkah kecil namun penting dengan menghadirkan pelatihan antikorupsi serta mengembangkan sistem manajemen gratifikasi untuk mencegah praktik suap.
Jokowi konsisten mendukung layanan digital yang mendorong transparansi dan menekan peluang korupsi. Dukungan ini melahirkan sistem pengadaan elektronik bagi Kementerian Pertahanan serta Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Peningkatan pengawasan dan transparansi berhasil mengurangi peran broker mahal yang biasanya memicu lonjakan biaya pengadaan. Namun, penerapan nyata dari sistem baru ini masih belum pasti, khususnya pada kontrak pengadaan besar yang paling rawan praktik korupsi.
Masalah-masalah ini tidak hanya terjadi di sektor pertahanan. Kondisi tersebut menegaskan betapa sulit meraih kemajuan, bahkan yang paling kecil, serta betapa berat tantangan yang harus dihadapi.
Eksploitasi hutan tetap menimbulkan masalah besar. Krisis kabut asap Asia Tenggara baru-baru ini terjadi akibat kebakaran hutan ilegal. Jaringan patronase berbasis korupsi menghalangi penyelesaian masalah, dan pemerintah tidak menunjukkan dorongan untuk membongkarnya.
Minimnya kemauan politik yang terlihat dalam konflik KPK-Polri memperlihatkan bahwa reformasi kepolisian juga bisa menimbulkan persoalan. Kekhawatiran pun bertambah bahwa langkah besar dalam pemberantasan korupsi berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab meningkatnya kehati-hatian dapat menekan investasi dan pembangunan.
Pada akhirnya, hambatan utama terletak pada ketidakmauan untuk menjalankan reformasi besar. Jokowi semakin bergantung pada oligarki dan kartel partai yang kepentingannya terancam, sehingga kerap harus berkompromi dengannya. Meski mendapat dukungan dari akar rumput, ia tetap membutuhkan sokongan tokoh berpengaruh untuk benar-benar mengubah sistem pemerintahan. Situasi ini semakin rumit karena perhatiannya terpusat pada pembangunan ekonomi.
Jokowi mungkin harus mengesampingkan reformasi besar dan fokus memastikan rakyat merasakan manfaat dari kemajuan bertahap. Masih terlalu dini untuk menolak sepenuhnya upaya antikorupsi yang ia jalankan, namun masyarakat tampaknya perlu menerima pencapaian kecil alih-alih perubahan besar.
