Rasa takut terhadap apa yang akan terjadi di masa depan menjadi alasan mengapa masa lalu belum berhasil dihadapi dan diselesaikan.
Seiring berlalunya waktu, ingatan tentang kematian yang tragis perlahan memudarkan kejernihan foto-foto lama.
Lima dekade telah berlalu sejak malam tanggal 30 September 1965, ketika tujuh perwira militer—termasuk enam jenderal—dibunuh oleh kelompok pemberontak. Peristiwa tersebut memicu gelombang kekerasan yang meluas di berbagai wilayah Jawa dan Bali. Hingga kini, jumlah pasti korban jiwa masih menjadi perdebatan, apakah mencapai lebih dari satu juta orang atau tidak.
Sebagian besar korban merupakan warga sipil dari berbagai kota dan desa di wilayah Jawa dan Bali, yang menjadi sasaran pembunuhan brutal tanpa belas kasihan. Mereka umumnya disiksa atau dibunuh secara diam-diam pada malam hari, meskipun hanya menunjukkan sedikit keterkaitan atau simpati terhadap ideologi komunisme.
Sebagian besar korban kemungkinan pernah terlibat dalam aktivitas yang diselenggarakan oleh Partai Komunis, yang pada saat itu memiliki sekitar tiga juta anggota dan merupakan salah satu kekuatan politik terbesar, dengan dukungan tidak langsung dari Presiden Soekarno sebagai tokoh pendiri bangsa. Banyak darinya yang menjadi korban adalah individu terpelajar, karena ada anggapan bahwa kalangan intelektual lebih mudah terpengaruh oleh ideologi komunisme. Bahkan, mengenakan kacamata saja bisa menjadi alasan seseorang diincar untuk dibunuh.
Selama lebih dari 30 tahun, para korban menjalani penderitaannya dalam kesunyian. Setiap tanggal 30 September, sebagai bentuk peringatan terhadap percobaan kudeta tahun 1965, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto rutin menayangkan rekonstruksi dramatis peristiwa malam tersebut. Dalam tayangan itu, para jenderal yang gugur digambarkan sebagai pahlawan, sementara kelompok komunis diposisikan sebagai pelaku kekejaman. Namun, narasi tersebut tidak mengungkap tragedi pembunuhan massal yang terjadi setelahnya, yang tetap diselimuti keheningan.
Harapan untuk meninjau kembali sejarah mulai muncul setelah tahun 1998, saat berhasil keluar dari cengkeraman pemerintahan otoriter dan mulai menerapkan sistem demokrasi yang telah lama menjadi cita-cita para pendiri bangsa.
Namun, sistem demokrasi liberal belum mampu secara efektif menghadirkan keadilan dan proses rekonsiliasi. Meskipun media memiliki peran dalam merekam sejarah kelam, hal ini belum cukup mendorong terbentuknya kesepakatan bersama untuk mengungkap kebenaran atau menuntut pertanggungjawaban secara adil dan transparan.
Alih-alih mendapatkan keadilan, para korban justru mengalami penderitaan tambahan—sempat diberi harapan akan adanya pengakuan melalui permintaan maaf secara nasional, namun akhirnya hanya menerima penolakan. Pembunuhan yang dialami tetap dibenarkan oleh kelompok konservatif yang keras, yang hingga 30 tahun setelah runtuhnya komunisme masih mempertahankan sikap anti-komunisnya dengan tegas.
Ketika menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dukungannya terhadap laporan Komnas HAM mengenai kasus pembunuhan tersebut. Laporan yang komprehensif ini menyarankan agar pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memberikan kompensasi kepada para korban. SBY sempat mempertimbangkan untuk menyampaikan permintaan maaf secara nasional, namun rencana tersebut mendapat penolakan keras dari kalangan militer dan kelompok Islam, yang sebagian anggotanya terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut.
Harapan tersebut mungkin tak akan terwujud; sebab Sarwo Edhie, mertua dari Presiden SBY, merupakan Jenderal Kopassus yang berperan dalam memulai operasi penumpasan terhadap kaum komunis dan para pendukungnya. Bahkan, menjelang akhir masa jabatannya, SBY sempat mempertimbangkan usulan untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sarwo Edhie.
Muncul harapan baru bahwa Presiden Joko Widodo, yang terpilih melalui proses demokratis tahun sebelumnya dan tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok konservatif lama, akan mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini. Salah satu janji yang sempat disampaikan saat kampanye adalah mempertimbangkan permintaan maaf atas pelanggaran hak asasi manusia, meskipun janji tersebut terkesan belum jelas. Namun, menjelang peringatan 50 tahun peristiwa tersebut, para pejabat pemerintah menyatakan bahwa presiden tengah fokus pada isu-isu pembangunan sosial dan ekonomi yang dianggap lebih mendesak.
Militer masih memegang peran sentral dalam struktur negara dan tampak enggan untuk menghadapi atau mengakui sisi kelam dari sejarahnya. Di kalangan militer, kemarahan atas dugaan keterlibatan kelompok komunis dalam pembunuhan para jenderal masih terasa kuat. Seorang mantan perwira militer bahkan pernah menyatakan, “Kami pun adalah korban.”
Organisasi-organisasi Islam yang pernah terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut enggan jika perannya diungkap dalam konteks permintaan maaf atas peristiwa masa lalu. Informasi mengenai keputusan Presiden Joko Widodo untuk tidak menyampaikan permintaan maaf tahun ini muncul setelah mengadakan pertemuan dengan Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua.
Di balik berbagai dalih, rasa kecewa dan kegagalan dalam menghadapi peristiwa yang oleh dunia dipandang sebagai genosida yang terlupakan, tersembunyi kekhawatiran besar terhadap masa depan. Dalam sebuah forum rekonsiliasi pada masa pemerintahan SBY, seorang tokoh konservatif mengajukan pertanyaan, “Apa sebenarnya yang diinginkan oleh kaum komunis?” Ia menjawab sendiri, “Mereka menginginkan reforma agraria.” Lalu ia melanjutkan dengan pertanyaan retoris, “Apakah kita sudah mewujudkan reforma agraria saat ini?”
Kekhawatiran terhadap perubahan sosial di tengah masyarakat yang masih mengalami ketimpangan kemungkinan menjadi alasan mengapa aksi penolakan terhadap komunisme terus muncul setiap kali para pemimpin politik mencoba mengangkat kembali isu pembunuhan massal. Meski angka kemiskinan telah menurun hampir separuh dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, kesenjangan pendapatan justru semakin melebar; sekitar 40% dari total 250 juta penduduk di negara ini masih hidup dengan penghasilan kurang dari $2 per hari.
Faktor yang turut menghambat upaya akuntabilitas adalah kekhawatiran terhadap terganggunya kohesi sosial. Pada tahun 1965, masyarakat Jawa terdiri dari perpaduan komunitas Kristen dan muslim yang relatif seimbang. Dukungan terhadap Partai Komunis lebih banyak ditemukan di kalangan Kristen, sementara sikap anti-komunis tumbuh kuat di lingkungan muslim.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebagian besar aksi pembunuhan dilakukan oleh kelompok-kelompok pemuda muslim dan milisi, yang mendapat dorongan serta persenjataan dari pihak militer. Setelah kejadian tersebut, banyak warga Kristen memilih berpindah agama ke Islam demi menghindari kecurigaan dan perlakuan diskriminatif. Proses Islamisasi yang berlangsung cepat sejak saat itu turut mengikis sistem budaya tradisional yang sebelumnya berfungsi menjaga harmoni antarumat beragama, sehingga ketegangan dan konflik berbasis agama pun semakin meningkat.
Bagi banyak kalangan, mengungkit kembali luka masa lalu justru dianggap akan menyoroti ketimpangan sosial yang masih berlangsung dan memperdalam jurang perpecahan di masyarakat—yang selama ini kerap menjadi pemicu konflik. Maka timbul pertanyaan: apa gunanya mengusik stabilitas yang telah tercipta?
Meskipun foto-foto lama mulai memudar dan jejak visual dari kematian serta penderitaan dalam skala besar nyaris hilang secara fisik, luka batin kolektif tetap membekas dalam kesadaran masyarakat. Jejak trauma ini tercermin dalam karya sastra dari penulis seperti Leila Chudori dan Laksmi Pamuntjak, yang lahir di sekitar waktu terjadinya tragedi tersebut. Pengungkapan atas trauma ini juga disampaikan secara terang-terangan oleh para pelaku dan korban melalui film-film dokumenter karya Joshua Oppenheimer.
Foto-foto ini menyimpan emosi terdalam manusia; di dalam hati, banyak yang merasa malu terhadap suatu bab dalam sejarah yang tak bisa dihapus. Bayang-bayang kelam masa lalu tersebut membuat pandangannya terhadap masa depan menjadi kabur.
