Dalam sambutannya pada Forum Bisnis Pengelolaan Lahan Berkelanjutan yang digelar di Ankara, Turki, pada tanggal 21 Oktober 2015, Ketua Grup APRIL, Bey Soo Khiang, menguraikan peran kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong tercapainya netralitas degradasi lahan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional.
Forum ini, yang diadakan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan (UNCCD) bersama Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD) di sela-sela Konferensi Para Pihak ke-12, dirancang sebagai wadah bagi sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah untuk berdiskusi mengenai pengelolaan lahan secara berkelanjutan serta merumuskan strategi pencegahan degradasi lahan.
Bey menyampaikan bahwa, berdasarkan pengalamannya, upaya mengatasi penyebab deforestasi di wilayah pedesaan Indonesia—seperti aktivitas perambahan ilegal dan kebakaran hutan—memerlukan penerapan pendekatan lanskap terpadu. Pendekatan ini bertujuan menjaga kesehatan ekosistem yang mampu menyediakan layanan alam penting bagi perkebunan, seperti ketersediaan air, kesuburan tanah dan pelestarian keanekaragaman hayati, sekaligus mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Mengacu pada pengalaman Grup APRIL, beliau menyampaikan bahwa keberhasilan dapat diraih dengan menyediakan alternatif mata pencaharian yang mampu mengurangi tekanan terhadap hutan, terutama dengan menghapus insentif ekonomi yang mendorong deforestasi demi keuntungan jangka pendek. Alternatif tersebut mencakup pelibatan bisnis komunitas lokal dalam rantai pasok perusahaan, yang tidak hanya mendorong semangat kewirausahaan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Upaya lain yang dinilai efektif adalah peningkatan kapasitas dan keterampilan teknologi masyarakat setempat guna mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing. Di Grup APRIL, pendekatan ini berhasil menurunkan jumlah ekspatriat menjadi 80 orang dari lebih dari 5.000 karyawan, serta mendukung sekitar 200 usaha komunitas melalui akses permodalan dan pembinaan usaha berkelanjutan.
Bey mengusulkan bahwa pendekatan lanskap memiliki potensi untuk diterapkan secara nasional di Indonesia. Menurutnya, hal ini krusial guna menjamin perlindungan dan pelestarian atau pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap lahan-lahan yang belum dimanfaatkan, yang saat ini rentan terhadap tekanan ekonomi di tengah kondisi di mana sekitar 30 juta penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pendekatan ini diharapkan menjadi bagian dari strategi pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam penjelasannya, Bey mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan total luas kawasan hutan sebesar 130 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 74 juta hektare diperuntukkan bagi hutan produksi, sementara 43% sisanya dialokasikan untuk kegiatan konservasi serta perlindungan sumber daya air dan tanah. Namun, terdapat sekitar 34 juta hektare yang belum dikelola secara optimal dan masih rawan terhadap perambahan serta konversi ilegal melalui metode tebang dan bakar, yang turut memicu terjadinya kebakaran hutan dan kabut asap yang berdampak pada wilayah Asia Tenggara.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam terus menyusun kerangka regulasi yang mendukung program konservasi dan restorasi, dengan keterlibatan aktif dari sektor publik maupun swasta. Sebagai ilustrasi, Bey mengangkat proyek Restorasi Ekosistem Riau yang dijalankan oleh Grup APRIL sebagai bentuk kolaborasi antara kedua sektor tersebut. Dalam proyek ini, perusahaan memperoleh 70.000 hektare lahan gambut yang telah mengalami degradasi dari pemerintah, yang kemudian dialihkan menjadi izin ekorestorasi. Saat ini, pemulihan kawasan tersebut dilakukan bersama sejumlah mitra, termasuk Fauna & Flora International serta organisasi sosial Bidara.
