Kegiatan pertambangan mencakup eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya batubara serta mineral. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mendefinisikan mineral sebagai senyawa organik dengan sifat dan susunan tertentu dalam bentuk bijih. Batubara adalah endapan karbon organik yang terbentuk alami dari material tumbuhan. Aktivitas pertambangan tidak mencakup eksplorasi atau eksploitasi panas bumi, minyak, gas bumi, dan air tanah.
Distribusi Wilayah Pertambangan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan aktivitas pertambangan berdasarkan Wilayah Pertambangan (WP) dalam tata ruang nasional. WP merujuk pada area berpotensi mineral dan batubara tanpa pembatasan pemerintah. Sesuai Pasal 15 PP Nomor 22 Tahun 2010, kementerian menetapkan WP melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPR.
WP terbagi menjadi beberapa kategori:
- Presiden menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) berdasarkan data, potensi sumber daya, dan informasi geologi yang teridentifikasi
- Kepala daerah menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk aktivitas pertambangan masyarakat lokal. Warga setempat melakukan pertambangan secara mandiri atau bersama dalam skala kecil, menggunakan peralatan sederhana, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka
- Presiden menetapkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) setelah mendapat persetujuan DPR untuk mendukung kepentingan nasional strategis, seperti pengelolaan komoditas dan pelestarian lingkungan. Jika wilayah tersebut layak, pemerintah mengalihkan statusnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus
Ikhtisar Izin Usaha Pertambangan
Berdasarkan pembagian WP:
- Pemerintah memecah Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menjadi satu atau lebih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan mengalokasikannya kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
- Bupati atau wali kota menentukan aktivitas di Wilayah Pertambangan Rakyat melalui pengumuman resmi rencana wilayah tersebut. Hanya pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dapat melakukan kegiatan pertambangan di area ini
- Pemerintah memecah Wilayah Pencadangan Negara (WPN) menjadi satu atau lebih Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan mengalokasikannya kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
Pelaksanaan kegiatan pertambangan mencakup beberapa tahapan berikut:
- Pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada berbagai pihak, termasuk badan usaha, koperasi, dan individu. IUP terdiri dari dua tahapan pelaksanaan:
- Pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) untuk melaksanakan aktivitas eksplorasi, termasuk studi awal dan penyelidikan umum potensi sumber daya tambang
- Pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) setelah seluruh tahapan IUP Eksplorasi selesai. Izin ini mencakup berbagai aktivitas eksploitasi, yang meliputi—namun tidak terbatas pada—operasi produksi, proses pengolahan serta kegiatan penjualan hasil tambang
- Pemerintah memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada masyarakat lokal untuk menjalankan pertambangan dengan modal dan skala terbatas. Izin ini dapat diberikan kepada individu, kelompok warga, atau koperasi dari daerah setempat
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin yang wajib dimiliki untuk menjalankan kegiatan usaha di Wilayah Usaha Pertambangan Khusus. Izin ini dapat diberikan kepada entitas berbadan hukum, dengan prioritas utama kepada perusahaan yang berstatus publik. Sama seperti IUP, IUPK juga terdiri dari dua tahapan pelaksanaan yang serupa:
- IUPK Eksplorasi
- IUPK Operasi Produksi
