FIFA menangguhkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada Mei tahun lalu karena campur tangan pemerintah, tetapi 209 anggota FIFA dapat mencabut larangan itu dengan memberikan suara mendukung.
Jika berhasil, mereka bisa kembali berpartisipasi dalam kompetisi internasional seperti Piala Dunia dan Piala Asia.
Imam Nahrawi, Menteri Olahraga, mengatakan bahwa setelah menandatangani surat pencabutan sanksi tadi malam, pihaknya langsung mengirimkannya ke FIFA untuk diperhatikan.
Penangguhan ini mengikuti ketegangan antara PSSI dan pemerintah, yang berupaya mengganti lembaga pengatur sepak bola dengan organisasi lain.
Walaupun pemerintah menegaskan langkah ini perlu untuk masa depan olahraga nasional, FIFA—yang menentang campur tangan pemerintah dalam asosiasi anggotanya—memutuskan menangguhkan PSSI.
Pada April lalu, PSSI dan pemerintah terlibat ketegangan setelah pihak penyelenggara menghentikan musim Liga Super akibat sengketa soal partisipasi Persebaya dan Arema.
Persoalan kepemilikan kedua klub muncul; Badan Olahraga Profesional Indonesia, yang dikenai sanksi oleh Kementerian Olahraga, menuntut larangan pertandingan bagi keduanya.
Karena PSSI menolak, pemerintah mengambil langkah membentuk badan transisi untuk mengganti organisasi yang bersangkutan.
Pada November, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan pejabat FIFA tingkat tinggi guna menyelesaikan masalah, tetapi mereka gagal mencapai kesepakatan.
Pembicaraan juga berlangsung dengan Presiden Gianni Infantino pada awal tahun ini.
Keputusan pemerintah mencabut sanksi PSSI mendapat sambutan positif dari panitia penyelenggara Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.
Erick Thohir, Presiden Komite Olimpiade Indonesia dan penyelenggara, menyatakan sanksi dicabut semalam dan pihaknya telah mengontak FIFA.
FIFA akan menentukan nasibnya pada Jumat, sehingga Asian Games tidak akan terpengaruh lagi.
Kongres hari Jumat, yang merupakan pertemuan pertama di bawah Infantino, memasukkan penangguhan Indonesia dan Kuwait dalam agendanya.
Dewan pemilih FIFA akan memberikan suara untuk memutuskan apakah Gibraltar dan Kosovo akan menjadi anggota ke-210 dan ke-211.
