Pemerintah Kejar 78 Nama Panama Papers Soal Pelaporan Pajak

penyelidikan atas laporan pajak

Pemerintah memulai penyelidikan atas laporan pajak 78 orang. Penyidik pajak mengidentifikasi ketidaksesuaian antara laporan kekayaan dan data Panama Papers. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan hal ini pada Kamis.

Menteri Keuangan menginstruksikan DJP menindaklanjuti nama dalam kebocoran data firma hukum Panama untuk memastikan kepatuhan dan menagih pajak tertunda.

Dalam konferensi pers, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyampaikan bahwa Panama Papers mencantumkan 1.010 WNI dan 28 perusahaan yang mendirikan perusahaan cangkang di luar negeri.

Petugas pajak memeriksa kira‑kira 800 nama dan menemukan 272 memiliki nomor identifikasi pajak, katanya, seraya menambahkan peninjauan atas nama lain terus berjalan.

Berdasarkan identifikasi, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan surat yang meminta 78 wajib pajak memperbaiki pelaporan pajaknya.

Otoritas pajak meminta mereka mengklarifikasi apakah aset yang Panama Papers sebut sudah tercantum di pelaporan pajak; ia menambahkan mayoritas menolak mengakui aset luar negeri dan menyebut data ICIJ sekadar laporan media.

“Setelah saya melampirkan data kami, mereka mulai memperbaiki pelaporan pajak. Jika data masih tak cocok, kami akan membuka penyelidikan,” ujar Ken.

Ia menolak mengungkap besaran kewajiban yang mungkin masih harus 78 orang bayar kepada pemerintah, berdasarkan temuan Direktorat Jenderal Pajak.

Pemerintah Indonesia mengurangi ketergantungan pada pendapatan komoditas, sehingga menanggung kekurangan penerimaan besar tahun ini.

Ken, yang menjabat pada Maret, memprioritaskan peningkatan kepatuhan pajak individu tahun ini. Saat ini ada sekitar 27 juta wajib pajak terdaftar, padahal lebih dari 120 juta warga sebenarnya memenuhi syarat, dari total 250 juta penduduk.

Pemerintah berencana meluncurkan program amnesti pajak dengan tarif rendah bagi aset yang sebelumnya tidak dikenai pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Namun, rencana kontroversial yang semestinya berlaku awal tahun ini ditunda parlemen. Banyak analis memperkirakan program baru berjalan menjelang akhir tahun.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *