Sejumlah pejabat senior menghadiri pertemuan tanpa preseden yang membahas pembunuhan 500.000 orang terkait Partai Komunis. Pertemuan itu menyoroti pembunuhan anggota dan pendukung selama pemberontakan lima dekade lalu.
Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam, menilai Indonesia perlu berdamai dengan masa lalu, tetapi tak akan menyampaikan permintaan maaf resmi.
Pertemuan ini menghadirkan korban dan anggota pasukan keamanan dalam satu forum.
Pembantaian ini bermula pada 1965, ketika kudeta yang terkait dengan kaum komunis terjadi.
Agus Widjojo, jenderal purnawirawan dan penyelenggara konferensi, mengatakan pembunuhan itu telah menyebabkan kerusakan besar. Ia mendesak pemerintah membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi.
Ia mengatakan bahwa kita perlu membuka sejarah ini bersama untuk menemukan kesalahan sistem nasional dan menjelaskan mengapa bangsa ini dapat melakukan pembunuhan massal.
Sejumlah pihak menuduh Partai Komunis Indonesia bertanggung jawab atas pembunuhan enam jenderal sayap kanan, termasuk ayah Agus, saat kudeta gagal.
Para peneliti menyebutkan, dalam periode kekerasan berikutnya, militer dan kelompok agama menewaskan setengah juta orang ketika Soeharto naik memegang kekuasaan.
Pihak berwenang memburu, menyiksa, dan membunuh tersangka anggota serta simpatisan Partai Komunis dalam salah satu pembantaian massal terburuk abad ke-20.
Apa yang Terjadi pada Tahun 1965?
Ketegangan antara militer dan Partai Komunis memuncak ketika tentara yang terduga simpatisan komunis menyerang pada malam hari dan menewaskan enam jenderal.
Pihak berwenang menuduh seorang kolonel memimpin sekelompok perwira pengawal istana Presiden Soekarno dalam upaya melancarkan kudeta.
Jenderal Soeharto memimpin penumpasan antikomunis berdarah yang menewaskan ratusan ribu orang yang dicurigai berhaluan kiri.
Banyak lainnya mengalami penahanan dan pemenjaraan tanpa proses hukum.
Tahun 1966, Presiden Soekarno terpaksa mengalihkan otoritas darurat kepada Jenderal Soeharto, yang kemudian menjadi presiden pada tahun berikutnya dan memimpin selama 31 tahun.
Sekitar 100.000 orang lainnya mengalami penahanan bertahun-tahun tanpa pengadilan, atau pengasingan ke wilayah terpencil, karena hubungan yang minim dengan Partai Komunis.
Pada masa pemerintahannya selama 32 tahun, Soeharto melukiskan komunisme sebagai ancaman untuk menegaskan dan mempertahankan kekuasaan otoriternya.
Anak-cucu eks-anggota Partai Komunis terus mendapat perlakuan diskriminatif dan tidak diizinkan menempati jabatan publik, walaupun kelompok HAM meminta agar larangan tersebut dicabut.
Di luar hotel tempat konferensi berlangsung, polisi dan demonstran terlibat bentrokan. Demonstran merasa khawatir bahwa kejadian tersebut berpotensi menghidupkan kembali paham komunis di tanah air.
Meski begitu, konferensi ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh pemerintah dan dihadiri oleh Jaksa Agung, Kapolri serta Menteri Hukum dan HAM.
Usai terpilih pada 2014, Presiden Joko Widodo berjanji akan mengadakan penyelidikan resmi yang disponsori negara terhadap pembunuhan ini.
Peran AS
Organisasi hak asasi manusia turut menuntut agar AS mempublikasikan dokumen-dokumen rahasia mengenai kasus pembunuhan tersebut.
Di periode tersebut, Amerika Serikat memandang Indonesia sebagai bagian strategis dalam menangkis pengaruh Uni Soviet dan China di wilayah Asia Tenggara.
Arsip Keamanan Nasional Universitas George Washington memuat dokumen yang memperlihatkan bahwa kedutaan besar Amerika Serikat mengetahui beberapa dari pembunuhan ini.
Selain itu, kedutaan besar ini menyerahkan daftar komunis hasil penyusunan mereka ke militer, mengirim radio kepada pihak militer, dan secara tersembunyi membiayai kelompok-kelompok terkait militer yang ikut terlibat dalam penindasan.
