Pemilihan Presiden Joko Widodo menandai momen bersejarah yang memicu harapan besar akan perubahan signifikan. Berasal dari luar lingkaran elite tradisional, ia meraih dukungan luas berkat citranya yang antikorupsi, sederhana dan dekat dengan rakyat. Blusukan menandai gaya kepemimpinannya dan menegaskan kedekatannya dengan masyarakat. Ia kerap melakukan kunjungan spontan ke komunitas pekerja. Rekam jejaknya sejalan dengan kedekatan itu. Ia berangkat dari pengusaha furnitur, lalu menjadi Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, dan Presiden.
Presiden terpilih membawa harapan baru, tetapi ia menghadapi tantangan ekonomi signifikan. Penurunan harga komoditas global memperlambat laju pertumbuhan nasional. Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi rata-rata berkisar 6–7 persen. Namun, pada 2014 pertumbuhan turun menjadi 5 persen, tertinggal dari rata-rata Asia Timur dan Pasifik sebesar 6,9 persen. Para ekonom memperkirakan ekonomi pada 2015 pulih moderat menjadi 5,58 persen. Meski begitu, banyak pengamat menilai target pertumbuhan 7 persen yang presiden canangkan sulit terwujud.
Presiden memastikan pemerintah memprioritaskan penanganan persoalan utama, termasuk ketimpangan sosial berisiko tinggi. Prioritas kebijakan mencakup peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang merata dan inklusif, serta penguatan jaminan sosial. Terdapat potensi besar memanfaatkan 43% populasi berusia di bawah 25 tahun sebagai fondasi sumber daya manusia tangguh. Potensi demografi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Tantangan utamanya ialah menyediakan pembiayaan memadai bagi sektor prioritas tanpa memperlebar defisit anggaran. Pemerintah juga harus menjaga pendanaan kebutuhan mendesak lain agar tidak terabaikan.
Menurut BKPM, total investasi langsung asing dan domestik mencapai 37 miliar dolar pada 2014. Nilai itu naik 16,2 persen dari tahun sebelumnya, namun masih jauh dari kebutuhan aktual. Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen dengan memangkas subsidi bahan bakar sekitar 30 persen. Namun, penghematan itu belum cukup menopang seluruh agenda ekonominya. Bagaimana pemerintah, dalam jangka pendek hingga menengah, dapat menarik investasi dan membangun kemitraan swasta?
Atasi Hambatan
Mengatasi hambatan birokrasi yang telah lama menghambat investasi menjadi langkah penting untuk memperlancar masuknya modal baru. Dalam laporan Doing Business 2015 dari Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-114 dari 189 negara, menunjukkan performa yang kurang memuaskan. Kompleksitas administratif di tingkat pusat dan daerah menambah beban yang tidak perlu bagi para investor. Secara spesifik, Indonesia berada di posisi ke-155 dalam kemudahan memulai usaha, ke-153 dalam pengurusan izin konstruksi dan ke-172 dalam penegakan kontrak. Presiden bermaksud memperluas ke nasional reformasi yang ia terapkan saat memimpin Jakarta, termasuk layanan terpadu satu pintu yang ia presentasikan di KTT CEO APEC. Para pengamat menganggap penghapusan prosedur berulang dan penetapan tenggat yang jelas penting untuk memulihkan kepercayaan investor.
Reformasi Aparatur Sipil Negara
Transformasi struktural yang menempatkan aparatur sipil negara sebagai pelayan publik menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang lebih ramah. Perubahan ini menuntut kita menggeser pola pikir—revolusi mental—sebagaimana presiden menerapkannya di Jakarta dan penerusnya melanjutkannya. Upaya untuk menekan praktik kecurangan serta penerapan tata kelola yang baik, sistem manajemen yang efisien dan perangkat pendukung lainnya juga sangat penting guna memastikan proyek berjalan tepat waktu dan sesuai anggaran.
Perluas Basis Investasi
Pemerintah perlu mendiversifikasi dan memperluas cakupan geografis sumber investasi untuk menghadapi persaingan modal global. Pemerintah juga harus menyusun strategi promosi terintegrasi agar kebijakan ekonomi selaras dengan kebijakan luar negeri, perdagangan, dan investasi. Pembuat kebijakan perlu memahami kepentingan investor secara mendalam dan menyampaikan kebijakan secara jelas serta terarah. Selain itu, pemerintah perlu meninjau ulang pendekatan yang berfokus pada kepentingan pemegang saham lokal di sektor jasa keuangan—khususnya perbankan dan asuransi—untuk menarik FDI serta memperkuat likuiditas dan kapasitas pembiayaan nasional.
Fokus pada Infrastruktur
Pemerintah yang baru telah mengalokasikan dana sebesar $22 miliar untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2015, jumlah yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan tahunan sebesar $80 miliar yang diperkirakan diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur nasional. Kekurangan investasi di sektor pelabuhan, perkeretaapian, jalan raya dan utilitas telah menjadi hambatan bagi pencapaian potensi ekonomi secara optimal. Pembangunan infrastruktur berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong produktivitas dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pengembangan usaha kecil dan menengah serta penguatan kelas menengah. Mengingat kapasitas sistem perbankan yang terbatas—hanya mampu mendukung antara $40 hingga $50 miliar berdasarkan rasio pinjaman terhadap simpanan—pendanaan eksternal menjadi komponen krusial untuk menutup kesenjangan pembiayaan infrastruktur.
Kemitraan Publik Swasta
Dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun rekam jejak yang kuat terkait perancangan dan pelaksanaan kemitraan publik-swasta (KPS). Pemerintah perlu segera mengatasi kelemahan dalam aspek regulasi dan kerangka hukum yang mendasarinya. Untuk itu, langkah strategis yang perlu diambil meliputi pemilihan proyek-proyek dengan potensi keberhasilan tinggi dalam skema KPS, peningkatan kualitas analisis risiko serta penerapan proses yang transparan dan efisien. Jika dijalankan dengan baik, pendekatan ini berpotensi menjadi titik balik penting bagi pembangunan nasional.
Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi tantangan pembangunan. Bersama India, keduanya merupakan demokrasi terbesar di kawasan dan baru saja memilih pemimpin baru yang naik dengan dukungan kuat dan harapan besar. Sejak awal masa jabatannya, Perdana Menteri Modi menyadari pentingnya pendekatan agresif terhadap investor sebagai kunci untuk mewujudkan agenda politik yang lebih luas. Ia bahkan telah menjanjikan reformasi ekonomi besar-besaran guna mengubah persepsi global terhadap India sebagai negara yang sulit dijadikan mitra bisnis. Baik Indonesia maupun India kini berada di jalur kebijakan progresif yang berpotensi menempatkannya di jajaran kekuatan ekonomi dunia. Untuk mencapai hal serupa, Presiden Jokowi perlu segera mengambil langkah reformasi yang konkret dalam jangka pendek, sekaligus mempersiapkan penyesuaian struktural yang lebih mendalam sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.
