Sebagai langkah terakhir menghadapi kabut asap hebat akibat kebakaran hutan dan titik api bawah tanah, pemerintah berencana mengerahkan kapal-kapal militer serta armada feri milik negara pada hari Kamis untuk mengevakuasi warga terdampak. Rencana ini diumumkan setelah masyarakat dari berbagai penjuru negeri menyuarakan desakan melalui Twitter agar pemerintah segera mengambil tindakan yang lebih tegas.
Tagar #EvakuasiKami semakin ramai diperbincangkan di Twitter, mengikuti jejak tagar #MelawanAsap dan #RevolusiLangitBiru yang sebelumnya telah menjadi tren di awal bulan ini. Ketiga tagar tersebut mencuat seiring dengan merebaknya kabut asap beracun yang menyelimuti berbagai kota.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pemerintah berpeluang menggunakan kapal milik TNI atau Pelni dalam kurun waktu empat hingga lima minggu mendatang, baik pada bulan depan maupun dalam periode tersebut.
Luhut menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah menerbitkan instruksi khusus untuk memperkuat respons pemerintah. Ia menjelaskan bahwa langkah ini mencakup keterlibatan Kementerian Pendidikan dalam merancang program-program edukatif, serta Kementerian Pertanian yang tengah menyiapkan cadangan bahan pangan guna mengantisipasi potensi kelangkaan.
Ia menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar semua sumber daya yang tersedia dimobilisasi guna mengurangi dampak kemanusiaan. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah terbuka untuk menerima bantuan dari negara manapun.
Menurut laporan surat kabar Tribun, warga Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, yang terdampak paling parah oleh kondisi saat ini, telah melakukan pengungsian ke wilayah Kalimantan Timur.
Penurunan kualitas udara yang semakin parah telah mendorong pemerintah daerah Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, untuk kembali mengaktifkan fasilitas penampungan sementara sebagai langkah darurat guna memberikan perlindungan dari kabut asap. Sebagai bagian dari upaya ini, tiga puskesmas telah ditetapkan sebagai lokasi penampungan sementara.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyatakan kepada Tempo bahwa tingkat polusi udara saat ini berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
Pejabat daerah secara khusus mengimbau para orangtua agar membawa bayi dan balita ke tiga posko yang beroperasi selama 24 jam di wilayah provinsi tersebut. Pada hari Kamis, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Helda Suryani Munir, menyampaikan kepada Tempo bahwa dua ruangan di kantor walikota telah disiapkan untuk menampung warga, namun hingga saat ini baru tujuh keluarga yang memanfaatkan fasilitas tersebut sejak dibuka oleh pemerintah.
Rebecca Henschke melaporkan adanya ancaman terhadap populasi orangutan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada hari Kamis, angin kencang menyebabkan penurunan kualitas udara di Singapura, sehingga tingkat polusi di negara kota tersebut kembali berada pada kategori sedang. Sementara itu, Thailand melaporkan kondisi udara yang tidak sehat di tujuh provinsinya, dengan wilayah selatan Songkhla menjadi yang paling terdampak.
“Situasi ini telah dikategorikan sebagai krisis dan merupakan yang paling parah dalam satu dekade terakhir,” ungkap Halem Jemarican, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Songkhla.
