Ketimpangan Indonesia meningkat lebih cepat daripada negara Asia Timur, memicu kekhawatiran masyarakat menurut laporan Bank Dunia.
Survei 2014 menunjukkan mayoritas masyarakat menilai distribusi pendapatan sangat timpang dan mendesak pemerintah bertindak. Koefisien Gini, indikator ketimpangan, naik tajam dari 30 pada 2000 menjadi 41 pada 2013. Angka ketimpangan tersebut tetap bertahan hingga sekarang, menimbulkan kekhawatiran mengenai pemerataan ekonomi.
Menurut laporan berjudul Indonesia’s Rising Divide tersebut, kesenjangan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia, menegaskan pada peluncuran laporan bahwa Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan yang signifikan, namun pemerataan hasil pembangunan tetap sulit tercapai. Kelompok kaya bergerak lebih cepat daripada mayoritas, sehingga kondisi ini membuat Indonesia berisiko mengalami perlambatan pertumbuhan dan melemahnya kohesi sosial jika banyak warga tertinggal. Ia menekankan bahwa ketika masyarakat kehilangan potensi, maka bangsa juga kehilangan potensi.
Sebanyak 60% responden survei menyatakan kesediaan menerima pertumbuhan ekonomi lebih lambat demi menurunkan ketimpangan, karena khawatir dampak jangka panjangnya.
Pemerintah menargetkan menurunkan koefisien Gini menjadi 36 pada tahun 2019. Brasil menunjukkan bahwa kebijakan publik mampu mengurangi ketimpangan. Kebijakan publik mengatasi ketidaksetaraan kesempatan dan ketimpangan pasar tenaga kerja. Pemerintah juga menangani konsentrasi kekayaan yang tinggi. Selain itu, pemerintah memperkuat ketahanan masyarakat terhadap guncangan agar lebih merata.
Vivi Alatas, Ekonom Utama Bank Dunia, menyampaikan bahwa pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur di provinsi terpencil agar anak-anak memperoleh kesempatan hidup setara. Pemerintah menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan lebih baik untuk menentukan peluang masa depannya. Saat memasuki pasar kerja, pemerintah memberi pelatihan keterampilan bagi pekerja informal. Pelatihan mencegahnya terjebak dalam pekerjaan bergaji rendah dengan mobilitas terbatas. Selain itu, kebijakan fiskal meningkatkan pendapatan dan mengarahkan belanja ke program yang bermanfaat bagi masyarakat miskin.
Perlindungan Sosial
Program perlindungan sosial, seperti bantuan tunai bersyarat, subsidi pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pekerja informal yang kurang mendapat pendidikan berkualitas, dapat mendukung masyarakat miskin dan rentan untuk keluar dari kondisi tanpa harapan.
Meningkatkan penerimaan pajak dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan. Saat ini, pajak penghasilan pribadi hanya menyumbang 10% dari total penerimaan pajak. Dengan memperluas basis pajak, pemerintah dapat memperoleh pendapatan tambahan untuk mendukung belanja infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan serta program bantuan dan jaminan sosial.
Matthew Wai-Poi, Ekonom Kemiskinan Senior Bank Dunia sekaligus penulis utama laporan, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah mampu menekan frekuensi dan dampak guncangan, sekaligus memastikan setiap rumah tangga memperoleh perlindungan yang layak ketika guncangan terjadi. Ia menekankan bahwa langkah tersebut merupakan investasi jangka panjang yang penting.
Alternatif kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah mencakup:
- Meningkatkan layanan lokal menjadi langkah penting. Upaya ini memberikan awal yang lebih baik bagi generasi mendatang dengan memperluas akses kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana bagi seluruh masyarakat
- Pemerintah mendorong pekerjaan lebih baik dengan meningkatkan investasi infrastruktur, menciptakan iklim investasi kondusif, dan melonggarkan regulasi
Laporan Indonesia’s Rising Divide tersusun berkat dukungan signifikan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.
