Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan bahwa tidak ada satu pun negara yang pernah mengklaim Kepulauan Natuna.
Ia menambahkan bahwa China telah mengakui Kepulauan Natuna sebagai bagian dari wilayah Indonesia.
Retno menegaskan dalam konferensi pers di Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari Jumat (21 November 2015), bahwa kabar mengenai klaim negara lain atas Kepulauan Natuna yang sempat beredar beberapa waktu lalu tidak benar.
Menlu menjelaskan bahwa status kepemilikan Kepulauan Natuna telah tercatat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan tidak ada pihak, termasuk China, yang pernah menyampaikan keberatan.
Sebagai bukti terbaru, menteri mengutip pernyataan juru bicara China yang menegaskan bahwa Kepulauan Natuna merupakan milik Indonesia.
Retno menegaskan dengan tegas, “Ini adalah wilayah Indonesia, dan tidak ada perdebatan lagi.”
Menteri menjelaskan bahwa penetapan batas wilayah, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas benua, didasarkan pada garis tersebut, mengingat adanya sengketa dengan beberapa negara terkait wilayah seperti kepulauan, atol dan terumbu karang.
Menteri menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki klaim yang saling tumpang tindih dengan negara lain dalam hal ini.
Retno mengakui bahwa terdapat tumpang tindih batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia terkait Kepulauan Natuna. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan dan didaftarkan ke PBB.
Menlu menyampaikan bahwa terkait tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Malaysia di bagian barat dan Vietnam di bagian utara, persoalan tersebut masih dalam proses negosiasi.
Ia menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia telah menugaskan delegasi khusus untuk mempercepat jalannya perundingan.
Ia menambahkan bahwa negosiasi dengan Vietnam yang sempat terhenti akan diaktifkan kembali, dan pertemuan lanjutan direncanakan berlangsung pada akhir tahun.
Menteri mengimbau semua pihak agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk ketegangan di kawasan.
Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, menyatakan bahwa pemerintah akan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan persoalan ini.
Luhut menyatakan bahwa terkait nine dash line, telah disepakati pentingnya kebebasan berlayar dan penerapan kode etik. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah memilih menggunakan dialog untuk menyelesaikan persoalan ini.
Luhut menuturkan bahwa pemerintah berencana menjalin kerja sama untuk mengeksplorasi potensi ladang energi di Natuna, namun rencana tersebut tertunda akibat anjloknya harga gas.
