Sekitar 20 tahun setelah lengsernya Soeharto yang menyebabkan militer tersingkir dari ranah politik, kini tentara mulai kembali menjalankan fungsi-fungsi sipil. Perkembangan ini berpotensi mengancam kemajuan demokrasi dan bisa berdampak negatif bagi stabilitas kawasan ASEAN yang masih rentan.
Negara kepulauan yang besar ini termasuk dalam jajaran demokrasi dengan populasi terpadat di dunia, meskipun usianya masih tergolong muda. Setelah rezim otoriter Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun berakhir melalui gelombang demonstrasi pada tahun 1998, banyak warga menyambut positif langkah TNI untuk menarik diri dari ranah politik.
Meski telah berlalu beberapa tahun, sejumlah analis dan mantan jenderal menilai bahwa fungsi militer dalam pertahanan nasional masih belum sepenuhnya diakui atau diterima oleh para perwira dan prajurit.
Saat ini, militer mulai terlibat dalam bidang-bidang di luar urusan pertahanan, menyusul keputusan Presiden Joko Widodo yang dinilai kurang berpengalaman dan memilih mengandalkan institusi tersebut untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi kepolisian yang berpengaruh namun tidak selalu patuh, serta partai politik yang memiliki kedekatan dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Sebagai putri dari presiden pertama, Soekarno, Megawati menempatkan dirinya sebagai figur berpengaruh di balik pemerintahan Jokowi, dengan mengerahkan dukungan dari partainya selama pemilihan umum tahun lalu.
Militer telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian dan perusahaan milik negara, yang membuatnya terlibat dalam berbagai sektor, termasuk pengamanan di bandara, terminal bus dan stasiun kereta, serta pemberian bantuan kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas panennya.
Sejumlah pejabat telah mengusulkan agar militer dilibatkan dalam lembaga pemberantasan korupsi sebagai respons terhadap upaya dari pihak kepolisian dan sekutu politiknya yang dinilai berusaha melemahkan institusi yang selama ini dikenal efektif dan disegani.
Baru-baru ini, presiden mengangkat seorang jenderal dari Angkatan Darat sebagai pemimpin tertinggi seluruh matra militer, sekaligus mengabaikan rencana reformasi yang sebelumnya bertujuan untuk melakukan rotasi kepemimpinan di antara Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat.
Menurut Vedi Hadiz, seorang ahli Indonesia dari Murdoch University di Perth, Australia, keputusan tersebut tampaknya bertujuan untuk menggalang dukungan dari militer, mengingat presiden tengah menghadapi berbagai tantangan baik dari pihak pendukung maupun oposisi. Ia menambahkan bahwa hanya militer yang memiliki kemampuan untuk memberi tekanan terhadap kepolisian.
Stabilitas demokrasi menjadi semakin krusial ketika para pemimpin otoriter di China tengah menantang dominasi Amerika Serikat di kawasan, sementara hubungan antara AS dan Thailand—sebagai salah satu sekutu utama di wilayah tersebut—mengalami penurunan kehangatan.
Kawasan yang dihuni oleh sekitar 620 juta orang ini memiliki sejarah panjang di bawah kepemimpinan para otokrat, dan Indonesia bukan satu-satunya negara yang berupaya mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang kompleks, sambil tetap berusaha memenuhi tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun lalu, militer di Thailand mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil yang kerap dilanda ketidakstabilan dan belum menetapkan jadwal pemilu yang jelas. Di Myanmar, militer tetap memainkan peran dominan dalam sistem demokrasi yang masih dalam tahap awal, sementara di Malaysia, koalisi oposisi telah mengalami kehancuran, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya pergantian pemerintahan setelah puluhan tahun dikuasai oleh satu partai.
Agus Widjojo, pensiunan jenderal yang turut berperan dalam reformasi militer, menyatakan bahwa meningkatnya peran militer berisiko menghambat kemajuan proses transisi menuju sistem demokrasi.
“Apabila situasi ini merupakan bentuk kemunduran dan reaksi balik, khususnya jika diprakarsai oleh militer, maka dampaknya bisa menjalar secara luas dan berkelanjutan.”
Agus menilai adanya kelemahan di kedua pihak: Presiden Jokowi yang tampak kurang yakin tanpa dukungan militer, serta kalangan militer yang masih mempertahankan pandangan lama mengenai perannya yang luas dalam pemerintahan.
Awal bulan ini, Presiden Jokowi, selaku panglima tertinggi angkatan bersenjata, memicu kontroversi setelah tertangkap kamera di istana kepresidenan mengenakan seragam militer. Pilihan tersebut dianggap tidak mencerminkan sikap netral sebagai pemimpin yang seharusnya mewakili ketiga matra militer secara setara.
Ia menyatakan bahwa penunjukan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai pemimpin angkatan bersenjata didasari oleh pertimbangan kondisi geopolitik dan geostrategis yang sedang berlangsung saat ini.
Walaupun sebelumnya dikenal dengan reputasi keras, citra militer telah mengalami perbaikan sejak era Soeharto berakhir, saat menyerahkan tanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang belum sepenuhnya jelas atau transparan.
Institute for Policy Analysis of Conflict menyebutkan bahwa militer memperoleh keuntungan dari perbandingan yang menguntungkan dengan citra negatif kepolisian, yang semakin merosot tahun ini akibat tindakannya terhadap lembaga antikorupsi. Kondisi ini memberi ruang bagi militer untuk membangun citra sebagai institusi yang jujur, peduli terhadap masyarakat, dan setia kepada presiden.
Sejak dipisahkan dari militer pasca-era Soeharto, kepolisian berkembang menjadi institusi yang berpengaruh, namun juga menjadi salah satu yang paling tidak disukai publik. Rendahnya tingkat gaji mendorong praktik korupsi, sementara minimnya profesionalisme turut memperparah ketegangan dalam konflik antar kelompok masyarakat.
Sidney Jones, direktur lembaga tersebut, menegaskan bahwa militer secara nyata telah mulai memasuki wilayah sipil, dan hal itu tidak bisa disangkal.
Namun, lembaga tersebut meragukan bahwa TNI memiliki niat untuk kembali mendominasi arena politik. Sebaliknya, fokus TNI lebih mengarah pada pengambilalihan tugas-tugas keamanan dalam negeri, seperti penanggulangan terorisme yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kepolisian, serta mencari peluang tambahan untuk memperoleh dana di luar alokasi resmi dari anggaran negara.
Menurut Hadiz, potensi untuk memperoleh keuntungan finansial telah merambah ke level lokal, di mana militer dan kepolisian saling bersaing membentuk kemitraan yang menguntungkan dengan kelompok-kelompok kriminal, termasuk dalam aktivitas perdagangan narkotika dan berbagai kegiatan ilegal lainnya.
Ia menyatakan bahwa pengangkatan Gatot sebagai kepala militer oleh Presiden Jokowi mencerminkan adanya dukungan tersirat dari presiden terhadap institusi militer dalam dinamika persaingan yang sedang berlangsung.
Hadiz menyatakan bahwa ketika militer mencoba menguji batas perluasan kekuasaannya—terutama jika mulai terlibat dengan kepolisian dalam isu pemberantasan korupsi—mereka akan berhadapan dengan perlawanan dari para aktivis dan politisi yang selama ini mendapatkan keuntungan dari sistem demokrasi, di mana militer tidak menjadi bagian utama dalam struktur kekuasaan.
“Meski demikian, para politisi tersebut cenderung secara spontan mencari dukungan militer saat menghadapi situasi sulit,” ujarnya.
