Sejak tahun 2000, ketimpangan konsumsi rumah tangga terus meningkat. Angka kemiskinan resmi turun dari 24% pada 1999 menjadi 12% pada 2012. Namun, rasio Gini naik dari 0,32 menjadi 0,41 pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata. Kalangan kaya sempat paling terdampak krisis keuangan Asia dan pulih paling lambat. Sejak 2003, 20% populasi terkaya meraih peningkatan signifikan dalam pendapatan dan konsumsi. Ketimpangan antarwilayah juga tetap ada, dengan Indonesia Timur tertinggal dibandingkan kawasan lain, khususnya Jawa.
Pertumbuhan konsumsi lemah di kalangan 40% penduduk termiskin. Ketimpangan yang menyertainya mulai menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan politik. Meskipun ekonomi tumbuh pesat dan angka kemiskinan menurun, masih banyak masyarakat yang merasa tidak merasakan manfaat dari pembangunan. Terdapat indikasi bahwa ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial telah memicu peningkatan kriminalitas dan melemahkan kepercayaan sosial. Ketimpangan yang meningkat akan memengaruhi solidaritas sosial dan politik. Dampaknya terlihat pada isu kebijakan publik, terutama perdebatan upah minimum yang semakin memanas.
Konsumsi Rendah
Rendahnya tingkat konsumsi di kalangan 40% masyarakat termiskin berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. Ketidakmampuan kelompok ini untuk keluar dari kondisi rentan dan naik ke kelas menengah dapat mengganggu dinamika ekonomi, yang akan sangat bergantung pada kontribusi konsumtif dari kelas menengah yang terus berkembang. Selain itu, lemahnya konsumsi juga berdampak pada terbatasnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan kewirausahaan, yang pada akhirnya memperlemah prospek pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Bank Dunia terus menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah untuk mengkaji tren dan dampak dari ketimpangan. Saat ini, lembaga tersebut tengah menyiapkan laporan utama mengenai isu ini yang akan resmi pada akhir tahun 2014. Laporan tersebut akan mengulas temuan-temuan terbaru terkait pemerataan hasil dan kesempatan, dinamika keluar-masuk kemiskinan, perkembangan kelas menengah serta dampak kebijakan fiskal. Hasil kajian ini akan menjadi landasan dalam memberikan dukungan kepada pemerintah untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan pengurangan ketimpangan.
Bank Dunia turut memberikan masukan kebijakan berdasarkan data dan pengalaman keberhasilan dalam mengatasi ketimpangan di berbagai negara. Studinya di kawasan Amerika Latin mengungkap bahwa kebijakan, program, dan belanja pemerintah harus mendukung masyarakat untuk memperkuat fondasi ekonomi makro. Kesetaraan akses terhadap layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan diyakini dapat membuka peluang lebih besar bagi generasi berikutnya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, peningkatan produktivitas pekerja berpenghasilan rendah melalui penciptaan lebih banyak pekerjaan yang berkualitas akan mendorong pertumbuhan pendapatan dan kemandirian ekonomi bagi masyarakat miskin. Terakhir, adanya sistem perlindungan sosial yang menyeluruh sangat penting untuk melindungi kelompok rentan dari risiko krisis ekonomi yang bisa membuatnya kembali miskin.
