Pada pertengahan tahun 2014, Joko Widodo terpilih sebagai presiden dengan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang mengusung warisan politik bernuansa nasionalisme dari Presiden Soekarno. Melalui program Nawacita yang berisi sembilan prioritas pembangunan, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penguatan kerja sama Selatan-Selatan dalam kerangka Program Keamanan, Perlindungan Warga Negara, dan Hubungan Luar Negeri. Agenda tersebut mendorong pemerintah untuk lebih memajukan dan memperbarui kebijakan serta program pembangunan kerja sama. Meski demikian, pelaksanaan program yang efektif di negara-negara berkembang masih menghadapi tantangan besar, terutama akibat persoalan politik dan ekonomi domestik serta keterbatasan model implementasi yang dapat diterapkan secara luas.
Salah satu inisiatif kerja sama Selatan-Selatan dalam kebijakan luar negeri Presiden Jokowi adalah penyelenggaraan peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika yang berlangsung pada tanggal 19–24 April 2015 di Jakarta dan Bandung. Acara ini dihadiri oleh 34 kepala negara, termasuk dari China, Jepang, Iran, Malawi, Zimbabwe dan Yordania, serta 77 delegasi dari berbagai organisasi internasional. Konferensi tersebut menekankan pentingnya menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih inklusif bagi kekuatan-kekuatan baru, sekaligus mengkritisi pola kerja sama lama yang diwariskan oleh sistem Bretton Woods. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi kembali menegaskan arti penting kerja sama Selatan-Selatan dan menghidupkan kembali Semangat Bandung yang pertama kali disuarakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1955.
Kerja sama Selatan-Selatan memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penciptaan lapangan kerja. Kedua, mempererat solidaritas antar negara di kawasan Asia dan Afrika dengan mendorong kerja sama ekonomi lintas wilayah dan memperkuat konektivitas melalui pembangunan infrastruktur. Ketiga, mendukung terciptanya stabilitas baik di dalam negeri maupun secara global dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, mendorong kesetaraan gender, dan mempromosikan perdamaian.
Dalam pidato pembuka konferensi, Presiden Jokowi menekankan pentingnya mempererat semangat kolaborasi dan nasionalisme di antara negara-negara Asia dan Afrika. Ia juga menyoroti perlunya merancang dan menyegarkan kembali pola kerja sama dalam sistem ekonomi global yang selama ini didominasi oleh struktur ekonomi Barat.
Menelaah narasi kerja sama Selatan-Selatan di era kepemimpinan Presiden Jokowi dan membandingkannya dengan pemikiran Presiden Soekarno di masa mudanya membuka ruang diskusi yang menarik. Dalam pidato pembukaan Konferensi Asia-Afrika pertama tahun 1955, Soekarno menekankan pentingnya kolaborasi antarbangsa dalam semangat keberagaman, khususnya antara negara-negara Asia dan Afrika, serta penghormatan terhadap kebebasan, kemerdekaan dan kesejahteraan bersama. Konferensi tersebut dilandasi oleh gagasan untuk mengakhiri sistem internasional yang bersifat hierarkis, yang mempertahankan relasi timpang antara negara-negara bekas koloni dan pusat kekuasaan, serta model kerja sama Utara-Selatan yang tidak seimbang. Selain itu, konferensi ini menyoroti pentingnya pengakuan atas kebutuhan dan hak yang setara bagi negara-negara yang baru merdeka, serta penolakan terhadap dominasi blok-blok Perang Dingin. Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan dan penolakan terhadap segala bentuk kolonialisme harus menjadi landasan solidaritas, prinsip non-blok dan non-intervensi di antara negara-negara pascakolonial, khususnya di kawasan Asia dan Afrika. Pandangan ini mendapat dukungan luas dari para pemimpin negara-negara Selatan dan tercermin dalam Semangat Bandung yang dituangkan dalam komunike Konferensi Asia-Afrika. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah semangat anti-kolonialisme dalam kerja sama Selatan-Selatan yang digagas Soekarno kini kembali dihidupkan dalam kebijakan luar negeri Jokowi, terutama dalam konteks kerja sama pembangunan, dan apakah retorika tersebut telah berhasil diwujudkan dalam bentuk program pembangunan yang konkret.
Modalitas dan Identitas
Pelaksanaan kerja sama ini menuai kritik terhadap Presiden Soekarno karena dinilai tidak mampu mewujudkan retorikanya menjadi aksi nyata, mengingat minimnya tindak lanjut konkret dalam kerja sama Selatan-Selatan. Sementara itu, arah kebijakan luar negeri Presiden Jokowi sangat dipengaruhi oleh prioritas kebijakan domestiknya, yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan layanan kesehatan. Penguatan hubungan dengan China, sebagaimana dilakukan oleh Soekarno pada masanya, dipandang krusial dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Di samping itu, peningkatan kolaborasi dengan ASEAN juga menjadi penting, terutama karena telah menjadi pelopor dalam mendorong mekanisme berbagi pengetahuan sebagai bagian dari diskursus kerja sama pembangunan global, seperti yang terlihat dalam Konferensi Tingkat Tinggi GPEDC tahun 2014. Sebagai negara berkembang dengan pendapatan menengah, pendekatan kerja sama konvensional mungkin sudah tidak lagi relevan dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, terdapat peluang besar untuk mengangkat inisiatif berbagi pengetahuan ke tingkat kerja sama yang lebih maju sebagai sarana untuk menyebarluaskan pengalaman dan keahlian.
Selain itu, kesempatan untuk memperbarui pola kerja sama dan menghidupkan kembali pesan-pesan lama yang berakar pada semangat nasionalisme dan identitas bangsa perlu dipertimbangkan secara serius dalam lanskap global yang terus berubah serta dalam dinamika politik domestik. Nasionalisme, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan membentuk narasi kebangsaan, kerap dipandang sebagai landasan dalam membangun identitas kerja sama Selatan-Selatan yang lebih substansial dibandingkan sekadar retorika. Diperlukan peneguhan kembali komitmen politik dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, tidak hanya dalam diskursus mengenai kerja sama pembangunan, tetapi juga melalui keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program-program nyata. Narasi kerja sama Selatan-Selatan sebaiknya berkembang melampaui ranah politik semata, dengan menghidupkan kembali semangat nasionalisme dan memperhatikan secara lebih luas konteks pembangunan global yang relevan dengan isu-isu yang diangkat.
Dengan mempertimbangkan kedua pendekatan tersebut, yakni retorika Presiden Soekarno dan strategi pragmatis Presiden Jokowi dalam kerja sama pembangunan, pembaruan pesan kerja sama Selatan-Selatan perlu dikaji lebih mendalam. Mengadaptasi gagasan lama ke dalam dinamika global saat ini bukanlah hal yang mudah. Meski demikian, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menggali lebih banyak peluang dalam memperkuat identitas nasional di ranah internasional, serta membangun keterkaitan yang jelas antara kebijakan pembangunan dan kerja sama global. Fokus utama terletak pada upaya meningkatkan mekanisme kemitraan eksternal melalui praktik berbagi pengetahuan. Pendekatan kerja sama semacam ini dapat dimanfaatkan untuk menegaskan identitas nasional dalam kerja sama masa depan, sekaligus membuka peluang lebih luas dalam pengembangan kerja sama pembangunan global.
