Pemerintah memutuskan untuk membatalkan proyek kereta cepat senilai $6 miliar karena dinilai tidak menguntungkan secara komersial, dan kini meminta China serta Jepang untuk mengajukan proposal alternatif.
Pemerintah kini menginginkan kereta dengan kecepatan lebih rendah, yakni sekitar 200 km per jam, untuk melayani rute antara Jakarta sebagai ibu kota dan Bandung sebagai kota terbesar ketiga, menurut pernyataan Menteri Koordinator Rizal Ramli pada hari Kamis.
Permintaan untuk proposal baru yang diperkirakan bisa lebih murah 30% hingga 40% akan menyebabkan penundaan pengambilan keputusan selama beberapa minggu, ujar menteri dalam wawancara pertamanya dengan media internasional sejak menjabat bulan lalu.
China dan Jepang telah bersaing untuk mendapatkan kontrak pembangunan kereta cepat, yang direncanakan menjadi proyek infrastruktur terbesar dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Presiden, yang mulai menjabat tahun lalu dengan komitmen untuk mereformasi sistem perkeretaapian dan pelabuhan, sejauh ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.
“Kita tidak memerlukan kereta berkecepatan tinggi, melainkan kereta dengan kecepatan sedang,” ujar Rizal usai bertemu dengan para menteri lainnya. “Persaingan antara Jepang dan China sangat ketat, dan kita perlu memberikan ruang baginya untuk bersaing secara maksimal.”
Pemerintah ingin mengembangkan wilayah-wilayah yang dilalui jalur menuju Bandung, dan menurut Rizal, kereta berkecepatan sedang dengan lebih banyak atau lebih lama pemberhentian dinilai lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut dibandingkan kereta berkecepatan tinggi.
Jalur tersebut juga perlu terintegrasi dengan proyek kereta ringan yang melintasi pusat kota Bandung, guna mencegah para penumpang tiba di kota dan kemudian terjebak kemacetan lalu lintas, jelas Rizal.
Dorongan China
China secara aktif mempromosikan teknologi keretanya ke luar negeri sebagai bagian dari strategi untuk memperluas pengaruh diplomatik dan ekonominya, termasuk melalui perjanjian yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Li Keqiang saat berkunjung ke negara-negara berkembang. Upaya ini menempatkan China dalam persaingan langsung dengan Jepang, yang juga melihat ekspor kereta berkecepatan tinggi sebagai peluang ekonomi penting, seiring dengan upaya Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menghidupkan kembali perekonomian negaranya.
Proposal dari China mencakup pendanaan melalui pinjaman dari pemerintah China serta keterlibatan perusahaan milik negara Indonesia, sementara tawaran dari Jepang mengandalkan pembiayaan dari anggaran nasional Indonesia dan pinjaman berbunga rendah dari Jepang.
Rizal menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin menggunakan dana dari anggaran negara untuk membiayai proyek kereta, agar dapat memusatkan perhatian pada pembangunan di wilayah luar Pulau Jawa.
Rizal mengatakan, jalur kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan ibukota dengan kota terbesar kedua, Surabaya, merupakan kemungkinan di masa depan.
Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menyampaikan kepada wartawan bahwa proyek kereta cepat menuju Bandung dapat ditawarkan kepada pihak swasta melalui skema kerja sama antar perusahaan (business-to-business), tanpa melibatkan jaminan dari pemerintah.
Kereta cepat yang direncanakan akan memangkas waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung menjadi sekitar 30 menit, jauh lebih singkat dibandingkan waktu tempuh saat ini yang mencapai tiga jam melalui jalur berliku yang melintasi pegunungan dan area persawahan. Kereta tersebut direncanakan akan dipasok oleh CRRC Corp. dari China atau Kawasaki Heavy Industries Ltd. dari Jepang.
Penawar Kedua
Setelah lebih dari lima tahun melakukan studi kelayakan dan upaya lobi tingkat tinggi, Jepang sempat optimis dapat menghadirkan kereta peluru di Indonesia. Namun, harapan tersebut mulai berubah ketika pada bulan April 2015, Indonesia mengumumkan bahwa juga tengah menjajaki kerja sama dengan China terkait proyek tersebut.
Pemerintahan Presiden Jokowi menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap investasi dari China dibandingkan pemerintahan sebelumnya, terutama dalam upaya mencari sumber pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur.
Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan dukungannya terhadap proposal dari China karena tidak mensyaratkan adanya jaminan pendanaan dari pihak pemerintah Indonesia.
Untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada pada titik terendah sejak tahun 2009, Indonesia memperkirakan membutuhkan dana sekitar $450 miliar untuk pembangunan jalan, rel kereta, pelabuhan dan pembangkit listrik. Namun, anggaran negara hanya mampu menutupi sekitar 30% dari total kebutuhan tersebut.
